Soal Program Sembako di Pandeglang, Begini Kata Direktur Kaukus Muda Banten

BantenEkspose.com - Persoalan BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai), nampaknya kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Pandeglang. Setidakn...

BantenEkspose.com - Persoalan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), nampaknya kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Pandeglang. Setidaknya, ini yang pernah dilontarkan KMB (Kaukus Muda Banten) Pandeglang, mengkritisi praktek penyaluran program sembako.

Melalui keterangan pers yang diterima BantenEkspose.com, Direktur Kaukus Muda Banten, Ishak Newton, BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/ pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA.

"Yang harus diperhatikan tujuan dan manfaat dari program ini dan sudah diuraikan dalam pasal 1 Permensos Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai," kata Ishak.

Persoalan mekanisme penyaluran, lanjut Ishak, tentu tidak asal jadi. Harus mengacu pada pedoman umum (pedum) program sembako, dan dari tahun ke tahun, pedoman tersebut diperbaharui.

Baca juga: ........KMB Nilai Pemkab Pandeglang Tak Profesional

"Adapun supplier (pemasok) sembako program BPNT, sebetulnya kita perlu melihat prinsip pelaksanaan program dalam pedum, bahwa e-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber, dengan memperhatikan 

tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan, serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua KNPI Banten.

Artinya, imbuh Ishak, program ini pasar bebas dan tidak ada klausul yang mengatur e-Warong harus ngambil dari perusahaan tertentu. Maka, persoalan ini harus kita sikapi secara bijak dan tidak mendiskreditkan salah satu pemasok.

Masih menurut Ishak, tentu setiap pemasok (CV dan PT) dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada pajak negara. Ini yang harus di pahami bersama.

"Jadi jangan menyudutkan ke salah satu perusahaan, termasuk PT AAM. Apalagi perusahaan tersebut, bagian dari putra daerah. Dalam hal ini, semua perusahaan harus kooperatif," ucap Ishak.

Ishak berharap, program ini membantu dan mengurangi beban masyarakat miskin. "Kepada stakeholder yang terkait, mari bekerja sama dengan baik demi kemajuan Provinsi Banten dalam sektor ekonomi," tutup Ishak. (k1/red)