Uci Satibi: Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Banten Tidak Berpihak ke IKM

Bantenekspose.com - Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Banten dinilai tidak berpihak kepada industri kecil dan ...

Bantenekspose.com - Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Banten dinilai tidak berpihak kepada industri kecil dan menengah (IKM), terutama para perajin tas di wilayah Petir Kabupaten Serang. Padahal, pasar para perajin tersebut selama ini banyak terserap pesanan perlengkapan peserta kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemprov Banten.

Demikian dikemukakan Uci Satibi, Ketua Ormas Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (KPPRI) Provinsi Banten, Rabu (29/01/2020).

Diapaparkan Uci, bahwa per tahun 2020, Ketua TAPD dalam hal ini Sekertaris Daerah Provinsi Banten melarang penganggaran perlengkapan peserta kegiatan bagi seluruh OPD. Padahal, perlengkapan peserta seperti kaos maupun ransel yang bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, maupun kaos yang bergambar Kepala Daerah, merupakan sebuah publikasi pemerintahan.

“Kebijakan pak Sekda ini, sangat kontraprouktif terhadap pengembangan UMKM yang selalu dikampanyekan Gubernu Banten Wahidin Halim,” ujar Uci

Bila kebijakan tersebut dilanjutkan, kata Uci, artinya Sekda telah membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan apa yang dimaksud oleh kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Persoalan ini, saya rasa perlu disikapi oleh seluruh lembaga kontrol sosial, aktivis, beserta stakeholder lainnya yang berkepentingan dan memiliki kepedulian terhadap perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM), khususnya yang berproduksi di Banten,” tegas Uci

Uci berharap, Gubernur Banten segera memerintahkan Sekda Provinsi Banten untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang telah dibuat, selaku Ketua TAPD. (AN/red)