Pemerintahan Bersih, Laksana Menegakan Benang Basah

Obsesi Gubernur Banten Wahidin Halim, menciptakan clean governance dan good government, nampaknya tak semudah menyusun konsepnya. Banyak faktor memang, dipermukaan seolah mendukung namun diam-diam, orang dilingkaran gubernur banyak yang bermain, salah satunya dalam hal jabatan.

Bising tim sukses, beberapa waktu lalu yang meramaikan dunia internet, tak terlepas dari lolosnya para pendukung pasangan Rano-Embay, saat pertarungan di Pilgub Banten, menduduki posisi aman, setelah Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dilantik.

Kalahnya RK, saat itu memang membuat sejumlah pejabat di Banten ketar-ketir. Pencarian suaka pun dilakukan, baik lewat jalur legislatif maupun lingkaran dalam.

Bukan soal rahasia memang. Saat pertarungan Pilgub lalu, sejumlah ASN dilingkup Pemprov Banten, banyak yang terseret dalam budaya dukung-mendukung. Situasi yang menyimpang jauh, dari esensi birokrasi yang mengabdi untuk kepentingan publik. Bukan pada kepentingan politik.

Wahidin dalam pengamatan media ini, tegak lurus dalam mewakafkan dirinya membenahi birokrasi yang terkesan carut marut. Namun siapa nyana, bila dilingkaran gubernur ada yang bermain petak umpet.l

Sejumlah ASN yang mencari suaka itu, tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), tak luput dalam organisasi sekretariat dewan.

Kalangan LSM dan wartawan sudah mafhum, bila di lingkup birokrasi Pemprov Banten, banyak ASN yang terperangkap dalam irama dukung-mebdukung pasangan cagub - cawagub. Mereka yang dukungannya menang duduk adem ayem. Namun tak demikian dengan yang dukunganya kalah, belingsatan mengamankan marwah jabatan.

Bila situasi birokrasi sudah terperangkap dalam pragmatisme politik, mungkinkah good government dan clean governance, bisakah terwujud?

Inilah persoalan bersama dan harus disadari bersama. Pentingkah pemerintahan bersih itu? Ataukah, teriakan kaum idealis soal basmi nepotisme, kolusi dan korupsi di Banten, hanya sebuah retorika tak bermakna.

Wallahu a'lam