Abai Prokes, LPI Minta Bapenda Stop Pembangunan Gedung Samsat Malingping
BantenEkspose.com - Karena dinilai mengabaikan protokol kesehatan (prokes), Laskar Pasundan Indonesia (LPI) meminta pihak Bapenda Banten untuk segera menyetop kegiatan pembangunan gedung Samsat Malingping.
Ketua Umum Ormas Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat, menuding kegiatan pekerjaan proyek sudah melanggar aturan Prokes, sesuai dengan ketentuan instruksi menteri PUPR.
Dipaparkan Rohmat, dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 02/In/M/2020, Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, setiap kegiatan proyek harus menerapkan protokol kesehatan (Prokes).
"Saya memantau dari awal pembangunan, baik tahap I maupun II, persoalan prokes ini diabaikan. Saya juga jadi bertanya, ada apa dengan Bapenda Banten selaku pihak pemberi kerja," ujar Rohmat, yang akrab disapa Dongkol, Kamis (09/09/2021)
Menurut Dongkol, seharusnya dari awal pihak Bapenda dan Pelaksana Proyek, membentuk tim satuan tugas (Satgas) Pencegahan covid- 19. Fakta di lapangan, ternyata itu tidak ditemukan.
 |
| mekanisme prokes jasa konstruksi |
Dongkol juga menyinggung kinerja satgas Covid tingkat Kecamatan Malingping, yang dinilai lamban dalam mengawasi dan memantau pergerakan kegiatan proyek, dalam hal protokol kesehatan.
"Pekerjaan proyek kan sudah hampir mau dua bulan, tapi kenapa baru sekarang dilakukan Sidak, itupun bentuknya, kalau menurut saya bukan Sidak, tapi imbauan," kata Rohmat. Rabu (8/9/2021), seperti dilansir portal linenews.
Lanjut Rohmat, pihaknya menyangkan sikap Satgas di wilayah Lebak Selatan (Baksel) yang dinilai tebang pilih dalam menerapkan aturan Prokes.
"Seharusnya sebagai Satgas Covid selalu melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang sudah ada aturannya. Lah ini, aktivitas masyarakat dibatasi tetapi proyek pemerintah malah dibiarkan," ucapnya.
Masih kata Rohmat, pihaknya meminta agar kegiatan proyek dihentikan sampai pihak perusahaan menerapkan Prokes sesuai peraturan.
"Kami minta, Satgas Covid profesional, tegakan aturan Prokes untuk penyelenggaraan kontruksi sesuai instruksi menteri PUPR. Jika pihak kontraktor bangunan Samsat Malingping belum mengikuti kewajibannya dalam menerapkan Prokes sesuai aturan, maka pekerjaan proyek harus dihentikan," tegasnya.
Rohmat pun mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa apabila permintaan mereka tidak direalisasikan.
"Apabila pihak Satgas tidak melakukan penyetopan proyek, maka kami lah yang akan melakukannya," tukasnya.
Sementara itu, Riska mengatakan, kedatangan mereka ke lokasi proyek hanya memberi imbauan agar semua pekerja proyek ikut vaksin dan swab.
"Pada dasarnya, kami sebagai petugas satagas covid 19 hanya mengingatkan dan mengimbau, di masa pandemi ini senantiasa mentaati protokol kesehatan, termasuk pihak dari luar Malingping. Apalagi yang berasal dari zona merah, itu harus di swab terlebih dahulu dan sudah divaksinasi," paparnya, seperti dilansir swarabanten.com
Riska juga menolak, kalau Tim Satgas Covid dinilai lambat. Ia mengklaim, sudah melakukan sidak sebelumnya, namun tak terekspose.
"Sebagai salahsatu tim satgas, kami bukan lamban seperti yang ditudingkan. Justru kami bekerja hanya saja tak terekspose. Namun laporan kepada pimpinan sudah diketahui, bahwa kami bekerja, bahkan sudah 3 kali turun ke proyek tersebut," kata Riska, salahsatu tim Satgas Covid-19 Kecamatan Malingping, yang juga anggota Pol PP kepada wartawan.
Ditambahkan Riska, untuk yang kunjungan ketiga kalinya, Rabu (08/09/2021) tim Satgas Kecamatan memastikan terhadap pekerja, ternyata yang dari Bogor sudah tidak ada. Hanya pekerja yang berasal dari Kabupaten Lebak dan orang Malingping
"Tindakan kami adalah pekerja diminta untuk melakukan vaksinasi, yang akan dilaksanakan di Polsek Malingping," tutup Riska. (*/Red)
