Ormas LPI Duga Pembangunan Gedung Samsat Malingping Tahap I dan II Banyak Bermasalah

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Ormas LPI Rohmat Hidayat, dalam siaran pers yang diterima, Jum'at (3/8/2021)malam.

Rohmat mengatakan, diduga keras pada proyek pembangunan ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten selaku user terkesan diam, dan tidak memiliki sikap yang konkret, soal kelanjutan pembangunan tersebut.

"Selain muncul beberapa temuan di lapangan, yang membuat heran, kenapa Bapenda Banten juga terkesan diam soal lambannya pengerjaan. Lambannya pengerjaan ini, disinyalir adanya persoalan dari sisi fisik pada tahap satu yang rumit dari konsultan," jelasnya.

Selain temuan fisik, lanjut rohmat, pihaknya pun menyoroti pula soal keamanan (safety) pekerja, dan BPJS Ketenagakerjaan-nya pada proyek tersebut.

"Pada spanduk terpampang jelas, namun pada saat tim investigasi ke lapangan, banyak sekali pekerja yang tidak terdaftar di BPJS," ujarnya.

"Padahal itu adalah bagian pokok dari proyek. Karena jelas Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) itu sudah diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021," imbuhnya.

Kata dia, jika hal mendasar itu tidak jadi perhatian. Lantas bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kecelakaan.

"Jika hal tersebut tidak dilakukan, lantas kalau ada kecelakaan pada pekerja, siapa yang akan bertanggungjawab?" ucapnya.

Karena hal itu, Rohmat menegaskan, Ormas LPI akan melaporkan pihak perusahaan pemenang tender, atas beberapa kelalaian pada aspek tersebut.

"Apakah pada saat lelang tidak dicantumkan hal-hal seperti itu oleh pihak user yaitu Bapenda Provinsi Banten, dan jelas-jelas sebagai user Bapenda Provinsi Banten dianggap gagal. Karena terlalu banyak hal yang bermasalah dalam proyek kali ini," paparnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, bantenekspose.com belum berhasil mengkonfirmasi pihak Bapenda Banten. (es'em)