Soal PKL Eks Stadion, Begini Kata Ketua IKA-HAMAS

BantenEkspose.com - Relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan eks Stadion ke terminal eks Kepandean, bukan tanpa sebab. Walaupun bel...

BantenEkspose.com - Relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan eks Stadion ke terminal eks Kepandean, bukan tanpa sebab. Walaupun belakangan ini telah menjadi buntut panjang.

Menurut Agus Munandar, ketua Ikatan Alumni Himpunan Mahasiswa Serang (IKA-HAMAS), melihat perosalan tersebut tentu pemerintah memiliki tugas yang cukup berat. Tetapi hal itu harus dilaksanakan, yaitu menyiapkan sebuah tempat yang aman, nyaman, dan pas alias strategis. Ketika akan direlokasi, maka harus di lokasi yang sudah siap.

"Jangan sampai kesannya dikejar-kejar seratus hari kerja pemerintahan (Walikota dan Wakil Walikota Serang-red). Tetapi tidak matang dalam pelaksanannya, jangan sampai itu terjadi," ujar Agus, kepada bantenekspose.com seusai menghadiri Pelantikan Pengurus Pusat Hamas Periode 2019-2021, di Kota Serang, Ahad (17/2/19).

Memang ketika melihat Stadion, sambung Agus, dari judulnya juga sudah Stadion. Artinya, tempat dilakukannya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. Tetapi, mau tidak mau memang pengguna tempat tersebut akan membutuhkan pedagang yang berjualan, seperti minuman dan makanan ringan.

"Jadi, kalaupun mau Stadion ini membuat tempat khusus. Semacam kantin yang bersih, tertib, yang tidak liar. Kemudian lokasi yang cocok (strategis-red), sehingga itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang menggunakan stadion," imbuhnya. 

Agus mengatakan, kemudian si penjual itu nanti sewa tempat dan jelas siapa yang mengelola tempat tersebut. Sehingga, income kepada pemerintah pun akan jelas alias tidak liar. Lalu, ketika ada tempat parkir pun akan jelas secara retribusinya, dan akan menjadi pemasukan bagi pemerintah atau kas pendapatan asli daerah (PAD).

"Selama ini tidak begitu, yang ada bangunan liar, sewanya masuk kemana, uang parkirnya masuk kemana, itu nggak jelas. Sehingga terasanya kumuh, berantakan, tidak terkelola. Akhirnya menguntungkan satu golongan atau pihak, tetapi pemerintah tidak mendapatkan hasil dari apa yang ada di wilayah Pemerintah Kota," katanya.

Selain itu, menurut Agus, bagaimana pemerintah melakukan perbaikan (pembenahan) tempat tersebut, maka harus berdasarkan kajian dan diskusi. Apabila dalam melakukan sesuatu dengan berdasarkan hasil kajian, ditelaah, kemudian didiskusikan dalam tempo sesingkat-singkatnya tentunya. Namun jangan sampai berdiskusi terlalu lama karena itu salah pula. Kemudian, diajak ngobrol, diskusi dengan masyarakat atau diberikan edukasi bahwa pemerintah punya konsep seperti ini. 

"Saya kira masyarakat juga kalau diajak ngobrol baik-baik kemudian disampaikan solusi-solusinya yang ditawarkan, saya kira masyarakat juga punya hati, paham terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik," pungkas Agus. (Emde)