DJP Tetapkan Pajak 10 Perusahaan Digital Luar Negeri

Bantenekspose.com - Direktur Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak per...

Bantenekspose.com - Direktur Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia, pada gelombang kedua. Demikian dalam siaran pers DJP, Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri itu akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Kali ini, penunjukan sepuluh entitas menjadikan total pemungut PPN produk digital luar negeri menjadi enam belas perusahaan, setelah sebelumnya penetapan perdana dilakukan pada 1 Juli 2020 atas enam perusahaan luar negeri.

Sepuluh pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN diantaranya Facebook Ireland Ltd, Facebook Payments International Ltd, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC, Audible, Inc, Alexa Internet, Audible Ltd, Apple Distribution International Ltd, Tiktok Pte. Ltd, dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Diketahui, adanya penunjukan ini, maka pertanggal 1 September 2020, kesepuluh perusahaan tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

DJP mengklaim, pihaknya mengaku akan terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi, dan mengetahui kesiapan mereka. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

Kendati demikian, DJP mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang dilakukan sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. DJP berharap seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp600 juta setahun atau Rp50 juta per bulan, agar dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada DJP supaya proses persiapan penunjukan termasuk sosialisasi secara one-on-one dapat segera dilaksanakan.

Menurut pihak DJP, tujuan penunjukan pemungut PPN PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri itu, bukan merupakan jenis pajak baru. Karena telah lama diatur dalam UU PPN. Namun kurang efektif lantaran hanya mengandalkan pemungutan, dan penyetoran sendiri oleh pembeli/konsumen yang sifatnya retail dan masif dalam ekonomi digital saat ini.

Beranjak dari itu, guna meningkatkan efektivitas dan kesederhanaan maka pemerintah mengubah mekanisme pemungutan PPN tersebut menjadi dipungut oleh penjual produk digital luar negeri. Pemungutan PPN ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. (es'em)