Syafrudin Akui Gedung DPK Kota Serang Masih Numpang

BantenEkspose.com - Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang statusnya masih menumpang.   Gedung tersebut awalnya merupa...

BantenEkspose.com - Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang statusnya masih menumpang. Gedung tersebut awalnya merupakan Gedung Serba Guna (GSG) dan pernah digunakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten pertama kali

Demikan dikatakan Syafrudin saat ditemui di Gedung DPK Kota Serang, di Ciceri, Kecamatan Serang, Kota Serang. Selasa (10/9/2019).

“Jadi ini hanya pemanpaatan gedung yang tidak terpakai, bukan gedung Perpusda dan Arsip yang sebenarnya,” ujarnya.

Walikota Serang mengatakan, keseharusannya untuk gedung Pemerintah di kota Serang memang mengalami perubahan setiap tahunnya, salah satunya gedung DPK. Kendati demikian dia mengapresiasi atas langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, yang telah memiliki terobosan, dalam mengajukan dan meminta bantuan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang kepada pemerintah pusat.

“Ini sudah ada respon dari pemerintah pusat. Insya Allah tahun 2020-2023 kita sudah punya gedung Perpusda dan Arsip.  Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpusda sangat luar biasa sekali, karena bagaimanapun perpustakaan ini merupakan salah satu cara untuk dapat mencerdaskan masyarakat Kota Serang, mulai dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi,” katanya.

Walikota menilai, dengan kondisi gedung yang saat ini, menurutnya agak sedikit rumit. Oleh karena itu Pemkot Serang memerintahkan agar Perpustakaan keliling, dan taman baca di Kecamatan, Kelurahan maupun di tempat rekreasi agar diperbanyak sebelum memiliki gedung yang layak.

“Karena itu bagian dari cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau misalkan masyarakat di Walantaka, Kasemen yang khusus datang kesini (Gedung Perpusda Kota Serang) tentu aksesnya agak sulit karena jauh. Maka kita siapkan taman baca disetiap kecamatan, kelurahan maupun di tempat rekreasi yang disiapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Saya kira itu lebih efektif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPK Kota Serang Wahyu Nurjamil mengatakan, persoalan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang yakni gedung yang tidak layak. Bahkan kunjungan masyarakat lebih banyak datang ke perpustakaan keliling. Hal itu dikarenakan masyarakat tidak mengetahui lokasi geduk DPK.

“Persoalan gedung ini yang harus dikedepankan, selain itu dibidang perpustakaan masih kurangnya titik baca. Ini menjadi persoalan yang nyata mengenai minat baca yang tinggi tetapi tempatnya tidak ada,” ungkapnya saat memaparkan program kerja.

Dia mengatakan, perpustakaan daerah Kota Serang diharapkan kedepan menjadi agen perubahan, dalam mewujudkan pembangunan dan kebudayaan Kota Serang, bahkan dapat menjadi salah satu tempat rekreasi bagi pendatang ke Ibu Kota Provinsi Banten.

Kemudian untuk kearsipan, kedepannya diharapkan dapat menjadi sumber menyimpan semua kegiatan Kepala Daerah dan para pimpinan Organisasi perangkat Daerah (OPD) Kota Serang.

"Ini sudah masuk dalam program kami, nanti hanya tinggal bersinergi saja untuk pengarsipan dengan Diskominfo Kota Serang, dan OPD yang lain," ungkapnya.

Lanjut dia, arsip merupakan bukan hanya sekedar tumpukan kertas, tetapi sebuah data yang penting. Karena ketika dikemudian hari dibutuhkan, tidak akan sulit mencari data yang autentik.

"Ini perlu sekali dilakukan di Kota Serang, karena selama ini belum pernah dilaksanakan. Insya Allah di tahun 2020, dan harapannya akan dapat menjadi bahan perencanaan dan pengambilan keputusan bagi kepala daerah. Itu pentingnya pengelolaan arsip kedepan," katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menuturkan, program yang direncanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang sangat bagus, karena dalam membuat program kegiatan sudah mempersiapkan  pengajuan bantuan anggaran baik ditujukan kepada Pemerintah Kota, maupun pemerintah pusat.

Budi mengaku pihaknya akan mendukung, tetapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang lain. “Persoalan yang dihadapi kan masalah anggaran. Kita pasti akan mendorong, tetapi harus melihat, menyeimbangkan dengan OPD yang lain. Karena OPD yang lain juga punya banyak program,” ucapnya. (SC)