Soal Nota Persetujuan, Ternyata Tidak Diketahui DPD HNSI Banten
0 menit baca
Dalam Nota persetujuan tersebut, diketahui bahwa HNSI Bayah bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengganggu aktivitas penambangan di wilayah Izin usaha produksi PT Graha Makmur Coalindo (GMC).
Sabrawijaya mengatakan, pihaknya meminta agar Ketua DPC HNSI Kabupaten Lebak, segera melaporkan perkembangan kaitan MoU (nota persetujuan) tersebut. Sebab, adanya informasi kesepakatan itu, pihak DPD HNSI Provinsi Banten tidak pernah diberi laporan, sehingga tidak mengetahui yang sebenarnya
"Saya sudah intruksikan agar Ketua HNSI Kabupaten Lebak segera berkoordinasi, guna melaporkan perkembangan kaitan MoU tersebut. Karena kami HNSI Provinsi tidak mengetahui adanya kesepakatan yang dibuat oleh Ranting HNSI Bayah," ucap Sabrawijaya, dalam wawancara dengan BantenEkspose.com di kediamannya, di Kota Serang, Sabtu (16/1/2021).
Secara by phone, lanjut Sabrawi, pihaknya sudah meminta Ketua DPC HNSI Lebak untuk secepatnya memberikan laporan. Namun, hingga kini belum juga memberikan informasi ke DPD HNSI Banten.
"Sudah saya suruh memberikan laporan dan Ketua Lebak dminta datang ke Kantor. Namun mungkin karena satu dan lain hal, belum datang. Insya Allah, secara resmi nanti kami kirimkan surat penegasan ke HNSI Lebak," kata Sabrawi.
Pers Mitra Strategis
Selain itu, Sabrawijaya menegaskan, bagi pengurus HNSI di Kabupaten Lebak agar bersikap baik dan bekerjasama dengan insan pers. Hal ini perlu dilakukan, lantaran HNSI Provinsi Banten tidak pernah berseteru dengan wartawan. Karena bagaimanapun pers merupakan mitra strategis bagi HNSI.
"Saya minta DPC HNSI Kabupaten Lebak, khususnya Ranting HNSI di Kecamatan Bayah agar bersikap baik, bangun kerjasama dengan insan pers. Karena kami gak pernah bermasalah dengan wartawan. Justru wartawan bagi HNSI itu merupakan mitra startegis," tegasnya. (TiM)
