Awasi Program Pembangunan, Eksponen '98 Dukung Anggota Legislatif Yang Kritis

Tokoh eksponen '98, Enjat Sudrajat Bantenekspose.com – Fungsi legislatif (anggota DPR/DPRD) salah satunya adalah pengawasan pelak...

Tokoh eksponen '98, Enjat Sudrajat

Bantenekspose.com – Fungsi legislatif (anggota DPR/DPRD) salah satunya adalah pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sebuah keharusan, manakala seseorang yang duduk dilembaga Legislatif untuk bersikap kritis dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Demikian dikemukakan salah seorang tokoh eksponen '98 Enjat Sudrajat, menyikapi daya kritis beberapa anggota legislatif di Kabupaten Lebak.

Menurutnya, eksistensi anggota DPRD akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, bila selalu menyuarakan dan mengkritisi ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan.

“Tugas anggota legisatif itu, ya begitu. Harus kritis terhadap ketimpangan pelaksanaan pembangunan. Kalau ada yang merasa tersentil oleh kritikan anggota legislatif, ya harus sadar diri saja,” ujar E. Sudrajat, yang akrab dipanggil Jeje.

Menurut Enjat, daya kritis salah seorang anggota DPRD Lebak dalam menyikapi dugaan penyimpangan pelaksanaan program pembangunan di Wilayah Lebak, harus diapresiasi secara pikiran positip dan akal sehat.

“Ketika ada anggota DPRD yang kritis, tanpa melihat dari partai mana, saya sangat apresiasi. Kenapa, ini harus dimaknai positip sebagai sebuah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD,” kata Jeje, Sabtu (06/06/2020).

Berkait dengan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Lebak, seperti yang sudah ramai diberitakan berbagai media online dan cetak, ihwal kritikan salah seorang anggota DPRD Lebak dinilai bikin gaduh oleh kalangan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lebak, Jeje menilainya, sebagai sebuah reaksi atas kejenuhan dalam tekanan pelaksanaan program ditengah pandemi Covid-19.

“Saya menilai polemik APDESI dengan salah seorang anggota DPRD Lebak, hal yang wajar. Dan memang itulah tugas anggota Dewan harus selalu kritis, dalam perannya sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan,” papar Jeje

Profesionalisme
Jeje menegaskan, dirinya tidak berpihak pada APDESI maupun sosok anggota DPRD Lebak yang kritis, melainkan hanya berpihak pada wilayah professionalisme.

“Saya hanya mengapresiasi pada sisi profesionalisme saja. Langkah APDESI yang tak terima dengan kritikan pedas anggota DPRD dengan melakukan audiensi, saya kira hal yang wajar. Begitu pula dengan kritikan anggota DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan, merupakan hal yang seharusnya,” kata Jeje.

Terpenting, lanjut Jeje, masing-masing pihak tetap dalam koridor profesioalisme kelembagaan, maupun individual yang melekat padanya sebuah lembaga.

“Intinya begini, sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan, eksekutif dalam semua tingkatan wajib meningkatkan profesionalisem dan transparansi ke publik. Demikian pula, bagi anggota legislatif harus terus bersikap kritis dan berpihak pada kepentingan kemaslahatan mayoritas masyarakat,” tutup Jeje. (red)