Sikapi Demo di Dinsos Lebak, Musa: Fraksi PPP Siap Dampingi Korban 'Pemotongan' Lapor ke APH

Bantenekspose.com - Menyikapi unjuk rasa di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lebak, yang dilakukan puluhan penyandang disabilitas dengan dida...

Bantenekspose.com - Menyikapi unjuk rasa di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lebak, yang dilakukan puluhan penyandang disabilitas dengan didampingi LSM KPK Banten Kamis (09/07/2020) kemarin, mendapat apresiasi dari anggota DPRD Lebak Fraksi PPP Musa Weliansyah.

Seperti diberikan sejumlah media massa, unjuk rasa tersebut dipicu oleh dugaan adanya pemotongan bantuan dana untuk penyandang disabilitas pada program Lebak Sejahtera.

Menurut politisi yang berlatar aktivis tersebut, apapun alasannya bila dugaan pemotongan bantuan untun penyandang disabilitas tersebut benar, maka terkategori perilaku biadab.

“Intinya saya mendukung kegiatan aksi yang dilakukan oleh warga disabilitas. Saya juga mengecam keras, tindakan pungli tersebut. Siapapun pelakunya, itu harus di usut tuntas," tegas Musa, kepada bantenekspose.com via pesan WhatsApp, Jum'at (10/07/2020).

Dikatakan Musa, mereka penyandang cacat yang harus kita bantu bukan malah disunat. Jangan melihat nilai kecilnya, tapi ini perbuatan pemotongan itu yang sangat biadab.

"Saya merasa miris dan kecewa mendengar adanya dugaan pungutan atau potongan bantuan untuk penyandang cacat. Jika memang itu terjadi, ini sangat jelas tidak manusiawi dan ini sangat melebihi binatang," imbuhnya.

Menyoal masalah ini, lajut Musa, ia telah menyampaikan langsung kepada Sekda Lebak,  saat rapat badan anggaran bersama para kepala dinas dan ketua DPRD. Dalam penilaiannyam hal ini terjadi akibat kurangnya transparansi dari Dinas Sosial, bahkan dimungkinkan adanya data fiktif.

Musa juga menegaskan, Dinas Sosial harusnya mempublikasikan para penerima bantuan tersebut dan harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui TKSK, untuk berkoordinasi dengan aparat desa setempat, supaya program ini berjalan dengan baik.

“Ini bukan rahasia umum dan bukan data rahasia negara bukan juga rahasia daerah, tapi ini data yang harus di publikasikan siapa penerima, dimana alamatnya, berapa besaran penerimanya,” ujar Musa

Masih menurut Musa, banyaknya persoalan bantuan yang tidak tepat sasaran, bahkan dan adanya indikasi dugaan pungli atau pemotongan pada program sosial ini, apalagi pada program Lebak Sejahtera yang menjadi salah satu program unggulan Bupati Lebak, maka sudah tidak ada alasan lagi bagi bupati mempertahankan Kepala Dinas Sosial

“Kalau menurut saya, ini jelas Kepala Dinas Sosial gagal mengawal program bupati. Sama sekali tidak ada transparansi data yang dipublikasikan. Kalau dipublikasikan, semua orang bisa melakukan pengawasan. Karena melakukan pengawasan program penanganan Fakir Miskin termasuk penyandang cacat atau disabilitas itu, tanggungjawab kita semua,” terang Musa

Musa mengaku, dirinya membuka lebar jika memang ditemukan ada pemotongan, Fraksi PPP siap melakukan pendampingan terhadap mereka, untuk sama-sama dikawal dan didampingi membuat laporan kepada aparat penegak hukum (APH). 

"Ini tidak bisa dibiarkan, harus diproses. Untuk itu, jika ada korbannya yang dilakukan pemotongan dan kejadiannya kapan, mohon di informasikan. Kami dari Fraksi PPP siap dan bersedia untuk mengawal melakukan pendampingan persoalan ini, supaya diproses secara hukum biar ada efek jera," pungkas Musa (red)