Upacara HKN, Syafrudin Tegaskan Kegiatan Pemkot Serang Harus Diketahui Masyarakat
0 menit baca
Bantenekspose.com - Berbeda dengan kegiatan apel sebelumnya, saat menjadi pembina upacara hari kesadaran nasional (HKN) di halaman Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Jum'at (17/01/2020), Walikota nampak sedikit kecewa, gegara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum optimal dalam memberi layanan informasi kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Syfarudin mengatakan masyarakat harus tahu tentang segala yang dilakukan setiap OPD di lingkungan Pemkot Serang.
"Mempublikasikan kegiatan kita itu penting. Karena bagaimanapun juga Pemkot Serang ini, dari jajaran Kepala OPD sampai ke bawah kita menggunakan anggaran APBD. Anggaran APBD ini berasal dari masyatakat," ujarnya
Biar bagaimanapun, lanjut Syafrudin, masyarakat harus tahu yang dikerjakan setiap hari. "Apa yang dikerjakan kepala kelurahan, apa yang dikerjakan oleh camat se-Kota Serang ini. Jangan hanya dipublikasikan di grup WA, harus ke masyarakat," katanya.
Syfarudin pun memberi contoh kepada OPD agar setiap kegiatan dapat diketahui oleh masyarakat kota serang. "Misalkan Kelurahan Margaluyu hari ini sedang kerja bakti gotong royong membersihkan selokan. Kemudian kelurahan yang lain hari ini rapat dengan RT/RW, kelurahan ini sedang membangun sarana jalan dari kotaku. Biar masyarakat tahu, kalau kita ini kerja ya kita publish," katanya.
Syafrudin juga meminta masing-masing OPD, kecamatan dan kelurahan harus mempunyai akun (medsos. red) sendiri. "Biar masyarakat tahu kita kerja untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi," jelas Syafrudin
Kegeraman Syafrudin pun berlanjut. Ia memberi teguran terhadap pemasangan lambang negara serta foto Kepala Negara dan Kepala Daerah. Ia memerintahkan, pemasangan foto kepala daerah di ruangan masing-masing, dari tingkat kelurahan saja kadang salah, ditatanan itu saja tidak mengerti.
"Di ruang lurah itu ada foto kepala daerah, wakil dan wali kemudian di atasnya itu foto presiden dan wakil. Itu harus tahu dimana posisi walikota dimana posisi wakil walikota, dimana posisi foto presiden dan wakil presiden dan ditengah-tengahnya itu ada garuda. Kita ini diprotes dari insan pers dan masyarakat, foto pemasangan kepala daerah aja salah, jendel," tegas Syafrudin (uc)
Pada kesempatan tersebut, Syfarudin mengatakan masyarakat harus tahu tentang segala yang dilakukan setiap OPD di lingkungan Pemkot Serang.
"Mempublikasikan kegiatan kita itu penting. Karena bagaimanapun juga Pemkot Serang ini, dari jajaran Kepala OPD sampai ke bawah kita menggunakan anggaran APBD. Anggaran APBD ini berasal dari masyatakat," ujarnya
Biar bagaimanapun, lanjut Syafrudin, masyarakat harus tahu yang dikerjakan setiap hari. "Apa yang dikerjakan kepala kelurahan, apa yang dikerjakan oleh camat se-Kota Serang ini. Jangan hanya dipublikasikan di grup WA, harus ke masyarakat," katanya.
Syfarudin pun memberi contoh kepada OPD agar setiap kegiatan dapat diketahui oleh masyarakat kota serang. "Misalkan Kelurahan Margaluyu hari ini sedang kerja bakti gotong royong membersihkan selokan. Kemudian kelurahan yang lain hari ini rapat dengan RT/RW, kelurahan ini sedang membangun sarana jalan dari kotaku. Biar masyarakat tahu, kalau kita ini kerja ya kita publish," katanya.
Syafrudin juga meminta masing-masing OPD, kecamatan dan kelurahan harus mempunyai akun (medsos. red) sendiri. "Biar masyarakat tahu kita kerja untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi," jelas Syafrudin
Kegeraman Syafrudin pun berlanjut. Ia memberi teguran terhadap pemasangan lambang negara serta foto Kepala Negara dan Kepala Daerah. Ia memerintahkan, pemasangan foto kepala daerah di ruangan masing-masing, dari tingkat kelurahan saja kadang salah, ditatanan itu saja tidak mengerti.
"Di ruang lurah itu ada foto kepala daerah, wakil dan wali kemudian di atasnya itu foto presiden dan wakil. Itu harus tahu dimana posisi walikota dimana posisi wakil walikota, dimana posisi foto presiden dan wakil presiden dan ditengah-tengahnya itu ada garuda. Kita ini diprotes dari insan pers dan masyarakat, foto pemasangan kepala daerah aja salah, jendel," tegas Syafrudin (uc)