Apakah Cendrawasih Sedang Bebas Menari?

Sumber gambar: google Maps No trade with death No trade with arms Dispense the war Learn from the past (Sodom – Ausgebombt, ...

Sumber gambar: google Maps

No trade with death

No trade with arms

Dispense the war

Learn from the past

(Sodom – Ausgebombt, 1989)

Menyoal tentang Papua dan Papua Barat – bukan sebuah hal yang dinilai tabu saat mengimani kemerdekaan dan memanusiakan manusia. Banyaknya populasi manusia antara Nusantara dan Melanesia menuntut kedua hal tersebut. Namun, apakah ketentuan-ketentuan dan regulasi akan membuahi restriksi bahkan pertumpahan darah? Apakah perilaku kesatuan (institusi) mampu menghadang pengetahuan generasi berikutnya?

Telah berlangsung dalam kurun waktu 1 bulan kurang –kasus ujaran rasisme di Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Akan tetapi hal tersebut ternyata dinilai sebagai pelatuk yang memicu kerusuhan, beberapa hal yang dinilai oleh beberapa pihak sebagai tindak kekerasan aparat, dan pemblokiran jaringan internet.

Ones Suhuniap, mantan Sekertaris Jendral (Sekjen) – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pernah mengutarakan statement –ia menganggap bahwa Indonesia telah mengokupasi tanah cendrawasih sedari tahun 1961. Indonesia berencana untuk mengikutsertakan Papua ke dalam tubuh republik berujung pada 15 Agustus 1962 terkait New York agreement. Ia menegaskan hal tersebut, merupakan ajang perebutan modal antara Amerika Serikat dengan Belanda.

George Junus Aditjondro dalam buku Cahaya Bintang Kejora menuliskan: Papua yang kaya akan sumber daya alam, ternyata mengandung kemiskinan di dalamnya. Hal itu terjadi pertama, akibat dari kebijakan ekonomi Republik Indonesia (RI) yang tidak berorientasi pada rakyat Papua, melainkan sebagai pelayan invasi kapital ke berbagai pelosok darat dan laut Papua. Kedua, kenyataan itu tidak terjadi karena tidak pernah dihargainya teknik-teknik bercocok tanam dan kepemilikan tanah rakyat Papua oleh pengambil kebijakan, nun jauh di Jakarta.

Ia meredaksikan wacana, jika ekonomi rakyat Papua hanyalah pihak yang ditentukan, bukan yang menentukan. Terangkat dari pekik-pekik kemerdekaan yang dilontarkan sebagian rakyat Papua.

Filep Karma –salah satu aktivis pembebasan Papua Barat dinilai paling vokal. Ia ditangkap pada tanggal 10 Desember 2004 –dibui selama 10 tahun. Dirinya selalu memermasalahkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, dimana 84 negara menyetujui jika Papua telah menjadi bagian dari Indonesia.

“Kalau ingin merdeka – terus terang, bagi saya –dengan situasi politik saat ini – masih sangat jauh. Papua sudah diterima sebagai bagian dari wilayah negara Indonesia dalam sidang umum United Nations (UN) pada November 1969. Voting-nya, 84 negara dengan penentuan hasil Pepera, 30 negara abstain dan tidak ada satu pun negara yang tidak setuju Papua masuk Indonesia,” tulis Filep dalam buku Seakan Kitorang Binatang.

Tanggal 4 September – seorang aktivis HAM bernama Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur dengan dugaan persebaran hoax. Dilansir dari berita Tempo.co, Beka Ulung Hapsara selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik langkah Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang  menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka dalam kasus Papua.

“Sepanjang yang saya tahu, apa yang dilakukan oleh Veronica Koman pada peristiwa Surabaya adalah bagian dari upaya memberikan informasi dari sudut pandang yang berbeda, karena faktanya memang ada ujaran rasisme,” ujarnya.

Tanggapan Ketua Masyarakat Sejarawan Banten

Menanggapi hal terkait Papua, Radjimo Sastro Wijono selaku ketua Masyarakat Sejarawan Banten angkat bicara. Ia memaparkan bagaimana sejarah perkembangan Papua –mulai dari era pra-republik hingga terbentuknya republik. Kegagalan dalam komunikasi secara kultural, dianggap sebagai salah satu indikator pemicu kasus yang menimpa rakyat Papua.

“Awal mula rasisme sulit dilacak –ini adalah kegagalan daripada berkomunikasi budaya. Jadi ketika orang datang, itu pasti ada komunikasi yang terjadi. Kalau mentalitas pendatang itu lebih tinggi, potensi untuk merendahkan sangat bisa memungkinkan,” kata Radjimo saat berbincang dengan reporter BantenEkspose.com, Rabu (04/09).

Sembari melinting tembakau yang ia beli dari Yogyakarta, ia menspesifikasi jika bentuk ekspresi rasisme yang terjadi di Papua berupa ledekan, kalimat-kalimat yang merendahkan.

Beberapa hal yang mungkin jarang orang ketahui –statement mengejutkan itu mucul dari beberapa bagian sejarah yang ia ketahui. Mungkin juga –di era kontemporer nan digital ini – ia mengatakan jika kerajaan Sriwijaya dan setelahnya memiliki relasi dengan Papua. Kira-kira apa yang ia paparkan?

“Kalau ngomong Papua sebagai sebuah daerah tempatan, itu kan sebetulnya sudah lama – dari catatan sejarah – Kerajaan Sriwijaya saat diasumsikan sebagai kerajaan yang besar – ini memiliki relasi dengan daerah-daerah kepulauan timur – salah satunya Papua” paparnya.

Ia juga menyebutkan bahwa bukti relasi yang terjadi adalah dijadikannya burung-burung endemik Papua sebagai salah satu souvenir – ditujukan kepada kerajaan-kerajaan atau negara lain selain Sriwijaya dan kerjaan setelahnya.

“Bukti bahwa ada relasi diantara Sriwijaya dengan Papua adalah souvernir  yang diberikan kepada kerajaan dan negara lain – barang-barangnya dari Papua – misal burung-burung endemik sana – pun Kerjaan Majapahit setelah zamannya juga sudah ada relasi – masih banyak catatan-catatan sejarah yang belum dapat dipercaya. Bisa jadi, hubungan yang ada ini memunculkan diskriminasi –rasisme salah satunya, yang datang merasa lebih unggul,” tambahnya

Pada lintingan tembakau sesi kedua – hisap demi asap – seakan pernyataannya merujuk pada Papua sebagai wajah kepentingan internasional. Bermula dari perdebatan antara Amerika Serikat dengan Belanda di sidang PBB tahun 1954. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator di mana Papua jadi bahan rebutan.

“Penggalan sejarah dari masa pra-kemerdekaan – yang disini dengan yang di Papua. Itu menjadi ramai ketika ada perebatan ditingkat internasional – ketika Belanda mengangkat isu ini di sidang PBB – tahun 1954 kalau tidak salah. Disitu mulai ramai – Papua itu milik siapa? Sudah menjadi lahan rebutan – kalau ini menjadi rebutan – kasihan warga tempatan di Papua-nya,” terangnya

Tentang penggal dan memenggal sejarah – ia selalu menekankan jika bicara Papua – selalu ada istilah melibatkan kapital besar. Akan tetapi – penekanan kalimat yang terlontar selalu merujuk pada perilaku Paman Sam – dinilai saat itu berkepentingan di bumi cendrawasih.

“Sementara yang merebut itu kan orang-orang yang berada diluarnya. Kalau ngomong Republik Indonesia – yang ada di Jakarta dan kalau ngomong Hindia Belanda – mereka yang ada di Netherland – tentu saja melibatkan kapital besar – Yankees atau Amerika Serikat yang mempunyai niatan untuk berkuasa disitu,” disitu nada bicara Radjimo agak sedikit tinggi – sesalnya atas perilaku Paman Sam.

Sumber : jadiberita,com

Hal yang lebih ia sesalkan saat UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing diamandemen. Seakan seperti kucuran keran yang sengaja dibiarkan menyala – melalui backing-an dari rezim Orde Baru –datang lah para Yankees dibuat bahagia atas keleluasaan yang diberikan rezim terkait. Seakan dirinya menanyakan pada zaman – apakah para Yankees belajar dari kesalahannya yang tidak bisa merebut hati Presiden Soekarno dan Papua?

Radjimo meyakini jika ekonomi-politik kekuasaan para Yankees bermula dari berubahnya perjalanan peta politik. Sedikitnya ia menjelaskan jika pada perjalanan menuju demokrasi terpimpin di tahun 1950-an. Hal tersebut ia nilai sebagai undangan spesial terhadap kedatangan PT. Freeport untuk mendaki gunung Ersberg, Papua.

“Perjalanan berubah saat 1965 – kemudian memunculkan Orde Baru dan kita ketahui bersama, produk UU No. 1 Tahun 1967 dibikin untuk menjual sumber daya alam sini – prinsipnya untuk mendatangkan investor – salah satu yang paling diincar di Papua itu kan gunung Ersberg yang dikenal sebagai PT. Freeport,” tegasnya.

Beberapa penjelasan ia tambahkan –PT. Freeport didirikan tanpa seizin kepala wilayah konsesi adat. Menurutnya, hal itu sangat mungkin terjadi. Jika pun ada izin, ia memastikan jika kejadian ini syarat akan rekayasa.

“Bahasa simple-nya, orang sudah sangat kepengen banget menguasai wilayah situ – orang tempatan juga direkayasa seolah-olah setuju – waktu itu kan juga ada Pepera. Diciptakan warga tempatan itu kubu yang sesegera mungkin memberikan izin dari sisi politis maupun sisi adati,” sedikit (lagi) tambahnya.

Banyak khalayak yang bertanya-tanya dan bernyata-nyata tentang seisi gunung Ersberg – redaksinya merujuk pada keberadaan uranium yang tersimpan. Bahkan, Radjimo pun meyakini jika Papua akan menjadi masa depan dunia. Menurutnya, sumber emas berasal, dominannya dari Papua.

“Siapa yang nggak mau dengan hal yang banyak dan bagus seperti itu? – Apalagi pemodal? Jadi yang direbutkan di Papua – orangnya sih saat itu sudah banyak yang dikesampingkan. Kalau bisa yang merebut di daerah itu bukan orang Papua – istilah kasarnya sih seperti itu. Dalam pertempuran kayak gini kan yang rugi orang kebanyakan disana,” ulasnya tentang kepentingan pihak luar Papua.

Dalam konteks Papua, Radjimo memaklumkan jikalau Papua referendum –pada redaksi kalimat yang ia tuju mengenai eksploitasi sumber daya alam di Papua. Dengan tutur kalimat yang santai – ia menyatakan statement-nya : “Makanya, toh kalau ada gerakan yang ingin menjadikan Papua terbebas itu bisa dimaklumi dari sisi itu”.

“Yang dilakukan pemerintah sekarang kan ada beberapa langkah seperti itu –memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya – cuma memang selalu ada yang salah – karena luka yang dialami oleh warga Papua – itu ibaratnya belum terobati,” tambahnya mengenai perilaku pemerintah dan Indonesia terhadap Papua.

Pepera disebut-sebut sebagai permulaan terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Radjimo mengawalinya dengan peristiwa perebutan gunung Ersberg. Ia mengatakan jika gunung Ersberg merupakan tempat yang disakralkan –menjadi simbolik adat masyarakat Papua. Hanya saja ia memandang fenomena ini sebagai penumbuh luka – baik itu dari masa lalu maupun masa kini.

“Pelanggaran HAM di Papua saya kira setelah ada Pepera itu – kemudian kan bagaimana proses perebutan gunung Ersberg untuk PT. Freeport – katanya disebutkan tidak mendapatkan izin dari per-kepala wilayah konsesi adat – dari situ kan ada proses pengusiran – proses hak masyarakat adat nggak diberikan – gunung Ersberg itu kan sentra kebudayaan mereka – gunung yang disakralkan,” katanya dengan yang merujuk pada kejadian yang disesalkan.

Pada pengkajian ini – Radjimo ternyata juga menyesali fenomena perilaku bangsa Indonesia yang ia nilai belum bisa menerima kritik. Dampak yang terjadi – dalam bayangnya akan mencederai generasi sekarang maupun kedepan. Kalimat yang selalu ia anjurkan adalah keberanian bangsa ini atas kritik –menerima kenyataan pahit sejarah. Menurutnya pengetahuan bangsa Indonesia di Papua, seolah dikonstruksi bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi.

“Di Papua apalagi – itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah terjadi sesuai aturan. Harusnya semua bisa terbuka lah, kalau salah ya salah – tapi ternyata kan nggak bisa – ternyata kan ada kepentingan yang banyak. Ini tantangan kedepan bagi sejarawan dan masyarakat kita – belajar untuk lebih terbuka – belajar untuk lebih menerima kenyataan pahit,” anjurnya.

Menyoal permasalahan pemblokiran jaringan internet di Papua, setidaknya Radjimo menganggap, peristiwa ini sebagai salah satu bentuk pembungkaman sejarah. Menurutnya, negara cukup andil untuk bertanggung jawab dan tidak selalu benar. Dalam hal ini negara dinilai menutup-nutupi kesalahan yang terjadi, khususnya di Papua.

“Dalam konteks tertentu, men-stop informasi bisa memungkinkan untuk menutup-nutupi sebuah kejadian. Selama ini kan yang punya standar itu negara – di mana negara itu mempunyai potensi untuk melakukan hal yang salah – yang tidak mau di mana negara selalu menganggap benar – padahal kan mungkin sekali salah,” tutupnya. (Gilang Prabowo)