Pimpin Rapat Paripurna Raperda APBD 2026, Wakil Ketua DPRD Yudi; Semoga Positif untuk Banten
BANTENEKSPOSE - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Yudi Budi Wibowo memimpin rapat paripurna yang digelar, Kamis (20/11/2025).
DPRD Provinsi Banten kembali menjadi saksi dinamika pembahasan anggaran. ruang rapat paripurna di KP3B, Kota Serang dipadati anggota dewan dan jajaran eksekutif.
Agenda utama paripurna kali ini yakni, mendengarkan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Provinsi Banten.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang hadir.
Yudi menyematkan harapan agar proses pembahasan anggaran ini membawa dampak positif bagi warga Banten.
"Semoga pembahasan APBD 2026 selanjutnya dapat berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi pembangunan Banten," katanya.
Budi meyakini, APBD Banten 2026 berpihak pada kepentingan pembangunan masyarakat di Provinsi Banten.
"APBD ini adalah uang rakyat, sehingga harus mementingkan kepentingan pembangunan Banten," ungkapnya.
Diketahui, sebelumnya, pada Rabu (19/11), lima fraksi yaitu Partai Gerindra, PDIP, PKB, Demokrat, dan NasDem, secara lisan membacakan Pandangan Umum mereka.
Sementara Fraksi Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PSI memilih menyerahkan catatan pandangan secara tertulis.
Gubernur Banten Andra Soni membuka jawabannya dengan nada apresiatif. Ia berterima kasih kepada seluruh fraksi atas masukan, saran, hingga kritik tajam yang disampaikan sehari sebelumnya.
"Kontribusi positif ini penting untuk penyempurnaan Raperda APBD agar semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan daerah," ujar Andra Soni, menjanjikan proses penyusunan yang ketat sesuai PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Andra kemudian merespons berbagai pertanyaan fraksi. Ia menjamin transparansi pengelolaan anggaran, meningkatkan efektivitas belanja, dan memperkuat pendapatan daerah. Fokus utama: memastikan seluruh program pembangunan berorientasi pada masyarakat.
"Kebijakan pembangunan 2026 fokus pada pelayanan dasar dan penguatan ekonomi. Pemprov Banten menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2026 tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Salah satu poin menarik yang disorot adalah penurunan target pendapatan daerah di APBD 2026. Gubernur menjelaskan hal ini disebabkan oleh penurunan transfer dari pemerintah pusat dan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor.
Meskipun tantangan fiskal menghadang, Andra Soni memastikan sektor-sektor kunci tetap menjadi prioritas. Pendidikan, transportasi publik, kesehatan, dan ekonomi masyarakat disebutnya sebagai perhatian utama Pemprov Banten. (ADV)
