Pemkab Serang Komitmen Fasilitasi Pertumbuhan Industri di Serang Timur
0 menit baca
Hal itu diungkapkan Pandji Tirtayasa dalam sambutannya sesaat sebelum membuka Musyawarah Kabupaten ke-II Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Serang yang bertemakan
Peran dan fungsi DPK Apindo Kabupaten Serang Dalam rangka mewujudkan ketahanan berusaha. Musyawarah bertempat di Aula PT. Modern Industrial Estate Cikande pada Rabu (9/10/2019)
“Kalau boleh berbangga, kami Pemkab Serang satu-satunya wilayah di Indonesia demikian kuat komitmennya dalam memfasilitasi pertumbuahan industri, pertumbuhan usaha di Serang Timur,” ujar Pandji
Pemkab Serang, lanjut Pandji, sudah mencoba menyederhanakan perizinan-perizinan, juga mencoba memperpendek waktu perizinan. “Sedangkan untuk izin HO atau izin gangguan sudah kami hilangkan, karena izin tersebut ada dalam undang-undang pada zaman Belanda yang kini sudah tidak relevan. Hilangnya izin HO itu atas perjuangan DPP Apindo,”katanya.
Karenanya, sebut Pandji, DPP Apindo struktur kepengurusannya adalah para pengusaha atau para pemegang kebijakan di perusahaan masing-masing. Namun, karena terjadi perbedaan orientasi di daerah malah berperan untuk menjembatani tenaga kerja.
“Itu karena pengurus Apindo di Kabupaten Serang ada tidak ownernya perusahaan, ada juga HRD. Jadi Apindo lebih kentara himpunan HRD daripada memperesentasikan pengusaha yang menentukan tumbuh berkembangnya di satu wilayah,” papar Pandji.
Sementara Ketua Panitia Musyawarah Kabupaten ke-II Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Serang, Agus Siswanto mengatakan, musyawarah kali kedua ini dilaksanakan selama lima tahun sekali dihadiri sebanyak 43 peserta mewakili perusahaan anggota dan dewan pengurus. Peninjau sebanyak 15 orang merupakan wakil perusahaan atau calon anggota.
“Mari sukseskan Muskab DPK Apindo Kabupaten Serang,” ujarnya.
Ketua DPK Apindo Kabupaten Serang, Agus Supriadi berpesan bagi ketua dan pengurus baru hasil musyawarah kabupaten ini agar selalu menjaga kondusifitas antara perusahaan maupun dengan para tenaga kerja. Mengingat, berkaitan dengan tuntutan kenaikan upah setiap tahun selaku menjadi tren.
“Ini yang menjadi beban para pengusaha meski pemerintah sudah mengatur regulasi tentang upah ini. Yang penting Apindo sudah berusaha selalu menjembatani antara anggota Apindo, tenaga kerja serta pemerintah,”ujarnya. (arf/red)
