Kerjasama Pengelolaan Sampah Tangsel, Walikota Serang: Tergantung Persetujuan Masyarakat
0 menit baca
Bantenekspose.com - Dalam wacana kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), Pemerintah Kota Serang menyerahkan keputusannya kepada masyarakat di sekitar TPSA Cilowong.
Hal ini disampaikan Walikota Serang Syafrudin, seusai menghadiri audiensi dengan masyarakat Kampung Cikoak dan Pasir Gadung, di Rumah Makan Cibiuk, Kota Serang, Rabu (17/2/2021).
"Dengan adanya pro dan kontra ini. Jadi saya tegaskan, apabila ada yang tidak setuju terutama masyarakat setempat. Maka Pemerintah Kota Serang tidak akan nekat membuat perjanjian kerjasama," tegasnya.
Syafrudin membeberkan, saat ini perjanjian kerjasama pengelolaan sampah belum final, dan baru sebatas MoU antar pemerintah daerah.
"Kerjasama itu belum spesifik kepersoalan sampah. Akan tetapi memang permintaan dari Tangsel, untuk membuang sampah sehari maksimalnya 400 ton dengan memberikan kompensasi," katanya.
Kendati demikian kata Syafrudin, jika masyarakat setempat semuanya setuju, maka pihaknya akan segera membawa draf kerjasama itu ke DPRD Kota Serang untuk meminta persetujuan.
"Karena sifatnya ini menurut saya menguntungkan untuk masyarakat setempat, pembenahan TPSA Cilowong, dan tenaga kerja. Terlebih ada potensi usaha. karena sampah itu bukan berarti dibuang begitu saja," ucapnya.
Dijelaskan Walikota, dari kompensasi anggaran yang diusulkan sebesar Rp 48 miliar, rencananya di tahun pertama akan difokuskan 100 persen untuk pembenahan sarana dan prasarana di TPSA Cilowong.
Kemudian, di tahun berikutnya jika sudah selesai membenahi infrastruktir TPSA. Kemungkinan manfaat dari kerjasama itu akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan yang lain.
"Sarana di TPSA saat ini tidak memadai, karena mesin karbon untuk mengolah sampah, hanya dapat memproduksi sekitar 5-10 ton per-hari," terangnya.
Kata Syafrudin, dari masyarakat kedua Kampung di dekat TPSA memang ada yang setuju, tetapi dengan syarat. Ia berharap, syaratnya itu tidak mulu-muluk. Sebab menjadi tidak mungkin ketika harus membiayai pendidikan dari SD sampai dengan S3. (es'em)