Wagub Banten Bicarakan Pemulihan Ekonomi Dengan Presiden Jokowi
0 menit baca
BantenEkspose.com – Mewakili Gubernur Banten dalam rapat internal pemerintah pusat, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membicarakan penanganan pandemi Covid-19 bersama presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Dikutip dari akun instagram @biroadpimsetdabanten, dalam rapat itu Wagub Banten bersama empat Kepala Daerah dari 4 provinsi lainnya, diminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan penguatan perekonomian akibat pandemi Covid-19 di daerah masing-masing.
Keempat kepala daerah itu diantaranya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Kalimatan Timur isran Noor, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Turut hadir dalam rapat itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“Pak Presiden juga meminta pemerintah daerah, untuk fokus terkait dengan penerapan protokol kesehatan serta pelaksanaan vaksinasi tahap kedua,” kata Andika usai rapat.
Wagub Banten mengungkapkan, terkait pemulihan ekonomi, Presiden menginstruksikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini.
Khususnya untuk wilayah Provinsi Banten terkait dengan belanja modal, agar segera dikucurkan dan dilaksanakan. Pemerintah daerah juga diminta melakukan belanja pembangunan melalui skema padat karya yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar.
“Pak Presiden juga minta bantuan sosial pemerintah daerah harus segera dikucurkan, menjadi pendamping program pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Target Vaksinasi
Sementara mengenai target vaksinasi, kata Andika, Presiden menginstruksikan untuk mencapai herd immunity. Pemerintah Daerah diminta dapat memetakan pemberian vaksin tahap kedua terhadap kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi serta kelompok yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi seperti pelaku usaha.
Sementara mengenai target vaksinasi, kata Andika, Presiden menginstruksikan untuk mencapai herd immunity. Pemerintah Daerah diminta dapat memetakan pemberian vaksin tahap kedua terhadap kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi serta kelompok yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi seperti pelaku usaha.
“Untuk vaksin mandiri sendiri tadi kami dapat info dari Bapak Presiden, itu akan diberikan kepada masyarakat pada awal Maret 2021,” papar Andika. (es'em)