Bantenekspose.com - Menginjak hari ulang tahun (HUT) Kota Serang ke-13 pada kepemimpinan Syafrudin - Subadri Ushuludin, tiga program kerj...
Bantenekspose.com - Menginjak hari ulang tahun (HUT) Kota Serang ke-13 pada kepemimpinan Syafrudin - Subadri Ushuludin, tiga program kerja (proker) yang manjadi prioritas kepala daerah yang memiliki julukan 'Aje Kendor" ini belum maksimal. Ketiga program itu diantaranya mengatasi soal pedagang kaki lima (PKL), masalah sampah, dan kemacetan di Ibukota Provinsi Banten.
Walikota Serang Syafrudin mengakui, selama hampir dua tahun memimpin Kota Serang sejak dilantik pada 7 Desember 2018, program prioritas itu belum menunjukan progres yang maksimal. Meskipun dia mengaku, pihaknya telah melakukan upaya.
Semisal untuk penanganan PKL, Pemkot Serang sudah melakukan pemindahan ke Terminal Kepandean dari Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Namun, para pedagang tidak mengikuti kebijakan dari Pemkot Serang dan memilih kembali berjualan di Stadion. Menurut Syafrudin, dalam hal ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah, karena pihaknya sudah berbuat.
"Kami memang keinginannya areal stadion itu tidak ada PKL. Namun ketika kita tempatkan di Kepandean malah tidak betah, bilangnya gak laku (dagangannya). Jadi ini bukan sepenuhnya salah pemerintah, karena kami sudah berbuat. Secara pribadi saya memang melarang. Namun karena memaksakan diri, untuk sementara pada akhirnya yang penting tidak permanen bangunanya, dan tidak mengganggu arus lalulintas," ujarnya.
Kemudian, untuk soal sampah. Dirinya juga sudah mengintruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang untuk melakukan trobosan. Dikatehui OPD tersebut memang telah melakukan berbagai upaya, mulai dari penambahan ritase pengangkutan, sampai dengan mendatangkan mesin yang dapat mengolah sampah menjadi karbon dan asap cair.
Namun sayang, jumlah sampah perharinya tak sebading dengan ketersediaan armada pengangkut sampah yang hanya berjumlah 35 unit. Kemudian dua mesin pengolah sampah juga hanya mampu mengurai sebanyak 15 kubik perhari. Sementara, berdasarkan catatan DLH Kita Serang jumlah sampah di Kota Serang yakni sekitar 1.623 kubik perhari. Diketahui, alasan belum maksimalnya penanganan sampah yakni kaitan anggaran yang tidak memadai. Sehingga belum mampu menambah jumlah armada, pegawai, dan membeli mesin pengolah sampah.
"Kaitan sampah DLH sudah berupaya, dan nampaknya sudah ada perbaikan. Diantaranya dengan menambah ritase dalam pengangkutan sampah. Hal itu dilakukan untuk mengatasi sampah yang dibuang di TPS liar (TPS yang bukan ditetapkan pemerintah)," ungkapnya.
Diketahui dari pengakuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, hasil pengolahan sampah yang diproduksi oleh mesin yang menjadi kebanggaan DLH Kota Serang itu, prodaknya belum bisa dijual secara masal. Karena alasannya bahwa produknya itu eksklusif, sehingga tidak bisa dijual sembarangan. Artinya, selain masalah kurangnya jumlah mesin pengolah, persoalan hasil produk juga belum bisa memberikan keuntungan secara materi. Sementara untuk mengolah sampah bagimanapun tetap merogoh kocek, namun belum diketahui berapa jumlah nominal untuk sekali produksi saat mengolah sampah itu.
Untuk program yang selanjutnya yakni kaitan kemacetan. Walikota Serang memang mengakui, mengatasi persoalan kemacetan di Ibukota Provinsi Banten ini tidak lah mudah. Karena, sebelumnya Pemkot Serang melalui Dishub Kota Serang telah memberlakukan sistem satu arah. Namun hasilnya kurang maksimal, akan tetapi ada beberapa titik yang bisa diterapkan sistem satu arah itu. Menurutnya, pemecahan masalah kemacetan ini perlu adanya campur tangan Pemrov Banten dan pemerintah pusat.
"Memang belum ada progres, ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun persoalan ini hanya tinggal penekanan dari saya dan pak Wakil kepada Kepala Dinas (Dishub Kota Serang). Kalau tidak bisa paling hanya tinggal dievaluasi," katanya.
Lebih lanjut kata Syafrudi, untuk mengurai kemacetan sebenarnya sudah ada solusi lain, diantaranya akan dibangun jalan play over dari Pintu Tol Serang Timur - Ciceri, dan Pintu Tol - Bogeg. Program itu dari pemerintah pusat, namun saat ini hanya menunggu kesiapan dari Pemrov Banten kaitan pembebasan lahan. (es'em)
Walikota Serang Syafrudin mengakui, selama hampir dua tahun memimpin Kota Serang sejak dilantik pada 7 Desember 2018, program prioritas itu belum menunjukan progres yang maksimal. Meskipun dia mengaku, pihaknya telah melakukan upaya.
Semisal untuk penanganan PKL, Pemkot Serang sudah melakukan pemindahan ke Terminal Kepandean dari Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Namun, para pedagang tidak mengikuti kebijakan dari Pemkot Serang dan memilih kembali berjualan di Stadion. Menurut Syafrudin, dalam hal ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah, karena pihaknya sudah berbuat.
"Kami memang keinginannya areal stadion itu tidak ada PKL. Namun ketika kita tempatkan di Kepandean malah tidak betah, bilangnya gak laku (dagangannya). Jadi ini bukan sepenuhnya salah pemerintah, karena kami sudah berbuat. Secara pribadi saya memang melarang. Namun karena memaksakan diri, untuk sementara pada akhirnya yang penting tidak permanen bangunanya, dan tidak mengganggu arus lalulintas," ujarnya.
Kemudian, untuk soal sampah. Dirinya juga sudah mengintruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang untuk melakukan trobosan. Dikatehui OPD tersebut memang telah melakukan berbagai upaya, mulai dari penambahan ritase pengangkutan, sampai dengan mendatangkan mesin yang dapat mengolah sampah menjadi karbon dan asap cair.
Namun sayang, jumlah sampah perharinya tak sebading dengan ketersediaan armada pengangkut sampah yang hanya berjumlah 35 unit. Kemudian dua mesin pengolah sampah juga hanya mampu mengurai sebanyak 15 kubik perhari. Sementara, berdasarkan catatan DLH Kita Serang jumlah sampah di Kota Serang yakni sekitar 1.623 kubik perhari. Diketahui, alasan belum maksimalnya penanganan sampah yakni kaitan anggaran yang tidak memadai. Sehingga belum mampu menambah jumlah armada, pegawai, dan membeli mesin pengolah sampah.
"Kaitan sampah DLH sudah berupaya, dan nampaknya sudah ada perbaikan. Diantaranya dengan menambah ritase dalam pengangkutan sampah. Hal itu dilakukan untuk mengatasi sampah yang dibuang di TPS liar (TPS yang bukan ditetapkan pemerintah)," ungkapnya.
Diketahui dari pengakuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, hasil pengolahan sampah yang diproduksi oleh mesin yang menjadi kebanggaan DLH Kota Serang itu, prodaknya belum bisa dijual secara masal. Karena alasannya bahwa produknya itu eksklusif, sehingga tidak bisa dijual sembarangan. Artinya, selain masalah kurangnya jumlah mesin pengolah, persoalan hasil produk juga belum bisa memberikan keuntungan secara materi. Sementara untuk mengolah sampah bagimanapun tetap merogoh kocek, namun belum diketahui berapa jumlah nominal untuk sekali produksi saat mengolah sampah itu.
Untuk program yang selanjutnya yakni kaitan kemacetan. Walikota Serang memang mengakui, mengatasi persoalan kemacetan di Ibukota Provinsi Banten ini tidak lah mudah. Karena, sebelumnya Pemkot Serang melalui Dishub Kota Serang telah memberlakukan sistem satu arah. Namun hasilnya kurang maksimal, akan tetapi ada beberapa titik yang bisa diterapkan sistem satu arah itu. Menurutnya, pemecahan masalah kemacetan ini perlu adanya campur tangan Pemrov Banten dan pemerintah pusat.
"Memang belum ada progres, ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun persoalan ini hanya tinggal penekanan dari saya dan pak Wakil kepada Kepala Dinas (Dishub Kota Serang). Kalau tidak bisa paling hanya tinggal dievaluasi," katanya.
Lebih lanjut kata Syafrudi, untuk mengurai kemacetan sebenarnya sudah ada solusi lain, diantaranya akan dibangun jalan play over dari Pintu Tol Serang Timur - Ciceri, dan Pintu Tol - Bogeg. Program itu dari pemerintah pusat, namun saat ini hanya menunggu kesiapan dari Pemrov Banten kaitan pembebasan lahan. (es'em)
COMMENTS