Diduga, Dana Pemeliharaan Randis Disalahgunakan
0 menit baca
 |
| Ilustrasi |
Demikian diungkapkan Parman, penggiat organisasi AJB, menyoroti banyaknya kendaraan dinas yang rusak, terkesan tak terpelihara, termasuk di lingkungan sekretariat DPRD Banten.
"Saya pantau soal itu sudah lama. Memang praktek itu ada, pemeliharaan kendaraan pribadi menggunakan anggaran dinas," ujar Parman.
Dugaan Parman dikuatkan aktifis LSM Gempur Mulya Nugraha. Menurutnya, ada praktek itu dan memang kalau secara aturan tidak boleh. Makanya, tidak heran bila kendaraan dinas banyak yang cepat rusak.
"Saya sudah tahu bengkel yang menjadi langganan mereka (setwan DPRD Banten)," ujar Mulya, seraya menyarankan media ini untuk menghubungi bengkel yang bersangkutan.
Soal malpraktek pemeliharaan kendaraan dinas ini, pernah dikonfirmasi dengan Subag Perlengkapan. Saat itu, Tb Lufki Solihin menepis adanya praktek tersebut.
"Tidak ada kang.Tidak ada kendaraan plat hitam pemeliharaannya memakai anggaran APBD," tepis Lufki, biasa akrab dipanggil Uki.
Namun pernyataan Uki, berbeda dengan yang disampaikan beberapa Kasubag. Menurut mereka, kalau hanya sekedar ganti yang ringan-ringan, tinggal hubungi bagiannya.
Penasaran dengan praktek yang ada, BantenEkspose suatu ketika ngobrol dengan salah seorang pegawai honorer setwan, yang mengaku sering membawa mobil dinas maupun pribadi ke bengkel yang ditunjuk. Ia mengatakan, asal setuju pejabat diatas, dia bisa bantu ke bengkel.
"Yang penting akang hubungi bagian yang ngurus kendaraan. Saya nanti yang bawa ke bengkel," ungkap Ed, salah seorang tenaga honorer, yang ngaku pernah ngurus kendaraan sewaan, yang biasa dipakai orang dekat gubernur.
Menyoal praktek ini, Parman mengatakan bahwa praktek tersebut harus segera dihentikan.
"Bila ditemukan ada pelanggaran, saya berharap aparat hukum segera bertindak," kata Parman [TiM]
