Per-Juni, Capaian Retribusi dan Serapan APBD Pemkot Serang Dibawah 50 Persen
0 menit baca
Hal itu dikatakannya seusai rapat pimpinan terkait evaluasi realiasi PAD dan penyerapan anggaran per-bulan Juni 2020, di Aula Setda Pemkot Serang, KSB, Kota Serang. Senin (20/7/2020).
Syafrudin menyebutkan, pada realisasi PAD, yang paling bagus yakni Dinkes Kota Serang sekitar 48 persen, dari target PAD Rp17 Miliar PAD, sudah masuk Rp 8 miliar. Kemudian kedua dari DLH Kota Serang, dari target Rp 4 miliar masuk Rp 2 miliar lebih. Selanjutnya dari Badan Pengelolahan Aset Daerah (BPKAD) sudah 48 persen dari Rp137,600 miliar, masuk Rp 66,498 miliar.
"Jadi realisasi retribusi sampai bulan Juni ini sudah 41,74 persen," ujarnya.
Sementara untuk target retribusi terendah yakni Dishub Kota Serang,
dari terget retribusi sekitar Rp1,3 milar, baru terealiasi sekitar Rp110 juta. Padahal menurutnya titik parkir yang ada di Kota Serang jumlahnya banyak. Dia menduga ada banyak kebocoran dalam retribusi pendapatan daerah di OPD tersebut.
"Jelas kalau soal retribusi dari Dishub paling rendah dan kita akan mengevaluasinya, dan saya juga akan memerintahkan kepada Inspektorat untuk mengaudit. Ada kemungkinan banyak kebocoran pendapatan," katanya.
Syafrudin membeberkan, sebelum masa pandemi covid-19, dari tahun ke tahun Dishub selalu lemah dari target retribusi. Lanjutnya, selain dugaan ada kebocoran pada retribusi, Dishub Kota Serang juga lemah dalam hal penyerapan anggaran. Dari uang anggaran Rp 2.413.390.789, realisasinya baru Rp 258.917.700.
"Dishub ini dari tahun kemari juga sudah kurang dari targetnya. Sekarang pun masih jauh daru target, Dishub yang paling jeblog capaiannya," katanya.
Dia menegaskan, ketika hasilnya ada temuan maka akan diberikan sanksi pergantian jabatan. "Nanti kalau hasil audit ada temuan di Dishub, kita akan beri sanksi yaitu pergantian," tegasnya.
Sementara untuk realisasi penyerapan uang APBD Kota Serang, Walikota mengklaim baru mencapai 39,8 persen. Dia menyebut, lima besar ralisasi penyerapan anggaran yang bagus yakni Disporapar sekitar 49 persen, DLH Kota Serang 46 persen, Inspektorat 45 persen, sekertariat DPRD 9,65 persen, dan DPRKP hampir mencapai 5,59 persen.
Adapun untuk terendahnya yakno pertama dari Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Serang, DPUPR Kota Serang, dan BPBD. Kata Syafrudin, penyerapan uang APBD oleh DPUPR kemungkinan dipengaruhi oleh lelang yang lambat, dan untuk BPBD Kota Serang dikarenakan ada pekerjaan yang belum direalisasikan.
"Terkait kurangnya realisasi penyerapan anggaran di Kecamatan berkaitan DAUD yang baru bisa dicairkan, karena dananya distop oleh pusat berkaitan dengan COVID-19," ucapnya. (es'em)
