Tambang Emas Bayah, Pertaruhan Hidup Masyarakat Pesisir Vs Keinginan Pengusaha dan Pemerintah

Bantenekspose.com - Mencuatnya rencana penambangan emas yang akan dilakukan oleh PT Graha Makmur Coalindo (GMC) di perairan laut Cihara-Baya...

Bantenekspose.com - Mencuatnya rencana penambangan emas yang akan dilakukan oleh PT Graha Makmur Coalindo (GMC) di perairan laut Cihara-Bayah, di Kabupaten Lebak.

Pemerhati lingkungan di Provinsi Banten, Daddy Hartadi memandang bahwa persoalan ini akan menjadi pertaruhan, antara keselamatan hidup masyarakat pesisir dengan harapan pemerintah, soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dady mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten harus memperhitungkan peluang dan ancaman terkait rencana pertambangan emas di perairan laut Cihara-Bayah. Selain itu, perusahanan yang akan menambang emas di laut, harus menempuh pertambangan yang baik (good mining practice).

"Pihak perusahaan harus menjamin keselamatan ekosistem, dan keselamatan masyarakat pesisir," kata Dadi saat dihubungi Banteneskpsoe.com melalui sambungan telepon, Jumat (4/12/2020).

 
Jika tidak ada jaminan itu, maka menurutnya pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan ijin pertambangannya. Jangan sampai kata Dady, nanti harapan pemerintah untuk meningkatkan PAD tidak terpenuhi, justru malah yang lahir kerusakan ekosistem. Ketika ekosistem rusak, ditakutkan malah mengundang bencana ekologi.

"Ini akan menjadi pertaruhan antara keselamatan hidup masyarakat pesisir (nelayan) dan keselamatan ekosistem, dengan harapan pemerintah (meningkatkan PAD)," ujarnya.

Menguntungkan Elit dan Pemodal

Dadi memandang, jika salah satu tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat pesisir, kenapa tidak mengeksploitasi ikan saja. Fokuslah pemerintah dengan memperkuat OPD di bidang kelautan dan perikanan. Untuk bagaimana caranya meningkatkan hasil tangkap nelayan agar pendapatan perhari mereka meningkat.

Hal itu perlu diperhatikan, lantaran penambangan emas di laut sangat jauh harapannya untuk meningkatkan kesejahterakan nelayan. Karena menurutnya, yang diuntungkan nanti malah segelintir kelompok, termasuk kaum pemodal.

"Kalau masyarakat pesisir masih mengandalkan laut untuk mencari ikan. Kenapa Pemerintah Provinsi (Banten) harus susah payah mengeluarkan ijin untuk mengeksploitasi sumberdaya mineral yang ada di laut," ungkapnya.

"Kenapa pemerintah tidak memeberikan saja bantuan alat tangkap, memberi pelatihan untuk meningkatkan kapasitas nelayan, dan memberikan bantuan perahu kepada nelayan sesuai dengan kondisi laut yang ada di sana (Lebak Selatan)," imbuhnya.

Kendati demikian Dady menyadari, pemerintah memang tentunya sudah pasti memiliki argumentasi tersendiri, apalagi soal persentase untuk meningkatkan PAD. Namun Dady menegaskan, pemerintah daerah harus bisa proporsional dalam menggali sumber daya alam di Banten. (es'em)