Soal Kualitas Sembako BNPT, GNPK Tuding Pemkab Pandeglang Inkonsisten

BantenEkspose.com – Di wilayah Kabupaten Pandeglang, ternyata masih ditemukan komoditi pangan tidak berkualitas yang telah didistribusikan...

BantenEkspose.com – Di wilayah Kabupaten Pandeglang, ternyata masih ditemukan komoditi pangan tidak berkualitas yang telah didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),  pada Program sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menurut Enoh Junaedi Ketua GNPK Pandeglang, ini membuktikan Pemkab Pandeglang, khususnya Dinas Sosial tidak konsisten dalam melaksnakan dan mengelola program Pemerintah Pusat untuk masyarakat miskin.

“Saya tahu bukan hanya dari berita, tapi ini fakta kalau di masyarakat KPM menerima bantuan pangan dari agen E Warung, tidak tepat sasaran dan tidak tepat kualitas,” cetus Enoh, seperti dilansir portal sorotdesa, Jumat (15/05/2020)

Dikatakan Enoh, tidak konsistennya Pemkab Pandeglang, itu terbukti dari setiap penyaluran bantuan kerap saja ditemukan komoditi pangan yang tidak layak dikonsumsi, seperti komoditi telor yang diterima KPM masih ada telor berwarna putih, atau telor HE (Hatched Egg). Padahal Pemerintah telah melarang peredaran telor tersebut, karena telor HE bukanlah telor konsumtif.

“Tidak hanya komoditi telor, KPM juga ada yang menerima beras diduga bukan beras premium. Karena dari bentuk dan warna saja, sudah bisa diketahui kalau itu beras murah. Lalu ada juga KPM menerima buah apel warnanya hijau ukuran kecil, dan itu juga dipastikan kurang berkualitas dan harganya pun murah,’ ujarnya.

Sepertinya, lanjut Enoh, program BPNT ini bermasalah dari hulu hingga hilir. Karena setiap kali didistribusikan oleh suplayer dan agen ke KPM selalu saja ada masalah, berarti hal itu tidak pernah menjadi bahan evaluasi pihak terkait, mulai dari Timkor program, yang didalamnya juga ada Dinas Sosial, Suplayer, TKSK hingga Agen e-Warung semua terkesan masa bodoh.

“Apakah memang benar ada dugaan kongkalingkong para oknum dalam program BPNT? Jawabannya tunggu hasil penyelidikan penegak hukum, itu juga jika penegak hukum di Pandeglang tidak tutup mata tutup telinga,” kata Enoh. (red/sumber: SD)