Sekda Banten Diminta Evaluasi Manajemen Kepegawaian
0 menit baca
Bantenekspose.com - Entah apa
yang melatari, keberadaan tenaga honorer di sekretariat DPRD Banten mencapai
ratusan orang. Padahal kalau diamati serius, tak sedikit dari mereka ini yang
kerjanya santai, nyaris tanpa keahlian yang dibutuhkan.
Kondisi ini menjadi sorotan dari masyarakat pemerhati birokrasi. Suparman, pegiat organisasi Aliansi
Jurnalis Banten (AJB) mengatakan,
rekruitmen TKS yang menjubel di sekretariat DPRD Banten perlu dipertanyakan.
"Sekilas memang biasa,
namun ini menjadi bom waktu, terutama saat kita bicara efisiensi anggaran.
Karena, mereka yang tidak mempunyai keahlian, kan hanya membebani
anggaran," ujar Suparman, Kamis (30/01/2020)
Bagaimana tidak, lanjut
Parman, kalaupun honor yang mereka terima jauh dibawah upah minimum, tapi kalau
dikaitkan dengan kuantitas yang ada, akan terlihat besar anggarannya.
"Kalau ukurannya secara
individu memang dibawah upah minimum. Tapi, coba hitung dengan jumlah TKS yang
ada. Besar juga kan," kata Suparman
Dikatakan Suparman, mengurangi
jumlah TKS yang ada, jelas akan melukai perasaan mereka yang sudah mendapatkan
surat penempatan tugas. Namun, ini juga perlu dievaluasi kembali, yang tidak
produktif dan unskilled perlu ditinjau ulang.
"Intinya pimpinan
birokrasi di Sekretariat DPRD Banten, kudu berani mengevaluasi besaran TKS
dengan indikator produktivitas kerja. Kalau memang tidak produktif, buat apa
dipertahankan," ujar Suparman
TKS 'Agen Iklan'
Selain itu, Suparman juga
menyinggung soal TKS yang sudah keluar jalur. Sebut saja, yang diduga menjadi
agen iklan.
"Ini diduga terjadi di
Subag Humas dan dokumentasi. Semua juga sudah tahu," kata Suparman
Dikatakan Suparman, di Humas Setwan Banten itu, ada dugaan TKS yang tak lebih berperan sebagai agen iklan. TKS ini
disinyalir menjadi orang kepercayaan Kasubag Humas, yang diduga ditugaskan
mengordinir jatah-jatah iklan media massa
Ironisnya, kata Suparman,
praktek terus dibiarkan oleh atasan langsungnya. "Tak mungkin atasannya
tidak tahu. Bahkan boleh jadi, itu atas dorongan atasannya. Untuk apa, kalau
bukan berbagi komisi,'" terang Parman
Suparman menyarankan, bila Pemprov Banten berani menonjobkan Kabiro Kesra Irvan Santoso, masa urusan menonjobkan pejabat eselon IV tidak bisa.
"Sekda Banten saya minta bersikap tegas menyikapi persoalan pembinaan kepegawaian yang ada di Sekretariat Dewan," ujar Suparman
Sementara itu, Kasubag
Publikasi dan Dokumentasi, Ibud Sihabudin, sulit untuk ditemui. Bahkan ruangan
yang disediakan untuknya, sudah lama tak ditempati, kabarnya lebih nyaman
berkantor di ruang studio tv parlemen.
Namun saat hendak ditemui, di
ruang studi pun tidak ada. Dihubungi via telpon juga belum direspon.
"Belum kelihatan pak," ungkap beberapa personil Pamdal (Red)
