Dituding Bobrok, Ini Jawaban Kepala Dinsos Lebak

BantenEkspose.com – Menyikapi tudingan dari anggota DPRD Lebak Fraksi PPP, bahwa Dinas Sosial Lebak dinilai bobrok, disikapi santai ole...

BantenEkspose.com – Menyikapi tudingan dari anggota DPRD Lebak Fraksi PPP, bahwa Dinas Sosial Lebak dinilai bobrok, disikapi santai oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, H Eka Darmana Putra, S.Pd, MM

Menurut Kadinsos Lebak, penilaian yang disampaikan lewat media itu hak anggota DPRD yang bersangkutan. Lembaga yang dipimpinnya, sudah bekerja maksimal untuk melaksanakan berbagai program kedinasan, seoptimal mungkin.

“Terserah mau ngomong apa, itu kan pendapat dan penilaiannya. Yang jelas, kita sudah kerja keras sekuat dan semampu kita, untuk melaksanakan berbagai program seoptimal mungkin,” kata Eka, via pesan WhatsApp, yang diterima BantenEkspose.com, Rabu (17/06/2020)

Menyoal program sembako dan bansos tunai (BST), lanjut Eka, semuanya sudah jelas sesuai pedoman umum (pedum), petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

“Program Sembako dan BST semua sudah jelas pedum, juklak dan juknisnya. Ada yang kurang, tunjukkan kekurangannya. Data salah sasaran, mana datanya kita akan cut off. Program sembako harganya ketinggian, darimana ukuran standarnya, terjadi di warung mana saja,” ujar Eka

Eka juga menuturkan, pihaknya bekerja secara tim, dan kinerjanya rutin diperiksa secara intern maupun ekstern, misalnya, inspektorat, BPK, BPKP. Bagaimanapun juga, tutur Eka, program yang dilaksanakan dinas sosial, telah memberi dampak manfaat kepada masyarakat luas.

“Kita kerja tim dan kinerja kita rutin diperiksa baik secara interen maupun ekstern. Yang lebih berwenang menilai kinerja kita adalah pimpinan. Usulan data, semua dari bawah. Tidak ada yang ujug-ujug ditetapkan Dinsos. Yang terlewat, tercecer, belum terusulkan oleh desa tinggal diusulkan saja,” terang Eka.

Masalah pengawasan pihak legislatif, Eka menyatakan, Dinas yang dipimpinnya mempunyai mitra kerja Komisi III. Pihaknya juga, intens melakukan komunikasi dan diskusi, agar kendala program bisa diminimalisir.

“Di tataran mitra kerja legislatif, kita punya komisi III DPRD, yang lebih berkompeten turut mengevaluasi program-program bansos, baik BST maupun BPNT. Kita selalu intens menjalin komunikasi dan diskusi agar kendala pelaksanaan program bisa di minimalisir,” tutup Eka. (odil)