Sekda Banten Diminta Evaluasi Manajemen Kepegawaian

Bantenekspose.com - Entah apa yang melatari, keberadaan tenaga honorer di sekretariat DPRD Banten mencapai ratusan orang. Padahal kalau d...

Bantenekspose.com - Entah apa yang melatari, keberadaan tenaga honorer di sekretariat DPRD Banten mencapai ratusan orang. Padahal kalau diamati serius, tak sedikit dari mereka ini yang kerjanya santai, nyaris tanpa keahlian yang dibutuhkan.

Kondisi ini menjadi sorotan dari masyarakat pemerhati birokrasi. Suparman, pegiat organisasi Aliansi Jurnalis Banten (AJB)  mengatakan, rekruitmen TKS yang menjubel di sekretariat DPRD Banten perlu dipertanyakan.

"Sekilas memang biasa, namun ini menjadi bom waktu, terutama saat kita bicara efisiensi anggaran. Karena, mereka yang tidak mempunyai keahlian, kan hanya membebani anggaran," ujar Suparman, Kamis (30/01/2020)

Bagaimana tidak, lanjut Parman, kalaupun honor yang mereka terima jauh dibawah upah minimum, tapi kalau dikaitkan dengan kuantitas yang ada, akan terlihat besar anggarannya.

"Kalau ukurannya secara individu memang dibawah upah minimum. Tapi, coba hitung dengan jumlah TKS yang ada. Besar juga kan," kata Suparman

Dikatakan Suparman, mengurangi jumlah TKS yang ada, jelas akan melukai perasaan mereka yang sudah mendapatkan surat penempatan tugas. Namun, ini juga perlu dievaluasi kembali, yang tidak produktif dan unskilled perlu ditinjau ulang.

"Intinya pimpinan birokrasi di Sekretariat DPRD Banten, kudu berani mengevaluasi besaran TKS dengan indikator produktivitas kerja. Kalau memang tidak produktif, buat apa dipertahankan," ujar Suparman

TKS 'Agen Iklan'

Selain itu, Suparman juga menyinggung soal TKS yang sudah keluar jalur. Sebut saja, yang diduga menjadi agen iklan.

"Ini diduga terjadi di Subag Humas dan dokumentasi. Semua juga sudah tahu," kata Suparman

Dikatakan Suparman, di Humas Setwan Banten itu, ada dugaan TKS yang tak lebih berperan sebagai agen iklan. TKS ini disinyalir menjadi orang kepercayaan Kasubag Humas, yang diduga ditugaskan mengordinir jatah-jatah iklan media massa

Ironisnya, kata Suparman, praktek terus dibiarkan oleh atasan langsungnya. "Tak mungkin atasannya tidak tahu. Bahkan boleh jadi, itu atas dorongan atasannya. Untuk apa, kalau bukan berbagi komisi,'" terang Parman

Suparman menyarankan, bila Pemprov Banten berani menonjobkan Kabiro Kesra Irvan Santoso, masa urusan menonjobkan pejabat eselon IV tidak bisa.

"Sekda Banten saya minta bersikap tegas menyikapi persoalan pembinaan kepegawaian yang ada di Sekretariat Dewan," ujar Suparman

Sementara itu, Kasubag Publikasi dan Dokumentasi, Ibud Sihabudin, sulit untuk ditemui. Bahkan ruangan yang disediakan untuknya, sudah lama tak ditempati, kabarnya lebih nyaman berkantor di ruang studio tv parlemen.

Namun saat hendak ditemui, di ruang studi pun tidak ada. Dihubungi via telpon juga belum direspon. "Belum kelihatan pak," ungkap beberapa personil Pamdal (Red)