Beras PKH Jadi Sorotan Politisi PPP Lebak
Hal tersebut, diungkapkan Musa Weliansyah Anggota DPRD Lebak Fraksi PPP, setalah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat penerima PKH yang mendapatkan bantuan beras.
“Masyarakat penerima program PKH yang tidak mendapatkan bantuan dana covid-19 kan dapat bantuan beras sebanyak 15 kg per-bulan semenjak bulan Agustus 2020. Namun, penerima banyak mengeluh kepada saya. Lantaran bantuan berasnya dinilai tidak layak konsumsi," kata Musa, Minggu (27/09/2020)
Ditegaskan Musa, hal ini tidak bisa dibiarkan jika penerima bantuan beras, menerima bantuan yang tak layak untuk dikonsumsi oleh warga. Menurutnya, bantuan beras untuk penerima program PKH jangan dijadikan komoditi untuk ajang bisnis semata. Namun kualitas beras tidak dipikirkan oleh pihak pengirim.
“Kalau saya lihat bantuan beras ini bener-bener tidak layak konsumsi. Mungkin ini beras medium yang paling rendah. Padahal bantuan beras ini dibagikan untuk dikonsumsi masyarakat. Jangan hanya mengendapkan keuntungan saja. Tapi kualitas beras tidak dipikirkan,” ujarnya.
Musa juga meminta agar pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Kabupaten Lebak-Pandeglang selaku pengirim bantuan beras kepada penerima program PKH bertanggungjawab atas adanya keluhan masyarakat.
“Pihak Bulog harus bertanggungjawab atas adanya keluhan warga soal beras yang dinilai tidak layak konsumsi. Harusnya Bulog selaku BUMN selektif dan cermat dalam kualitas bantuan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak menjadi korban karena berasnya merasa tidak layak untuk dikonsumsi,” ungkap Musa.
Sementara itu, Kepala Desa Sumberwaras, Kecamatan Malingping,Usup Supardi memaparkan bahwa pihaknya sudah mendatangkan Lembaga untuk melakukan uji lab terhadap beras bantuan tersebut.
“Sampai sekarang KPM belum ada yang laporan, sayapun hanya mengawasi, saya sudah datangkan lembaga untuk di lab. Jadi ga semudah itu menolak,” ucapnya.
Masih hal yang sama, kali ini Kepala Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Endang mengatakan bahwa beras untuk KPM PKH hampir sama dengan beras yang ada di program BPNT.
“Kalau dikatakan tidak layak konsumsi sih engga, saya kira mau sama dengan beras BPNT. Kalau ini tidak sama, jauh dibawah beras BPNT mudah-mudahan kedepan akan diperbaiki oleh Bulog, yang lebih mengerti mengenai beras,” jelasnya
Endang juga mengatakan bahwa, masyarakatnya ada yang mengeluh lantaran kualitas beras yang dinilai rendah.
“Iya benar. Hanya jawaban Kades itu urusan Bulog. Jadi silahkan tanyakan langsung ke Bulog kalau ada masyarakat yang nanya,” tukasnya (k1/red)
