Gubernur Harus Tegas, Evaluasi OPD yang Diduga Bermasalah
0 menit baca
"Hal tersebut perlu segera dilakukan, agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan berlangsung efektif dan efisien dan tepat sasaran," ujar Ishak, Rabu (24/02/2021)
Dari invetarisasi yang telah dilakukan KMB, lanjut Ishak, setidaknya Gubernur perlu melakukan evaluasi kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), diantaranya PUPR, Bapenda, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas yang menangani perijinan tambang.
"Sebetulnya masih banyak, OPD yang harus segera dievaluasi total. Namun, setidaknya empat OPD tersebut sifatnya emergency untuk dilakukan evaluasi komprehensif," ucap Ishak.
Ishak memaparkan, Bapenda harus dievaluasi berkaitan dengan dugaan ketidakberesan pembangunan gedung samsat Malingping. PUPR berkaitan dengan dugaan sejumlah kegiatan pembangunan fisik dan proses lelang di ULP. Dinas Pertanian berkaitan dengan pemihakan terhadap kaum petani, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas yang menangani Perijinan tambang, ini juga perlu dilakukan evaluasi berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak negatif usaha pertambangan.
"Hal ini perlu disampaikan, agar Gubernur tidak terlalu asik dengan masuk-masukan para pembantunya, yang tidak jarang, apa yang disampaikan berbeda dengan kenyataan di lapangan," imbuh Ishak. (k1/red)
