BBP Pemuda Pancasila: Supplier Dadakan Bikin Gaduh Program Sembako
0 menit baca
BantenEkspose.com - Gaduhnya pelaksanaan program BPNT atau Program Sembako di Kabupaten Pandeglang, akibat munculnya sejumlah supplier dadakan. Padahal, mereka sebelumnya tidak berkecimpung dalam penyaluran program sembako.
Demikian disampaikan Ketua Ketua Badan Buruh dan Pekerja (BBP) Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang, Yoki Fardiansyah, kepada BantenEkspose.com, Senin (1//2/2021)
Menurut Yokie, kasus di Kecamatan Carita itu yang sudah muncul dan ramai di media. Masih banyak di Kecamatan lain yang belum terungkap. Sebut saja, di Kecamatan Carita, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Cikeusik, dan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Pandeglang.
"Kisruhnya program tersebut, lantaran hadirnya supplierr dadakan. Sebelumnya, perusahan tersebut tidak bergelut dibidang sembako. Tiba-tiba, sekarang berkecimpung di program sembako," kata Yoki
Ini terjadi, lanjut Yoki, karena pada tahun 2021, program BPNT banyak diikuti oleh perusahaan yang notabene bukan ahli di bidang sembako. Makanya, di wilayah kecamatan banyak ditemukan buruknya komoditi yang diterima oleh para KPM.
Ajang Bagi Wilayah
Yoki menduga, bahwa dalam program penyaluran BPNT ini dijadikan ajang bagi-bagi wilayah, tidak mengedepankan kepentingan KPM dan disuplay bukan oleh orang lokal.
"Ini terlihat, saat ditemukannya komoditi di wilayah Kecamatan Cikeusik yang tidak layak dikonsumsi. Di Kecamatan Pagelaran, juga ditemukan komoditi jenis beras yang tidak layak dikonsumsi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," imbuh Yoki
Masih menurut Yoki, adanya dugaan intimidasi ke para agen e-warong untuk menandatangani MOU dengan salah satu supplier, ini terjadi karena para supplier yang sudah ditentukan, tidak ahli dibidang komoditi dan tidak memahami keinginan dan kebutuhan para KPM.
Yoki juga mengatakan, dalam program penyaluran BPNT tahun 2021 ini, diikuti oleh beberapa supplier yang dinilai bukan ahli dibidang sembako, melainkan ahli dibidang pembangunan infrastruktur. Maka, dampaknya banyak ditemukan jenis komoditi yang diterima oleh KPM tidak layak konsumsi.
"Intinya dengan terjadinya kisruh dalam program penyaluran BPNT tahun 2021 ini terjadi, karena tidak mengedepankan The Right Man On The Right Place, melainkan dijadikan ajang bagi-bagi wilayah KUE kekuasaan. Ingat, Ini program, bukan Dari kabupaten, melainkan dari pusat," tandas Yoki. (k1/red)
