Izin Pendirian Madrasah Swasta Baru Harus Berorientasi Mutu

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin (foto:kemenag RI) Bantenekspose.com -  Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan sa...

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin (foto:kemenag RI)

Bantenekspose.com - Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan salah satu prioritas kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam draf RPJMN 2020-2024.

Karena itu, Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin meminta penyelenggaraan pendidikan madrasah harus berorientasi mutu dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan.

"Persyaratan pemberian izin pendirian madrasah harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan mutu. Hal ini bukan untuk membatasi keberadaan madrasah, tetapi hal ini adalah untuk menjamin kualitas penyelengaaraan pendidikan Islam di Indonesia," tegas Kamaruddin Amin di Bogor,  Kamis (07/02) di hadapan peserta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kelembagaan Madrasah.

Rakor yang diselenggarakan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan,  dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah berlangsung tiga hari, 6 - 8 Februari di Bogor. Rakor mengagendakan pembahasan tentang isu-isu penting tentang kelembagaan madrasah, antara lain: akreditasi madrasah dan RA, penegerian madrasah, dan rencana piloting penerapan sistem perencanaan dan penganggaran madrasah berbasis kinerja (Aplikasi E-RKAM) di 2000 madrasah. Untuk implementasi sistem ERKAM ini, Kemenag bekerja sama dengan World Bank. Rakor ini diikuti para Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Kamaruddin juga menyerahkan salinan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang penegerian madrasah. Total ada 54 madrasah swasta yang kini berstatus negeri dan beroperasi di 14 provinsi di Indonesia.

Salinan KMA tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kamaruddin Amin kepada 14 Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi.

"Kebijakan penegerian madrasah swasta merupakan salah satu opsi kebijakan strategis untuk mempercepat pemerataan akses dan mutu pendidikan madrasah, terutama di daerah 3T (terluar, terdalam,  dan tertinggal)," tuturnya.

"Harapannya madrasah negeri akan menjadi madrasah rujukan atau madrasah model bagi madrasah-madrasah lain di sekitarnya," lanjutnya.

Menurut Kamaruddin, saat ini, hanya ada 5% madrasah negeri di Indonesia. Sedang 95% madrasah lainnya, dikelola oleh masyarakat (swasta).

Kamaruddin Amin berjanji di tahun 2019 akan tetap melanjutkan kebijakan pendirian dan penegerian madrasah. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemepan dan Reformasi Birokrasi untuk membahas hal tersebut.

"Saya berharap, setidaknya di setiap Kabupaten/Kota, ada 1 MAN, 3 MTsN, dan 4 MIN," tuturnya.

"Keberadaan madrasah negeri dapat menjadi bukti kehadiran negara untuk memberikan jaminan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat," tandasnya. (rls/red)