BantenEkspose.com – Beginilah jadinya, bila pemerintah membangun dengan tidak mendengarkan arus bawah. Biaya konsultan, untuk melakukan k...
BantenEkspose.com – Beginilah jadinya, bila pemerintah membangun dengan tidak mendengarkan arus bawah. Biaya konsultan, untuk melakukan kajian awal dan berbuah Detail Engineering Design (DED) akhirnya terbuang percuma. Rupiah yang jumlahnya cukup lumayan itu bersumber dari duit rakyat yang terkumpul dan berwujud dalam APBD Banten, seolah mubazir.
Ya..... potret itu, mewujud nyata di Tunjung Teja. Setelah sebelumnya digelar sosialisasi, bahkan dikabarkan pihak Pemprov Banten, didampingi tokoh LSM Kabupaten Serang, ternyata tak membuat warga bergeming. Sosialiasi berjalan,warga tetap pada keputusan semula, menolak daerahnya dijadikan tempat buangan sampah.
Pemprov Banten, dengan telah mengantongi pemenang lelang proyek tersebut, sedianya akan memulai start awal pekerjaan. Namun, apa hendak dikata, dua alat berat yang diterjunkan ke lokasi, dikepung warga.
Kamis kemarin, (26/09/2019), ratusan warga Kecamatan Tunjung Teja yang sudah bulat menolak tempat buangan sampah di daerahnya, mengusir dua alat berat yang tengah melaksanakan proyek pembangunan akses jalan, menuju Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Warga bersikeras menolak rencana pembangunan TPSA sejak 2004 silam.
Rijal, Ketua Karang Taruna Kecamatan Tunjung Teja mengatakan, sejak 2004 silam, masyarakat telah menolak rencana tersebut. Sebab, selain berdekatan dengan pemukiman warga, lokasi TPSA juga merupakan salah satu tempat keramat yang kerap digunakan untuk ziarah.
“Lokasi TPSA ini sejak awal sudah dinyatakan tidak layak, tapi kenapa pemerintah masih tetap juga memaksa kehendaknya meski selalu ditolak,” ujar Rijal
Menurut Rijal, tanpa sepengetahuan masyarakat, pemerintah telah melelang proyek pembangunan akses jalan menuju TPSA Bojong Menteng. Karena itu, warga terpaksa melakukan pengusiran terhadap dua alat berat yang tengah digunakan melaksanakan proyek tersebut.
“Kami tidak ingin ada pembangunan apapun soal TPSA di Tunjung Teja. Jadi terpaksa dua alat berat diusir dari lokasi,” jelasnya.
Menguatkan Sofanudin, Kepala Desa Tunjung Teja Endang mengatakan, warga bukan menolak program pemerintah, tetapi menolak pembangunan yang tidak layak dijadikan sebagai TPSA.
“Saya ada bersama masyarakat menolak pembangunan TPSA,” tegasnya, seperti dilansir beberapa media online.
Menyikapi persoalan ini, pemerhati lingkungan hidup Jeje Sudrajat menegaskan, pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendak. Bila ujungnya cerita pembangunan itu untuk rakyat dan rakyat menolak, tidak akan bermanfa’at
“Sudahlah, itu Pemprov Banten, melalui dinas terkait jangan memaksakan proyek yang ditolak warga,” tegas Jeje, Jum'at (27/09/2019).
Tidak sampai disitu, lanjut Jeje, penolakan warga merupakan bukti nyata, ada ketidakberesan di awal kajian proyek ini. “Jangan-jangan kajiannya siluman,” kata Jeje (red)
Ya..... potret itu, mewujud nyata di Tunjung Teja. Setelah sebelumnya digelar sosialisasi, bahkan dikabarkan pihak Pemprov Banten, didampingi tokoh LSM Kabupaten Serang, ternyata tak membuat warga bergeming. Sosialiasi berjalan,warga tetap pada keputusan semula, menolak daerahnya dijadikan tempat buangan sampah.
Pemprov Banten, dengan telah mengantongi pemenang lelang proyek tersebut, sedianya akan memulai start awal pekerjaan. Namun, apa hendak dikata, dua alat berat yang diterjunkan ke lokasi, dikepung warga.
Kamis kemarin, (26/09/2019), ratusan warga Kecamatan Tunjung Teja yang sudah bulat menolak tempat buangan sampah di daerahnya, mengusir dua alat berat yang tengah melaksanakan proyek pembangunan akses jalan, menuju Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Warga bersikeras menolak rencana pembangunan TPSA sejak 2004 silam.
Rijal, Ketua Karang Taruna Kecamatan Tunjung Teja mengatakan, sejak 2004 silam, masyarakat telah menolak rencana tersebut. Sebab, selain berdekatan dengan pemukiman warga, lokasi TPSA juga merupakan salah satu tempat keramat yang kerap digunakan untuk ziarah.
“Lokasi TPSA ini sejak awal sudah dinyatakan tidak layak, tapi kenapa pemerintah masih tetap juga memaksa kehendaknya meski selalu ditolak,” ujar Rijal
Menurut Rijal, tanpa sepengetahuan masyarakat, pemerintah telah melelang proyek pembangunan akses jalan menuju TPSA Bojong Menteng. Karena itu, warga terpaksa melakukan pengusiran terhadap dua alat berat yang tengah digunakan melaksanakan proyek tersebut.
“Kami tidak ingin ada pembangunan apapun soal TPSA di Tunjung Teja. Jadi terpaksa dua alat berat diusir dari lokasi,” jelasnya.
Soal penolakan warga ini, Kepala Desa Kemuning Sofanudin, menjelaskan bahwa sejak dahulu masyarakat secara tegas menolak. Bahkan saat dilakukan rembuk warga, pada Selasa lalu (24/09/ 2019), warga telah menolak rencana pembangunan akses jalan menuju TPSA Bojong Menteng.“Kan saat rembug warga sudah tegas menolak. Tapi kenapa ini tetap berjalan,” katanya.
Menguatkan Sofanudin, Kepala Desa Tunjung Teja Endang mengatakan, warga bukan menolak program pemerintah, tetapi menolak pembangunan yang tidak layak dijadikan sebagai TPSA.
”Pembangunannya yang kami tolak, karena lokasi tersebut tidak sesuai kajian dan keinginan warga,” ungkapnyaSementara itu, Camat Tunjung Teja, Kusyaman mengaku dirinya bersama masyarakat menolak rencana tersebut.
“Saya ada bersama masyarakat menolak pembangunan TPSA,” tegasnya, seperti dilansir beberapa media online.
Menyikapi persoalan ini, pemerhati lingkungan hidup Jeje Sudrajat menegaskan, pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendak. Bila ujungnya cerita pembangunan itu untuk rakyat dan rakyat menolak, tidak akan bermanfa’at
“Sudahlah, itu Pemprov Banten, melalui dinas terkait jangan memaksakan proyek yang ditolak warga,” tegas Jeje, Jum'at (27/09/2019).
Tidak sampai disitu, lanjut Jeje, penolakan warga merupakan bukti nyata, ada ketidakberesan di awal kajian proyek ini. “Jangan-jangan kajiannya siluman,” kata Jeje (red)
COMMENTS