Hadapi Industri 4.0, Irna Minta Camat Bekali Kemampuan Teknologi

Bantenekspose.com – Menghadapi Industri 4.0, Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati,meminta seluruh camat di Kabupaten Pandeglang  membe...

Bantenekspose.com – Menghadapi Industri 4.0, Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati,meminta seluruh camat di Kabupaten Pandeglang  membekali diri dengan berbagai pelatihan teknologi. Tujuannya, agar mereka mampu menyesuaikan dengan Industri generasi keempat.Selain itu,camat juga dituntut memahami Online Single Submission (OSS), yang outputnya, tetap pada capaian kesejahteraan rakyat itu sendiri.

“Pemerintah saat ini terus berupaya dan berkomitmen, guna mendongkrak posisi daya saing Indonesia, dengan memacu industri dalam negeri, agar terus berinovasi dalam menghadapi Revolusi Industri generasi ke empat, atau yang dikenal dengan istilah Industri 4.0. Arahnya lebih pada investasi, membuka lapangan kerja, atau menekan angka pengangguran yang ada, menuju kesejahteraan rakyat,” kata Irna.

Dikatakan, sekarang ini sudah industri 4.0, itu semuanya digitalisasi, semuanya dengan online, dengan teknologi. Maka itu, diharapkan mereka (camat) mampu menyesuaikan diri, dengan mengikuti sejumlah pelatihan-pelatihan tentang teknologi.

“Dengan begitu, dapat memberi peluang dan kesempatan pada masyarakat dalam berusaha, di era Industri generasi ke empat ini,” ungkap Irna, Jumat (12/10/2018).

Dikatakannya juga, bahwa saat ini proses perizinan pun telah mengadopsi sistem online. Apalagi pasca diluncurkannya OSS. Maka pemerintah pusat pun bisa ikut memantau proses perizinan di daerah, lantaran sudah terintegrasi secara nasional. Sehingga Camat juga harus menguasai hal tersebut agar dapat memberi pelayanan perizinan yang baik.

“Online Single Submission (OSS), jadi satu pintu dari pusat bisa melihat semua perizinan yang ada di Indonesia sehingga track-nya gampang,” tambah Bupati wanita pertama di Pandeglang ini.

Lebih lanjut Irna menjelaskan, para Camat juga diminta untuk lebih pro aktif lagi, dalam menciptakan lingkungan ramah investasi, dengan mengawal setiap perizinan investor, serta mengawasi perizinan investasi yang sudah ada, mengingat perizinan investor harus dipermudah.

“Dulu kan dilempar, para pengusaha mengurus ke pusat terus, bisa sampai 1 hingga 2 tahun. Belum lagi mengurus ke provinsi tapi ditinggal oleh para pejabat, belum di kabupaten. Makanya investasi tidak bisa signifikan,” pungkasnya. (bdk/red)