Dievaluasi Partai, Pujianto Pertanyakan Mekanisme Aturan

Hal ini dilatarbelakangi lantaran Pujianto selaku anggota DPRD Kota Serang, tidak mengikuti rapat paripurna sebanyak 10 kali berturut-turut.

"Saya ingin mempertanyakan mekanisme aturan, sudah ditempuh atau belum, mangkanya saya tanyakan di paripurna tadi," katanya, Senin (20/09/2021)

Pujianto memandang, pengurus Fraksi di DPRD Kota Serang seharusnya tidak bersikap arogan, dan sewenang-wenang.

Karena penggantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu harusnya, dilakukan setengah periode atau 2,5 tahun. Sementara dirinya belum sampai setengah periode.

Pujianto menyarankan, baiknya fraksi melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada dirinya, soal masalah tidak hadirnya dalam rapat paripurna.

"Nah harusnya seperti itu, dan itu tidak dilakukan serta tiba-tiba di SK kan," ungkapnya.

Pujianto mengaku, dirinya menyayangkan bahwa muncul keterangan bahwa dirinya tidak mengikuti rapat selam 10 kali.

Padahal ketika ada pembatasan peserta rapat paripurna, dirinya mengikuti secara virtual. namun yang mengikuti secara virtual tidak masuk absen kehadiran.

Dalam aturan Mendagri, saat pandemi Covid-19 rapat paripurna itu dihadiri secara langsung dan virtual.

"Fraksi tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk mengklarifikasi, ataupun untuk pembelaan diri," imbuhnya.

Kata Pujianto, surat dari BK DPRD Kota Serang yang ditujukan kepada fraksi NasDem, tanggal 14 september 2021.

"Yang ditujukan dan disampaikan kepada fraksi, itu bentuknya imbauan bukan peringatan atau keputusan," tegasnya.

Kendati demikian, Pujianto dalam hal ini tidak menyalahkan partai, melainkan pengurusnya. Untuk itu dirinya akan menghormati segala keputusan yang ditetapkan.

"Sebagai kader yang baik, saya hormati apapun keputusannya selama itu sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai aturan, tentunya saya punya hak untuk melawan, untuk membela diri," paparnya. (es'em)