Gruduk KP3B, RSUD Malingping dan Proyek PUPR Kembali Disoal Badak Banten

Massa Ormas Badak Banten, saat melakukan aksi di dalam Kawasan KP3B, depan pintu masuk Pendopo Gubernur Banten

BantenEkspose.com – Proyek PUPR Banten di wilayah Banten Selatan kembali disoal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Badan Aspirasi Kemajemukan Banten (Badak Banten). Dengan mengerahkan ratusan anggotanya, ormas yang dikomandoi Buya Sujana Karis ini menggruduk kawasan KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (07/11/2019).

Bila dalam aksi-aksi sebelumnya, tak pernah massa aksi bisa berorasi dalam kawasan KP3B. Namun massa aksi Badak Banten, bisa menerobos dan melakukan orasi di dalam kawasan, samping pintu masuk halaman pendopo Gubernuran di KP3B.

Seusai aksi, Ketua DPD Badak Banten Lebak Eli Sahroni mengatakan, Sistem pembangunan jaringan jalan primer untuk ruas Cikotok - Batas Jawa Barat, senilai Rp 21 miliar dibiarkan dibangun asal-asalan, diduga pihak pelaksana proyek menggunakan material yang tidak berkualitas dan tidak sesuai standar nasional.

“Ini akan mengakibatkan kualitas badan jalan yang dipastikan tidak akan baik dan tidak hanya pemerintah yang akan dirugikan, tetapi juga masyarakat yang mendambakan adanya prasarana jalan yang mulus,” kata Eli kepada BantenEkspose.com

Dikatakan Eli, Gubernur Banten harus berani memutus kontrak pembangunan jalan tersier di ruas Cikotok – Batas Jabar, yang didanai APBD Banten 2019 senilai Rp 21 miliar. “Kami pun minta Gubernur, memerintahkan Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terebut. Usut dugaan keterlibatan pejabat Provinsi Banten dalam proyek kongkalingkong ini,” tuturnya.

Eli berharap, dengan fasilitas prasarana jalan yang baik diharapkan bisa memacu perputaran ekonomi cepat, dengan harapan kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Jika sudah demikian, maka cita-cita membangun kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

RSUD Malingping

Selain soal jalan, Ormas Badak Banten juga mendesak kepada Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk segera membenahi keberadaan Rumah Sakit Malingping. Pasalnya, alih-alih memperbaiki fasilitas dan pelayanan, malah tata kelola Rumah Sakit Malingping semakin memburuk.

Dikatakan Eli, sejumlah tenaga medis dan karyawan RSUD Malingping telah melayangkan surat menyoal masalah ketiadaan direktur RSUD, yang kini dijabat Pelaksana Tetap (Plt).

“Ketiadaan direktur, bukan hanya menghambat pelayanan rumah sakit. Tetapi juga membuat hak-hak para karyawan terlantar. Misalnya, hingga saat ini, gaji pegawai mandek karena tidak ada pucuk pimpinan yang bisa mengambil kebijakan. Belum lagi uang jasa pelayann medis yang tertunda, sejak November 2018 hingga sekarang. Kondisi ini, membuat situasi Rumah Sakit Malingping terus memburuk,” papar Eli.

Dengan fakta tersebut, ujarEli, Ormas Badak Banten mendesak Gubernur Banten untuk melakukan pembenahan RSUD Malingping secara menyeluruh dan komprehensip, serta memastikan RSUD Malingping bukan dijadikan jualan politik, untuk medulang kepentingn elit semata.

“Kami minta, pastikan keberadaan RSUD Malingping benar-benar untuk membenahi kesehatan masyarakat Banten Selatan.  Singkirkan orang orang yang diduga selama ini menjadi sumber masalah dalam pengelolaan RSUD Malingping. Kami minta juga, segera hak-hak pegawai  dipenuhi, demi kelangsungn dan kenyamanan pelayanan di RSUD Malingping,” tegas Eli. (dodo/red)

Baca Juga

• 
• 
• 
• 
• 
•