Dihadapan Ratusan Pimpinan Daerah, Menag Paparkan Delapan Tujuan Pembangunan Agama

Bantenekspose.com – Menteri Agama Fachrul Razi, menjadi salah satu pembicara pada Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkopimda), di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Menag berbicara dalam diskusi panel tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Dihadapan ratusan pimpinan daerah yang hadir, Menag menyampaikan delapan tujuan bidang agama tahun 2020-2024. Pertama, peningkatan kualitas kesalehan umat beragama. Kedua, penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. Ketiga, penyediaan layanan keagamaan yang adil dan merata. Keempat, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya ekonomi umat.

Kelima, perluasan akses pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan keagamaan. Keenam, peningkatan kualitas pengelolaan dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Ketujuh, penguatan produktivitas dan daya saing pendidikan keagamaan. Kedelapan, peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Menag juga menyinggung dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia, yang tengah menghadapi tantangan yang perlu disikapi bersama. Menurutnya, ada sebagian masyarakat yang memilih untuk mencari jawaban atas pertanyaannya melalui media sosial atau saluran internet.

"Mereka yang memiliki pertanyaan tentang keagamaan, sekarang dengan mudahnya mencari jawaban di media sosial. Bukan kepada pihak yang memiliki otoritas langsung," kata Menag.

Ini menjadi hal baru. Sebab, kata Menag, selama ini, pengetahuan keagamaan diperoleh oleh umat dari sumber utama, yaitu kyai atau pun pemuka agama. Namun, saat ini dalam era industri 4.0, atau dikenal dengan era disrupsi, maka keberadaan teknologi dalam hal ini keberadaan sosial media menggeser peran para pihak otoritatif tersebut.

Kondisi semacam ini menuntut kehadiran negara dan pihak otoritatif untuk memberikan arahan bagaimana cara beragama. Apalagi menurutnya, pengguna sosial media ini merupakan generasi milenial, yang akan menjadi generasi penerus negeri ini. "Pemerintah dan otoritas formal wajib mengarahkan mereka pada pilihan terbaik," tutur Menag.

Munculnya narasumber perihal keagamaan dari lembaga formal keagamaan menurut Menag diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari disrupsi di bidang agama. "Ini tentunya juga menghindari pemahaman sempit di bidang agama yang memungkinkan munculnya ekstrimisme atau radikalisme," tandasnya.

Sehubungan itu, Menag berkomtimen untuk terus memperkuat peran lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi keagamaan masyarakat. (kemenag/red)

Baca Juga

• 
• 
• 
• 
• 
•