Rekrut SP-UKM Diam-diam, KMB Akan Satroni Dinkop UKM Banten

BantenEkspose.com – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten dituding kalangan aktivis telah melakukan tindakan tidak profesional dan cenderung mengedepankan kolusi dan nepotisme. Tudingan tersebut berkaitan dengan perekrutan Sarjana Pendamping Usaha Kecil Menengah (SP-UKM), yang dilakukan diam-diam dan cenderung nepotis.

Demikian dikemukakan aktivis pemuda Banten, Angga Triana, kepada BantenEkspose.com, di Gedung Pemuda KNPI Provinsi Banten, Selasa (16/02/2021).

“Hal ini di buktikan pada SP-UKM  yang didominasi oleh kepentingan saudaranya bukan berdasarkan kemampuan,” kata Angga.

Angga menyampaikan, banyak ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM (DINKOP UKM) Provinsi Banten dalam rekruitmen SP-UKM.

“Banyak pendamping SP-UKM yang dispesialkan dari unsur saudara oknum pegawai dinas, bukan berdasarkan kemampuan,” ujarnya.

Angga menambahkan, ia menemukan banyak pendamping yang dinyatakan diterima oleh Dinkop UKM Banten, ternyata double job dengan status pendamping di program lainnya, yang dibiayai dari APBD Banten juga.

“Saya juga temukan, banyak oknum yang bersembunyi di SP-UKM diduga melakukan dobel program (SK) Sp-UKM merangkap sebagai Pendamping Jamsosratu   dalam Pergub tidak di perbolehkan Sp-UKM melakukan dobel program. Apalagi masih satu sumber yang sama yaitu dari APBD Provinsi Banten,” imbuh Angga.

Yang paling membuat kesal, lanjut Angga, banyak oknum Dinkop UKM Banten, yang tutup mata soal domisili SP-UKM, sebut saja untuk penempatan di wilayah Kabupaten Lebak.

“Terlihat asal-asalan, bukan dari kabupaten Lebak tapi dari luar kabupaten.Selain itu, masih banyak titipan-titipan pejabat dinas koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, yang masih tertera di SP-UKM.  Tentu ini akan berdampak pada efektivitas pendampingan,” tandasnya.

KMB Bergerak
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Kaukus Muda Banten (KMB) M Ila Nahlia, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendatangi langsung Kantor Dinas UKM Banten, yang berlokasi di KP3B.

“Kami prihatin dengan kondisi ini, akan kami datangi langsung dinasnya. Bila tak dibatalkan yang sudah ditentukan dinas, kami akan kerahkan masa dari Lebak, meminta pertanggunjawaban Gubernur Banten,” ujar Ila.

Alasannya, kata Ila, Pejabat di dinas bersangkutan seharusnya membantu Gubernur Banten dalam mendukung perwujudan pemerintahan yang bersih, bukan malah membudayakan tumbuh suburnya nepotis dan kolusi.

“Biar Gubernur dan masyarakat Banten tahu, bahwa gagasan gubernur Banten tak didukung oleh Dinkop UKM Banten,” imbuh Ila. (k1/red)

Baca Juga

• 
• 
• 
• 
• 
•