Tolak Usulan RUU Ketenagakerjaan yang Menindas Kelas Buruh

BantenEkspose.com - Perhelatan kontestasi politik telah usai, ada yang menang ada yang menjadi pecundang. Kini, geliat elit-elit masing-m...

BantenEkspose.com - Perhelatan kontestasi politik telah usai, ada yang menang ada yang menjadi pecundang. Kini, geliat elit-elit masing-masing pihak mulai bersolek diri kembali, sudah diterangkan sejak awal bahwa pertarungan mereka hanyalah suatu pertarungan tak ubahnya seperti pertandingan silat dalam satu perguruan, “main-main”. 

Ia tak hendaknya mengubah suatu susunan struktur sosial yang berlandaskan kapital itu, ia juga tidak hendaknya merobohkan atau memberikan singgasana bagi klas-klas yang terhisap, yaitu klas buruh dan kaum tani.

Narasi baru datang kembali, pemerintah kini tengah mengkaji bersama asosiasi Pengusaha mengenai revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang tentunya akan mengakomodir kepentingan pengusaha, mengakomodir kebutuhan akan fleksibilitas sistem tenaga kerja ditengah derasnya arus ekonomi digital.  

Tentunya kelas buruh berada di posisi yang tidak pernah diuntungkan, produk yang jelas-jelas berkaitan dengan kelas pekerja, jelas sebagai Undang-undangnya kelas buruh, bukan Undang-Undang-nya pengusaha, faktanya regulasi tersebut sama sekali tidak melibatkan kelas pekerja, rezim terus mempercepat akselerasi penindasan dan penghisapannya dan berkolaborasi dengan pengusaha untuk menekan kelas pekerja masuk dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam.

Wacana dalam merancang perubahan Undang-Undang ketenagakerjaan telah muncul sejak tahun 2006 yang lalu, di mana World Bank dalam laporannya menilai bahwa “peraturan ketenegakerjaan yang kaku telah menghambat penciptaan lapangan kerja dan gagal memberikan perlindungan bagi pekerja” sejalan dengan itu, world bank menilai bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut, dikatakan kebijakan ini tidak memberikan manfaat baik bagi para pemberi kerja (pengusaha) maupun mayoritas pekerja, peraturan yang ketat menghambat iklim minat investasi dan menghambat produktivitas, serta membatasi kemampuan pemberi kerja untuk mengurangi karyawan demi bertahan selama kemerosotan ekonomi.

Padahal, demi meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, sejak 2006-2007, upaya merevisi undang-undang ketenagakerjaan tersebut sudah menjadi diskursus dalam prolegnas dan pemerintah dalam bingkai kerangka pasar neolib, demi melancarkan arus kapital monopoli dari Imperialisme yang dipimpin oleh AS, kepada negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan seperti Indonesia, Indonesia sebagai pemasok sumber daya bahan mentah, tenaga kerja murah, sasaran ekspor kapital, menjadi pasar-pasar bagi kebutuhan Imperialis. 

Krisis umum imperialisme membuat keadaan rakyat di negeri-negeri terjajah atau setengah jajahan mengalami krisis kronis yang berkepanjangan. Krisis di negara-negara industri maju adalah akibat langsung dan tidak terhindarkan dari krisis umum akibat kesenjangan ekonomi dunia. 
Berdasarkan data yang dilansir dari BPS, Ekspor Indonesia pada Januari-Mei 2019 menurun sebesar 8,61% menjadi US$ 63,12 M dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 68,11 M. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif hampir di seluruh ekspor migas sebesar 21,44% dan Nonmigas sebesar 7,33%. Sementara nilai impor Indonesia pada Mei 2019 mencapai US$ 14,53 M atau turun 5,62% dibandingkan April 2019, demikian pula jika dibandingkan Mei 2018 turun 17,71%. 
Nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku/ penolong , dan barang modal selama Januari-Mei 2019 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 11,10%, 9,39% dan 7,41%. 

Hal ini terus membayang-bayangi rezim pemerintahan karena mengalami defisitnya neraca perdagangan, sehingga pemerintah memutar cara agar keluar dari krisis ini. Pun, pemerintah yang terus berupaya mengikuti konsepsi dari neolib, Indonesia tidak akan pernah bisa keluar dari cengkraman imperialisme, dan tidak akan bisa memecahkan persoalan struktur ketimpangan sosial yang terjadi di negeri ini.

Sebagaimana yang kerapkali diungkapkan oleh Presiden Jokowi, Indonesia membuka keran investasi seluas-luasnya dengan ditunjangnya dari berbagai pembangunan infrastrukutur, diharapkan bahwa semakin massifnya investasi yang masuk di Indonesia. 

Oleh karenanya, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terlalu rigid dan menghambat laju investasi, merugikan pihak pemberi kerja yaitu pengusaha, maka muncul kembalilah wacana itu dari mulut rezim dan kaki tangannya. Sejatinya, klas buruh kembali semakin diperas dan dimiskinkan lagi dan lagi. 

Jika merujuk berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (Word Bank), yang menyatakan bahwa Undang-Undang ketenagakerjaan telah menjadikan peraturan ketenagakerjaan Indonesia sangat kaku, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menaikkan nilai pesangon bagi pekerja dengan masa kerja tiga tahun atau lebih dan menambah lagi pembayaran sebesar 15% sebagai uang pengganti hak.
Oleh karena itu pula, dalam wacana revisi kali ini, pemerintah mewacanakan untuk menurunkan penghitungan besaran uang pesangon yang menjadi hanya 7 bulan terlepas dari berapapun masa kerja yang sudah ditempuh oleh pekerja tersebut, para pekerja hanya akan mendapatkan besaran pesangon selama 7 bulan saja. 
Hal ini jelas, bahwa rezim terus mengakomodir kepentingan imperialisme dengan mengintensifkan pemangkasaan atas hak-hak klas pekerja dalam hal ini kelas buruh.

Ungkapan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang menganggap bahwa UU Ketenagakerjaan laiknya ‘kanebo kering’ justru tengah memperlihatkan bahwa ia dan antek-antek rezim sedang menjilat air keringat perasan handuk para komprador, demi melanggenggkan ia punya kuasa. Kendatipun UU Ketenagakerjaan sudah diberlakukan, para pengusaha masih melanggar hak-hak klas buruh yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut, Berdasarkan laporan ILO (International Labour Organization), Pada Agustus 2016, ILO menyebutkan bahwa 40% buruh Garmen tidak mendapatkan upah minimum. Sudah terang jika wacana revisi Undang-Undang ini berkaitan dengan memberikan keleluasaan bagi pengusaha.

Usulan-Usulan dari revisi yang diusulkan oleh pihak pengusaha, yang diakomodir oleh pemerintah, telah jelas bagaimana memiskinkan klas buruh, lebih jauh jika dilihat pada usulan lain misalnya mengenai kontrak kerja, yang mana menghilangnya kepastian sebagai pekerja tetap, dengan menghapus sistem karyawan tetap, dan menerapkan sistem kerja outsourching dan kontrak secara lebih massif, menambah masa kerja waktu tertentu semula 3 tahun menjadi 5 tahun dan masih bisa ditambah lagi, sehingga para pekerja tidak memiliki kepastian kerja, yang sewaktu-waktu dapat di PHK secara sepihak oleh perusahaan, tanpa dibebankan biaya pesangon. 

Hal ini tentu melanggengkan dari kebijakan internasional di mana perlu adanya fleksibilitas tenaga kerja. Negara, justru lebih menunjukkan watak culasnya dengan memangkas setiap jaminan atas kehidupan layak setiap warga negaranya atas kehidupan yang layak, melemahkan daya tawar dari klas buruh. Dan masih banyak pasal-pasal yang berkaitan dengan pemangkasan hak-hak atas klas buruh. 

Terlebih lagi, hal ini pun akan berdampak bagi para pemuda di hari-hari depannya, pemuda dihadapkan pada situasi yang semakin menyulitkan, tidak akan ada hari-hari esok yang gilang gemilang bagi kaum muda, pemuda tidak akan mendapatkan kepastian kerja, sebab jika undang-undang ini tetap akan disahkan, tidak ada nilai tawar bagi kaum muda untuk mendapatkan kehidupan layak ditengah situasi keterbelakangan Indonesia.

Oleh karena itu, kami Persatuan Pemuda Indonesia (PEPINDO) menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh kolaborasi pengusaha dan pemerintah yang nyatanya menindas kelas buruh! Susun Undang-Undang yang berpihak kepada kelas buruh! 


Penulis: Rijal Arthomi
Koordinator Persatuan Pemuda Indonesia (PEPINDO)

COMMENTS

Nama

Abuya Muhtadi,2,Ade Arianto,1,Adi Abdilah,1,Advertorial,3,AKFC Serang,1,Aktifis Menulis,2,Ali Hanafiah,3,Aliyah MA Cigemblong,1,Amin Ma'ruf,1,Andika,1,Anyer,3,APGI BAnten,1,Asep Rahmatullah,1,Balonbup Pandeglang,5,bank banten,1,Bante,1,banten,552,Banten lama,3,Batalyon Mandala Yudha,2,Bawaslu Banten,4,Berita Kepolisian,365,Bhayangkari Polda Banten,1,BI Banten,1,Bid Kum Polda Banten,2,Bid TIK Polda Banten,1,Biddokkes Polda Banten,5,Bidhum Polda Banten,347,Bidhumas Polda Banten,96,bidpropam polda banten,1,Binuangeun,1,BKM Curug,3,BPJS BANTen,1,Brimob Jabar,2,Brimobda Banten,17,bulog tangerang,1,Bus Murni,3,Catatan Redaksi,2,Ciagel kibin,1,Cibobos,1,CIhara Ciparahu,1,Cilangkahan,280,cilegon,40,Cilograng,2,CPNS Lebak,1,Dandim 0602/Serang,2,Dandim 0603/Lebak,2,Danrem 064/Maualana Yusuf,6,Darul ulum paNyaungan,1,Demokrat Banten,1,Desa,1,Desa Kumpay,2,Desa Kuta mekar,1,Desa Kutamekar Pandeglang,1,Desa panyaungan,1,Desa Tobat,1,di,1,Dinas Pertanian dan Peternakan,1,Dindik Kota Serang,1,Dinkes kota serang,1,Dinkop UMKM,2,Dir Reskrimsus Polda Banten,1,Dirbinmas Polda Banten,3,Dirintelkam Polda Banten,1,Dirkrimsus Polda Banten,1,Dirlantas,1,Dirlantas Polda Banten,5,Dirnarkoba Polda Banten,2,Dishub Kota Serang,1,Disparpora Kota Serang,1,Ditbinmas Polda Banten,2,Ditkrimsus Polda banten,1,Ditlantas Polda Banten,13,Ditlantas Polda Lampung,1,Ditlantas Polres Serang Kota,2,Ditnarkoba,1,Ditnarkoba Polda Banten,1,Ditpamobvit Polda Banten,6,Ditpolairud Polada Banten,1,Ditpolairud Polda Banten,3,Ditreskrimum Polda Banten,1,Ditresnarkoba Polda Banten,4,ditsabhara polwan banten,3,Ditsamapta Polda Banten,14,Ditssamapta Polda Banten,4,DLH Kota Serang,1,Domper Dhuafa,2,DPD KNPI Banten,14,DPP KNPI,16,DtibinmasPolda Banten,2,Ekon,1,Ekonomi,242,Ekonomi Arus Baru,1,Furtasan Nasdem,1,Gas Melon Malingping,1,Gempa Banten2019,5,Gemuk,1,GMNI BAnten,1,Golkar,1,golkar banten,2,GP Ansor Banten,1,Gubernur WH,1,HAMAS,1,Hardi Madu,1,HAri santri,1,hari santri 2018,1,Headline,1,HGN 2018,1,Hikmah,20,HMI,1,Hukrim,686,Hukum,1,Humas Polres Serang,68,Humas Polres Serang Kota,17,HUT 18 Banten,1,Ijtima Ulama GPNF,1,Industri,8,iphone,1,iptek,22,IWO Banten,3,IWO Lebak,1,jOKOWI-mARIF amIN,1,Jubir Pancasila,1,Jurus Silat Kaserangan,1,Kab Lebak,975,Kab Pandeglang,316,Kab Serang,428,Kab Tangerag,39,Kab Tangerang,183,Kab. Serang,6,Kab. Tangerang,2,Kab.Tangerang,5,Kabupaten Serang,11,Kabupaten Tangerang,29,Kahmi,1,KAHMI BAnten,1,Kalimaya Lebak,1,Kampanye damai,2,Kampus,7,Kantor Kemenag Pandeglang,1,Kanwil Kemenag Banten,37,Kapal Bosok Curug,2,Kapolda Banten,12,Kasepuhan Karang,1,Kebun teh Cikuya,1,Kec Panggarangan,1,Kec Anyer,1,Kec Bayah,7,Kec Cihara,4,Kec Gunung Kaler,1,Kec Kasemen,1,Kec Malingping,6,Kec Sobang,2,Kec Sumur,2,Kec Tirtayasa,2,Kec Walantaka,1,Kec. Maja,1,Kec. Saketi,1,Kec.Cilograng,1,Kec.Saketi,1,Kemenag,10,Kemenag Cilegon,1,Kemenag Kota Serang,22,Kemenag Kota Tangerang,1,Kemenag Lebak,6,Kemenag Pandeglang,1,Kemenag Tangsel,1,kesehatan,96,Keu dan Bank,2,Khazanah,34,Kiprah,49,kirab satu negeri,1,KNPI,4,KNPI Banten,27,KNPI Cilegon,10,KNPI Kab Serang,14,KNPI Kota Cilegon,1,KNPI KOta Serang,35,KNPI Lebak,11,KNPI Pandeglang,14,KNPI Tangerang,10,KNPI Tangsel,7,Kodim 0601/Pandeglang,26,Kodim 0602/Serang,11,Kodim Lebak,4,kodim serang,2,Komunitas Bela Indonesia,2,Koni Kota Serang,1,konomi,1,kopassus,1,Koperasi,2,Koramil 0223/Pontang,1,Korem 064/my,62,Kota Cilegon,93,Kota Serang,862,Kota Seranng,1,Kota Tagerang,5,Kota Tangerang,162,Kota Tangerang Tangerang,1,Kota Tangerang Selatan,8,Kota Tangsel,59,Kotas Serang,1,KotaTangerang,5,KP3b,26,KPU KOta Serang,3,Kpud lebak,1,KTP Tercecer,1,Kumala,1,Lampung,3,Lapindo,1,lebak,1008,Lebak Smart Tax,1,Lingkungan Hidup,1,Lion air,1,lmnd kota serang,1,LMND sERANG,1,lmpi kota serang,1,Madrasah Cigemuk,1,Madrasah DIniyah,1,Madrasah Kota Serang,1,Madu Cingagoler,1,Malingping,1,Menag Lukman,1,menpan RB,1,Mesjid Agung kota Serang,2,Muhamad Ilham,1,NasDem,15,Nasdem Kota Serang,2,Nasdem Lebak,2,nasional,415,Ninja Banten Selatan,1,Nusantara,44,Operasi Mantap Brata Kalimaya 2018,2,opini,43,Pakta Integritas Prabowo,1,PAN Banten,1,pandeglang,174,Pangdam III/Siliwangi,1,Parlemen,56,Partai Bulan Bintang,1,Partai Gerindra,1,Pasar,2,Patia,1,PC PMII Lebak,1,PCNU Lebak,1,PDIP Banten,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Bakauheni,4,Pelabuhan Merak,16,Peluang,1,Pemilu2019,1,PemkaB Lebak,5,pemkot cilegon,1,Pemutakhiran mandiri,1,pendidikan,332,Pengusaha Malingping,1,Perbankan,7,Perda Diniyah,1,Persit Korem,1,Perumahan Polda Banten,1,PGMI Cihara,1,Pilbup Pandeglang,1,Pilbuptangerang,1,Pilpres2019,3,PKBM Melati Tigaraksa,1,PKS Banten,6,PMI Banten,1,PMI Malingping,1,PMII KOta Serang,1,PMII UNIBA Kota Serang,1,Polairud Banten,7,Polda Banten,384,Polda Banten Dirkrimsus Polda Banten,1,Polda Baten,1,Polda Lampung,20,Polek Tanahara,1,Polres Cilegon,41,Polres Kab Serang,8,Polres Kota Serang,1,Polres Lebak,47,Polres Metro Tangerang Kota,1,Polres Pandeglang,27,Polres Serang,131,polres serang kota,67,Polres Tangerang,4,Polres Tangsel,1,Polresta Bandarlampung,24,Polresta Serang,5,Polresta Tangerang,44,Polsek Bayah,9,Polsek Carenang,1,Polsek Cikande,2,Polsek Cikeusal,2,Polsek Cilograng,5,Polsek Cipocok,4,Polsek Ciruas,3,Polsek Curug,1,Polsek Jawilan,1,Polsek Kragilan,1,Polsek Maja,1,Polsek Malingping,3,Polsek Pabuaran,4,Polsek Pamarayan,1,polsek panggarangan,1,Polsek Patia,1,Polsek Petir,1,Polsek Pontang,1,Polsek Puloampel,1,Polsek Pulomerak,2,Polsek Serang,1,Polsek Tirtayasa,1,Polsek Walantakan,1,Polwan Polda Banten,1,Polwan Sabhara,1,Pontren Darul ulum,1,Pontren Riyadul Awamil,1,PPP Kota Serang,1,Prabowo Sandi,1,PT Mikwang,3,PWI Banten,1,Pwi Kab Serang,4,radiasi,2,Ragam,41,Ranmor,3,Relawan Kemanusiaan Banten,1,Revitalisasi Banten lama,2,Riyadul awamil,1,RSKM Cilegon,1,Sahabat Polisi,1,Samapta Polda Banten,1,Satbrimob Polda Banten,6,Satbrimobda Banten,10,Satlantas Polres Lebak,1,Satlantas Polres Pandeglang,1,Satlantas Polres Serang,4,Satlantas Polres Serang Kota,3,Satpol PP Lebak,1,Satreskrim Polres Pandeglang,2,Satreskrim Polresta Tangerang,1,Satreskrim Resmob Polresta Tangerang,1,Satresnarkoba Polres Cilegon,1,Satresnarkoba Polres Pandeglang,1,Satresnarkoba Polres Serang,4,Satresnarkrim Polres Serang Kota,1,Serang,910,Serang Hukrim,1,serang.Kota Serang,1,Seranng,1,SMAN 1 CIbadak,1,SMAN 13 Tangerang,1,smartphone,2,SMKN 1 Pulo Ampel,1,SMKN 9 Kota Tangerang.,1,Sorotan,2,Sosok,15,SPN Mandalawangi Kab Pandeglang,1,sRANG,1,STKIP Jawilan,1,STKIP Setia Budi,1,Suara Mahasiswa,72,tagerang,5,tangerang,420,Tangsel,14,TB Amri,1,teknologi,28,Teminal Cipocok,1,Terminal Cipocok,4,tidur,1,TNI,24,TNI-POLRI,64,TPSA Cilowong,1,Tradisi siraman,1,Tsunami Anyer,84,Tsunami Selat Sunda,66,Uhen PPP,2,Ujung Kulon,1,UMKM,59,Unbaja Serang,1,Universitas Pelita Harapan.Christina Florensya Mandagi,1,Unma Banten,3,Unsera,1,Untirta,3,UPH Banten,41,UPH Jakarta,5,VESBanten,1,video,4,Wahidin Halim,1,Wakapolda Banten,2,Wirausaha,21,Wisata,1,Wisata Minat Khusus dan Petualangan,1,Xiaomi,1,Yonif 320/BP,1,
ltr
item
Berita Banten - Banten Ekspose: Tolak Usulan RUU Ketenagakerjaan yang Menindas Kelas Buruh
Tolak Usulan RUU Ketenagakerjaan yang Menindas Kelas Buruh
https://1.bp.blogspot.com/-IH-auKXnH7Y/XTSmL96Ds2I/AAAAAAAASa4/Pu9fN1u0IBwG8u1qOM7nw4xu8mGXiD1oACLcBGAs/s640/pekerja.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-IH-auKXnH7Y/XTSmL96Ds2I/AAAAAAAASa4/Pu9fN1u0IBwG8u1qOM7nw4xu8mGXiD1oACLcBGAs/s72-c/pekerja.jpg
Berita Banten - Banten Ekspose
https://www.bantenekspose.com/2019/07/tolak-usulan-ruu-ketenagakerjaan-yang.html
https://www.bantenekspose.com/
https://www.bantenekspose.com/
https://www.bantenekspose.com/2019/07/tolak-usulan-ruu-ketenagakerjaan-yang.html
true
6064287794305037138
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy