Rencana Setwan Banten Beli Mobil Saat Pandemi, Adib Miftahul: Pejabat Mulai Hilang Rasa Empati
BantenEkspose.com - Ditengah pemberlakukan pengetatan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Sekertariat DPRD (Setwan) Provinsi Banten berencana membeli kendaraan roda empat untuk mobil dinas.
Total anggaran yang digelontorkan untuk membeli mobil jenis Toyota Camry ini sontak mendapat kritikan dari berbagai pihak, pasalnya anggarannya mencapai Rp 2,8 miliar.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Adib Miftahul mengatakan, hal ini membuktikan bahwa saat pandemi, anggaran Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Sekertariat DPRD Provinsi Banten, hanya berpihak kepada kemaslahatan pejabat.
"Bagaimana ceritanya ketika orang susah makan, rakyatnya kelaparan, mereka masih bisa-bisanya mau membeli mobil dinas baru yang harganya fantastis," katanya.
Adib juga menilai, pengadaan kendaraan dinas tersebut sungguh sangat diluar nalar, dan menandakan pejabat tidak punya kepekaan. Hal ini tentunya mencederai nilai-nilai kemanusiaan.
Adib mengungkapkan, menjadi hal yang menyayat hati, ketika mereka malah hanya ingat soal anggaran untuk kepentingannya sendiri. Adib menyebut, para pejabat ini sepertinya tengah dilanda gejala Covid-19, yaitu anosmia atau hilang rasa.
"Saya kira pejabat mulai hilang rasa terhadap kelaparan, dan kesusahan masyarakat. Bisa dibayangkan ketika tabung oksigen langka, obat juga langka. Dimana peran pemerintah," ungkapnya.
Kata Adib, sangat miris ketika masyarakat tengah berada dalam kondisi untuk makan saja susah. Malah anggaran yang harusnya bisa dipakai membantu lewat Bansos, justru dipentingkan untuk kebutuhan tak urgent.
"Arti PPKM Bagi anggota DPRD Banten itu bukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, tetapi Pokoknya Pengadaan Kendaraan Mobil (PPKM)," ucapnya.
"Anggota DPRD Banten dalam hal ini khususnya Setwan Banten. Perlu sekolah lagi mempelajari Pancasila. Jangan-jangan dulu pas sekolah, mata pelajaran PMP ga lulus," tegasnya.
Untuk itu kata Adib, sepanjang Pemrov Banten tidak bisa membuat rencana keuangan yang berpihak bagi masyarakat saat pemulihan pandemi. Dia meminta agar pemerintah pusat melakukan evaluasi, dan memberikan punishment.
"Tunda atau kurangi itu DAU dan DAK sekalian. Daripada dikasih anggaran, tapi buat beli fasilitas konsumtif. Mereka gak peduli masyarakat lagi susah," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Banten E.A Deni Hermawan, angkat bicara ihwal pengadaan mobil dinas jenis Toyota Camry senilai Rp2,8 miliar di tengah pandemi Covid-19.
