Nasib Perajin Tahu Tempe di Malingping, Harga Kedelai Naik Perajin Stop Produksi
0 menit baca
 |
| Situasi Pasar di Pusat Kecamatan Malingping, pedagang berjualan di bahu jalan |
Kondisi ini pula yang harus dihadapi Roheli (35), salah seorang perajin tahu tempe di Kampung Nambo Desa Pagelaran Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.
Bukan hanya Roheli, perajin yang lainnya pun mengalami nasib yang sama. Kedelai sulit didapat, kalaupun ada harganya melonjak.
"Saat ini harga Rp. 9.000,- per kg di pasaran yang awalnya hanya Rp. 7.400,- perkilo," kata Roheli kepada wartawan, Rabu (02/11/2020).
Menurut penuturan Roheli, di Lebak Selatan kedelai saat ini mahal dan sulit didapat. Diduga, para pengepul (penjual) kedelai tidak berani menyetok banyak, karena dikhawatirkan kedelai turun kembali.
"Artinya ini harus benar benar ada kepastian kestabilan harga kedelai," kata Raheli.
Minta Perlindungan Pemerintah
Untuk membuat kondisi stabil, Roheli dan puluhan perajin tahu tempe di kawasan yang bakal menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan ini, meminta pemerintah segera turun tangan. Bila tidak, kebangkrutan total akan dialami para perajin tahu tempe.
"Ada sekitar 72 pelaku UMKM pembuat tahu dan tempe di wilayah Lebak Selatan. Saya sudah memiliki ijin, tidak tau yang lainnya mah. Silakan di cek satu persatu, yang lainnya udah dapat ijin belum," tandas Raheli, yang sudah 10 tahun menggeluti usaha tahu dan tempe.
Ia pun menyinggung kiprah dan keberadaan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) Lebak Selatan. Menurutnya, kehadiran KOPTI di wilayah Lebak Selatan sangat dibutuhkan, termasuk mengontrol stabilisasi harga kedelai.
Sementara itu, Cece Saputra, Camat Malingping, mengaku belum mengetahui terkait KOPTI khususnya di Kecamatan Malingping, "Waalaikumsalam, Saya belum tanya pak ekbang ka," jawabnya.
Terpisah, Sekertaris Dinas Koperasi dan UKM Lebak, Omas Irawan, menuturkan, pada saat normal tugas kita hanya sebatas memfasilitasi program program bantuan alat dan sebagainya, "Pada saat normal kita tidak boleh bantuan seperti yang dilaksanakan ketika Pandemi saat ini," jawab dia, saat dikonfirmasi melalui komunikasi WhatsApp
Omas menambahkan, Bahwa sejak tahun 2017 hingga sekarang Dinas Koperasi tidak mengeluarkan rekomendasi terkait fasilitasi bantuan permodalan ataupun bantuan apapun.
"Pada prinsipnya, kita tidak memilah-milah pelaku usahanya seperti apa, kalau kita sudah punya data itu sudah menjadi mitra kita. Ini untuk peningkatan visi misi ibu bupati, perekonomian masyarakat. Selama ini saya belum denger dan selama ini saya belum tahu beberapa KOPTI yang aktif dan tidak aktif, belum ada koordinasi," pungkasnya. (usp/red)
