Puasa, Kasus Banponpes dan Lahan Samsat Malingping
Dua kali ramadhan, umat Islam menunaikan shaum dalam situasi Pandemi Covid-19. Namun di ramadhan 1442 ini, di Banten kita disuguhi persoalan penyakit lama birokrasi yaitu NKK (Nepotisme,Kolusi dan Korupsi). Penyakit lama birokrasi yang tak juga sirna.
Entah kejutan atau bukan, di Ramadhan ini kita disuguhkan fenomena yang cukup memprihatinkan. Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping dan Dugaan Korupsi Bantuan Pondok Pesantren (banponpes). Sungguh memalukan, tapi ini terjadi di Provinsi Banten, Iman dan Takwa.
Kasus Banpospes menyeruak, saat ALLIP dan Gubernur Banten melaporkan kasus tersebut ke Kejati Banten. Tak berselang lama Kejati pun menetapkan sejumlah tersangka.
Belum tuntas disitu, Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Samsat kembali mengemuka dan masih dalam suasana bulan puasa. Kembali Kejati pun menetapkan tersangka.
Terlepas dari dua persoalan yang kini sedang digarap Kejati, sejatinya ini menjadikan kita semua merenungkan kembali, makna Provinsi Banten dengan mengusung Iman Takwa. Kalau memang 'Iman Takwa' itu dimaksudkan ada sangkutan dengan Iman Takwa, versi Islam. Lain persoalan, bila Iman Takwa itu hanya sebatas slogan semata.
Duet WH-Andika saat dilantik untuk mengemban amanah memimpin Banten, memang ada sebuah harapan baru, membawa manajemen Pemprov Banten ke arah Birokrasi yang clean dan akuntabel di mata publik.
Upaya WH-Andika ke arah tersebut memang menguat. Namun, sangat disayangkan dalam perjalanannya, terusik dengan bising rebutan jabatan di kalangan Birokrat. Tak aneh bila kemudian terjadi, keinginan WH-Andika menciptakan pemerintahan bersih, terkotori oleh para pemburu jabatan dan kekuasaan, yang cenderung menghalalkan segala cara.
Meminjam pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).
Adagium tersebut, dalam kajian Korupsi memang hingga kini belum nampak usang, bahkan selalu terulang dalam kehidupan birokrasi kita, di Banten.
Ironis memang, saat sang pemimpin WH-Andika, ingin membangun dan memuluskan birokrasi bersih, di level middle management hingga lower management banyak berulah.
Ini patut jadi renungan, bisa jadi puasa kita belum sampai pada level Iman Takwa. Puasa kita lebih pada seremonial dan ritual tahunan saja.
Tanpa menuduh siapa yang salah, dua kasus yang kini sedang ditangani penegak hukum, sejatinya menjadikan 'warning' untuk kita semua. Bahwa perilaku dan budaya korup, harus segera disudahi.
Tugas berat duet WH-Andika tentunya, berjuang keras membersihkan aparatur birokrasi agar tidak berperilaku korup. Namun itu tadi, selama masih ada para pemburu jabatan yang menghalalkan segara cara,----bukan pada prestasi, akan sulit memberantas korupsi, kolusi dan nepotis.
Mudah-mudahan, Kasus Lahan Samsat Malingping dan Kasus Banponpes, menyadarkan kita semua dan menjadi sebuah pelajaran ditengah 'puasa', Walau puasa kita belum mengantarkan nuansa Iman dan Takwa secara hakiki.
Semoga saja, pesan hadits ini menjadi renungan kita: "Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang rakyatnya, apakah menjaganya (hafiza) atau menyia-nyiakannya. (HR Nasa'i dan Ibnu Hibban)"
Wallahu a'lam
