Puluhan Tahun Terlantar, Badak Banten Minta Pemerintah Tak Perpanjang Izin HGU Lahan Eks PT Bantam

BantenEkspose.com - Lahan bekas  perkebunan karet Hak Guna Usaha (HGU) PT Bantam di Desa Gunung Anten Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, s...

BantenEkspose.com - Lahan bekas perkebunan karet Hak Guna Usaha (HGU) PT Bantam di Desa Gunung Anten Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, sudah puluhan tahun dibiarkan terlantar. Padahal, hal tersebut bisa manfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh  Suparman, Kepala Desa Gunung Anten Kecamatan Cimarga. Ia mengatakan, bahwa lahan bekas perkebunan karet PT Bantam tersebut sudah puluhan tahun terlantar.

"Betul, ada tanah bekas lahan perkebunan karet di desa saya, yang terlantar puluhan tahun," kata Suparman

Menyikapi persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badak Banten, meminta pemerintah untuk tidak melakukan perpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU).

"Kita meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang izin HGU. Lebih baik diserahkan ke masyarakat. Pemerintah selaku pemilik dan pemegang saham tertinggi atas tanah bekas lahan perkebunan karet, dapat membuat keputusan resmi untuk peralihan hak kepada masyarakat dari eks HGU tersebut," kata Eli Sahroni, Ketua DPW Badak Banten, Kamis (27/08/2020).

Dijelaskan Eli, berdasarkan Undang-undang Agraria, Tanah Negara yang terlantar, pemerintah memiliki hak untuk tidak lagi memberikan perpanjangan izin HGU dan dapat melepas HGU untuk kepentingan masyarakat.

"Sudah puluhan tahun terlantar dan itu sudah layak untuk diserahkan kepada masyarakat, untuk peningkatan tarap hidup masyarakat setempat dengan mengolah tanah dijadikan lahan pertanian," ujar Eli Sahroni

Eli juga mengatakan, dalam waktu dekat akan melayangkan surat kepada Presiden dan Lembaga Negara lainnya yang berkaitan dengan tanah HGU tersebut, agar tidak lagi memberikan ruang perpanjangan izin terhadap tanah bekas lahan perkebunan karet tersebut.

"Kita akan layangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan para Menteri yang ada kaitannya dengan HGU. Kita minta, agar tanah tersebut diberikan saja kepada masyarakat, untuk dijadikan lahan pertanian," imbuh Eli Sahroni (red)