Bantenekspose.com - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta unsur Forkopimda Provinsi, dan Kabupaten/Kota meningkatkan koordinasi dan ...
Bantenekspose.com - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta unsur Forkopimda Provinsi, dan Kabupaten/Kota meningkatkan koordinasi dan soliditas dalam pencegahan penyebaran Virus Corona di Provinsi Banten. Selain itu WH juga menyampaikan agar semua unsur harus memiliki semangat baru.
"Kita harus punya semangat baru. Koordinasi lagi dan soliditas lagi," kata Gubernur Banten dalam rapat telekonferens menganai Evaluasi Pelaksanaan PSBB XI Perpanjangan Tahap 10, Selasa (15/9/2020).
Diketahui, rapat itu diikuti oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Sekretaris Daerah Al Muktabar, para Bupati/Walikota, Forkopimda Provinsi Banten, Forkopimda Kabupaten/Kota serta para kepala OPD di lingkungan Provinsi Banten, Kabupaten/Kota, MUI dan segenap unsur terkait lainnya.
Gubernur memandang, hal itu perlu dilakukan karena saat ini ada tren kenaikan kasus Covid-19, sehingga perlu mendapatkan respon seluruh pihak di daerah Zona Merah, dan di daerah Zona Orange. Termasuk untuk daerah dengan status Zona Kuning yang mengarah ke Zona Orange perlu diwaspadai.
"Semua kepala daerah dan pejabat bertanggungjawab. Termasuk melibatkan TNI dan Polri. Semua dilibatkan dalam penanganan Covid-19," ujarnya.
"Ayo kita tingkatkan soliditas. Saat ini terjadi penurunan soliditas karena lamanya (pandemi) Covid-19. Bahwa ini perang bersama dalam melindungi masyarakat dan diri sendiri," imbuhnya.
Gubernur mengungkapkan, langkah PSBB enjadi pilihan yang dilakukan oleh Pemprov Banten, sebagai upaya penanganan Covid-19. Lanjutnya, upaya itu dipandang lebih epektif. Sebab, Provinsi Banten dapat keluar dari tiga (3). Hal itu tentunya tidak lepas dari dukungan kesadaran masyarakat yang cukup baik.
"Provinsi Banten berada di urutan 14 nasional dalam kasus Covid-19. Kita harus keluar dari Covid-19," tegas Gubernur.
Masih menurut Gubernur, meski PSBB di Provinsi Banten memberikan ruang kepada pengusaha di sektor perdagangan dan industri. Namun harus bertanggungjawab melaksanakan protokol kesehatan.
Untuk mencegah kasus Covid 19, Gubernur juga menegaskan untuk tidak membuka sekolah dengan tatap muka karena masih berisiko. Tingkat bahaya Covid-19 masih tinggi.
"Kalaupun tidak bisa melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), saat ini sedang kita usahakan upaya lain," ungkapnya.
WH mengakui, adanya kenaikan tren Covid-19 belakangan ini dikarenakan terjadi penurunan kesadaran pelaksanaan protokol kesehatan di kalangan ASN (aparatur sipil negara). Hal itu ditunjukkan dengan munculnya klaster baru di ASN.
"Untuk itu mari kita solid, bekerja bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat," tegas Gubernur
Kendati demikian, Gubernur meminta masukan dari segenap pihak yang nantinya akan diformulasikan dalam bentuk peraturan Gubernur. Sehingga regulasi yang terbit mampu menampung kebutuhan dan aspirasi segenap pihak serta dapat menjadikan kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai budaya masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan, perlunya pelaksaan Operasi Yustisi untuk pendisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga, pelaksanaan protokol kesehatan dapat diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.
"Perlu sinkronisasi waktu dan koordinasi pelaksaaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota agar linear khususnya di wilayah Zona Merah. Sehingga pelaksanaannya masif," ungkapnya.
Lanjutnya, Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2020 Tentang Penetapan PSBB di Provinsi Banten agar dilaksanakan juga di kabupaten/kota. Hal itu seiring dengan dibukanya akses-akses publik.
"Sehingga perlu kontroling dan konistiensi kedisiplinan protokol kesehatan. Kondisi mobilitas masyarakat sudah tidak terkendali. Karena masyarakat sudah merasa normal kembali," ungkap Wagub
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan, hingga saat ini telah dilaksanakan rapid test sebanyak 188.520, dan kegiatan SWAB sebanyak 87.069. Untuk laboritorium kesehatan saat ini ada 19 laboratorium dan akan dilakukakan penambahan sebanyak 4 laboratorium. Saat ini Labaratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Pemprov Banten dalam sehari mampu tangani 650 specimen.
Untuk layanan perawatan, lanjut ati, ada 164 tempat tidur ICU, 1.368 tempat tidur ruang isolasi, dan 1.508 tempat tidur rumah singgah untuk karantina. Keberadaan rumah singgah untuk menggantikan karantina mandiri di rumah sekaligus yang berfungsi untuk menekan munculnya klaster keluarga. (rls/es'em)
"Kita harus punya semangat baru. Koordinasi lagi dan soliditas lagi," kata Gubernur Banten dalam rapat telekonferens menganai Evaluasi Pelaksanaan PSBB XI Perpanjangan Tahap 10, Selasa (15/9/2020).
Diketahui, rapat itu diikuti oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Sekretaris Daerah Al Muktabar, para Bupati/Walikota, Forkopimda Provinsi Banten, Forkopimda Kabupaten/Kota serta para kepala OPD di lingkungan Provinsi Banten, Kabupaten/Kota, MUI dan segenap unsur terkait lainnya.
Gubernur memandang, hal itu perlu dilakukan karena saat ini ada tren kenaikan kasus Covid-19, sehingga perlu mendapatkan respon seluruh pihak di daerah Zona Merah, dan di daerah Zona Orange. Termasuk untuk daerah dengan status Zona Kuning yang mengarah ke Zona Orange perlu diwaspadai.
"Semua kepala daerah dan pejabat bertanggungjawab. Termasuk melibatkan TNI dan Polri. Semua dilibatkan dalam penanganan Covid-19," ujarnya.
"Ayo kita tingkatkan soliditas. Saat ini terjadi penurunan soliditas karena lamanya (pandemi) Covid-19. Bahwa ini perang bersama dalam melindungi masyarakat dan diri sendiri," imbuhnya.
Gubernur mengungkapkan, langkah PSBB enjadi pilihan yang dilakukan oleh Pemprov Banten, sebagai upaya penanganan Covid-19. Lanjutnya, upaya itu dipandang lebih epektif. Sebab, Provinsi Banten dapat keluar dari tiga (3). Hal itu tentunya tidak lepas dari dukungan kesadaran masyarakat yang cukup baik.
"Provinsi Banten berada di urutan 14 nasional dalam kasus Covid-19. Kita harus keluar dari Covid-19," tegas Gubernur.
Masih menurut Gubernur, meski PSBB di Provinsi Banten memberikan ruang kepada pengusaha di sektor perdagangan dan industri. Namun harus bertanggungjawab melaksanakan protokol kesehatan.
Untuk mencegah kasus Covid 19, Gubernur juga menegaskan untuk tidak membuka sekolah dengan tatap muka karena masih berisiko. Tingkat bahaya Covid-19 masih tinggi.
"Kalaupun tidak bisa melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), saat ini sedang kita usahakan upaya lain," ungkapnya.
WH mengakui, adanya kenaikan tren Covid-19 belakangan ini dikarenakan terjadi penurunan kesadaran pelaksanaan protokol kesehatan di kalangan ASN (aparatur sipil negara). Hal itu ditunjukkan dengan munculnya klaster baru di ASN.
"Untuk itu mari kita solid, bekerja bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat," tegas Gubernur
Kendati demikian, Gubernur meminta masukan dari segenap pihak yang nantinya akan diformulasikan dalam bentuk peraturan Gubernur. Sehingga regulasi yang terbit mampu menampung kebutuhan dan aspirasi segenap pihak serta dapat menjadikan kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai budaya masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan, perlunya pelaksaan Operasi Yustisi untuk pendisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga, pelaksanaan protokol kesehatan dapat diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.
"Perlu sinkronisasi waktu dan koordinasi pelaksaaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota agar linear khususnya di wilayah Zona Merah. Sehingga pelaksanaannya masif," ungkapnya.
Lanjutnya, Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2020 Tentang Penetapan PSBB di Provinsi Banten agar dilaksanakan juga di kabupaten/kota. Hal itu seiring dengan dibukanya akses-akses publik.
"Sehingga perlu kontroling dan konistiensi kedisiplinan protokol kesehatan. Kondisi mobilitas masyarakat sudah tidak terkendali. Karena masyarakat sudah merasa normal kembali," ungkap Wagub
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan, hingga saat ini telah dilaksanakan rapid test sebanyak 188.520, dan kegiatan SWAB sebanyak 87.069. Untuk laboritorium kesehatan saat ini ada 19 laboratorium dan akan dilakukakan penambahan sebanyak 4 laboratorium. Saat ini Labaratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Pemprov Banten dalam sehari mampu tangani 650 specimen.
Untuk layanan perawatan, lanjut ati, ada 164 tempat tidur ICU, 1.368 tempat tidur ruang isolasi, dan 1.508 tempat tidur rumah singgah untuk karantina. Keberadaan rumah singgah untuk menggantikan karantina mandiri di rumah sekaligus yang berfungsi untuk menekan munculnya klaster keluarga. (rls/es'em)
COMMENTS