Dugaan Potongan BPUM di Pandeglang, Pemuda Muhammadiyah Minta APH Bertindak
BantenEkspose.com - Dugaan praktik sunat terjadi pada Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang. Bahkan, potongan yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab kapada para penerima bantuan disinyalir mencapai Rp 600 ribu.
Dari informasi yang diterima, motif oknum yang melakukan praktik tersebut alasannya telah mengajukan bantuan.
Diketahui, progam BPUM merupakan bantuan stimulus bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari pemerintah pusat. Besaran yang diterima oleh para pelaku usaha yang mendapatkan yakni sebesar Rp1.200.000 per-UMKM.
Hasil penelusuran BantenEkpose.com, dugaan praktik pungli ini terjadi juga di daerah lain. Seperti di wilayah Kecamatan Sindangresmi. Di wilayah itu, potongan bantuan UMKM berkisar dari Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per-penerima manfaat.
Maraknya oknum pungli di program BPUM, membuat geram Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang, Ilma Fatwa. Menurutnya prilaku tersebut sangat membuat prihatin, terlebih terjadi di tengah masyarakat yang sedang kesusahan akibat dampak dari pandemi Covid-19.
"Saya mengecam prilaku buruk para oknum, bukannya prihatin dengan kondisi masyarakat di tengah kesulitan dampak pandemi Covid-19, ini malah memanfaatkan ketidaktahuan para penerima," ujar Ilma, Jum'at (27/08/2021)
Ilma mengatakan, pihaknya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari kepolisian, dan kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan praktik tersebut.
Dia mengaku, bahwa saat ini sudah mengantongi barang bukti terjadinya praktik sunat program BPUM. Bukti yangbia kantongi itu berupa dokumentasi pengakuan, dan penjelasn dari para penerima.
"Kepada Aparat Penegak Hukum, segera lakukan tindakan kepada para oknum tersebut. Karena kita sudah memiliki bukti secara visual dan dokumen pengakuan dari para penerima BPUM di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Pandeglang," jelasnya.
Kata Ilma, dalam waktu dekat ini, dirinya bersama rekannya akan melaporkan temuan tersebut kepada APH. Karena jika dibiarkan, dirinya khawatir akan berdampak pada kesulitan masyarakat yang berkepanjangan. Apalagi, pandemi Covid-19 hingga saat ini belum usai.
"Kita pastikan, dalam waktu dekat, kita akan koordinasi dengan APH yang ada di Pandeglang. Karena jika ini tidak disikapi, akan menambah dampak buruk bagi kepentingan masyarakat penerima BPUM," papar Ilma. (Yockhie)
