Anies Pesimis, Prabowo Proyek Keluarga, Ganjar Jalankan Sesuai UU
Opini - Rancangan pemindahan Ibu Kota sudah ada sejak Presiden Ir. Soekarno. Perpindahan ini bukan tanpa alasan, mulai dari segi geografis, tata kelola kota, ekonomi, hingga pemerataan. Apalagi kondisi Jakarta sekarang polusi udara tinggi, terjadi kebanjiran, tanah menurun dan diprediksi tenggelam sebagian, maupun persoalan selainnya.
Terlebih pembangunan IKN sudah berlangsung dan ditetapkan di dalam UU. Sekaligus fraksi di DPR semua menyetujui, hanya partai PKS yang melakukan penolakan. Kira-kira pemindahan Ibu Kota perlu dilanjutkan atau tidak?
Bagiku pemindahan IKN harus dilanjutkan. Karena pembangunan sudah berlanjut dan sudah menghabiskan uang sampai triliunan serta lahan sudah digunduli. Jika tidak dilanjutkan, bangunan banyak terbengkalai, anggaran terbuang percuma-cuma, serta terjadi kerusakan lingkungan. Sebab lahan sudah digunduli.
Dari semua kandidat capres 2024, hanya satu paslon yang melakukan penolakan. Semua sudah tahu Anies tidak menginginkan pemindahan Ibu Kota. Baginya karena IKN tidak bisa membuat pemerataan, investasi sedikit, serta menguras banyak anggaran.
Melihat alasan Anies saja, seperti seorang pesimis. Sebab pembangunan IKN bisa dilakukan dengan jalur investasi, dan tentunya tergantung memberi kepastian keamanan, keuntungan, serta kestabilan. Terlebih pembangunan lebih banyak terjadi di pulau Jawa, begitu juga dengan penduduknya. Makanya untuk bisa merata, perlu adanya pemindahan Ibu Kota dan masyarakat.
Justru kalau tidak dipindah, fokus pembangunan hanya akan di Jawa. Padahal pulau di Indonesia jumlahnya hingga puluhan ribu serta mereka semua menginginkan kemajuan dan fasilitas sama. Apalagi baru di era Jokowi, pengembangan infrastruktur di luar Jawa hingga ke tanah Papua.
Sementara Prabowo berkeinginan melanjutkan IKN dengan menambah anggaran. Sebentar dulu, apakah pembangunannya untuk tujuan pemerataan atau hanya untuk menjalankan perusahaannya. Tidak perlu ditutup-tutupi lagi, toh perusahaan milik adik Prabowo berada di dekat IKN. Seperti perusahaan air bersih, biofuel, reboisasi lahan, dan konservasi satwa liar.
Jika melihat rekam jejak Prabowo, sepertinya semua kebutuhan di IKN akan lewat perusahaan keluarga. Soalnya waktu menjalankan proyek food estate, melibatkan PT Arginas. Tak lain sebuah perusahaan di bawah naungan mereka. Ditambah waktu pengadaan alutsista lewat PT TMI yang baru berjalan 2 tahun. Itu pun dijalankan oleh orang-orang dalam lingkarannya.
Parahnya juga dalam menjalankan proyek food estate, Prabowo tidak mampu menghasilkan singkong ataupun ketahanan pangan. Sudah menguasai pekerjaan pemerintah pusat, dia juga tidak mampu melaksanakan dengan baik. Masih yakin, capres Gemoy mampu membangun IKN yang tuntas dan bersih dari perusahaan milik keluarganya?
Terakhir, Ganjar secara tegas mengatakan melanjutkan pembangunan sesuai UU. Jika pembangunan terkendala anggaran maupun investor. Mantan Gubernur Jateng terbukti mampu melipatgandakan pendapatan asli daerah sekaligus mendatangkan investor luar maupun dalam negeri, bahkan banyak perusahaan yang relokasi ke Jateng.
Peningkatan investor masuk, tidak lain karena birokrasi mudah, murah, cepat, dan tuntas serta yang terpenting bebas dari pungli. Ganjar pasti akan terus melanjutkan peningkatan birokrasi tersebut, apalagi berpasangan dengan Mahfud. Jadi sudah pasti lebih aman dan terbebas dari segala jenis pungutan.
Terlebih Ganjar memiliki rekam jejak pembangunan SMK Jateng dengan sistem berasrama. Meskipun anggaran terbatas, mampu membangun 3 sekolah full boarding dan 15 semi boarding. Ini baru sebagian di lingkung pendidikan, belum di sektor lainnya.
Ditambah dalam proyek pemerintahan pusat, Ganjar mampu menyelesaikan pembangunan hingga tuntas. 37 PSN di Jateng sudah diselesaikannya, antara lain bandara, waduk, jalan tol, bendungan, pembangkit listrik, hingga pengembangan pelabuhan.
Jika menginginkan pembangunan IKN berlanjut dengan sehat dan bersih, hanya Ganjar orangnya. Ganjar mampu mendatangkan berbagai investor untuk melakukan pembangunan bersama. Berbeda dengan Prabowo yang fokus memonopoli ekonomi lewat proyek pemerintah. Apalagi Anies, tidak ada keinginan untuk melanjutkan pemindahan Ibu Kota.
Seorang pemimpin harus bisa membangun pembangunan dengan tuntas dan bebas dari praktik-praktik KKN ataupun pungli, serta menjamin ekonomi yang berkelanjutan dan adil alias terhindar dari monopoli.
Masyarakat bisa menilai sendiri setiap capres yang ada, tentunya tetap berdasarkan rekam jejak, konsistensi, serta gagasannya. Dan jangan salah pilih pemimpin, karena itu juga mempengaruhi nasibmu dan negara.
