Fraksi Nasdem Tolak Usulan Raperda Penyerahan PSU Perumahan

BantenEkspose.com - Fraksi Partai NasDem (F-Nasdem) menolak usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyerahan prasarana, s...

BantenEkspose.com - Fraksi Partai NasDem (F-Nasdem) menolak usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Pasalnya, Perda tersebut telah diatur di dalam Perda nomor 11 tahun 2012 tentang penyerahan penyediaan prasarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah dari pengembang.

Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Kota Serang, Jumhadi mengatakan, apa yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi, pihaknya memberikan beberapa catatan, berkaitan dengan Perda tersebut. Terutama di nomenklatur tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan, yaitu tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemkot Serang.

"Kami tidak sepakat dikarenakan sebelumnya telah diundangkan didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyerahan penyediaan prasana, dan utilitas umum kepada pemerintah daerah dari pengembang," kata Jumhadi saat diwawancara seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (28/1/19).

Menurut Jumhadi, materi muatan pokok serta ruang lingkup peraturan sudah cukup dilaksanakan diperubahan peraturan daerah (Perda). Karena, sudah ada Perda Nomor 11 Tahun 2011 yang sebelumnya diundangkan melalui peraturan perundang-undangan atau Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. Meski demikian, pihaknya tidak sepakat, lantaran dari perubahan peraturan daerah itu tanpa harus mencabut peraturan yang sebelumnya.

"Kami tidak sependapat, agar dikaji ulang sebagaimana yang telah disampaikan kemarin oleh Walikota, terkait penjelasan Raperda itu yaitu masih banyak perumahan yang belum diserahkan PSU (prasarana sarana dan utilitas) kepada Pemkot. Saya tegaskan, fraksi Nasdem tidak sepakat, terutama saya sebagai Wakil Ketua di Komisi IV Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, dan kebetulan ini sebagai mitra kerja," tambahnya.

Ia menyebutkan, setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Perkim), bahwa di Kota Serang ini memang perumahan mulai berjamuran. Selama ini yang sudah dibangun saja yaitu ada skeitar 142, sementara yang baru diserahkan kepada pemerintah itu hanya 31. Bahkan lebih parah lagi, ada perumahan umurnya sudah 25 tahun yang ditinggalkan oleh pengembangnya. Kemudian fasilitas umum itu dikomersilkan, padahal seharusnya diserahkan kepada Pemerinta Kota (Pemkot) Serang.

"Nah ini, makanya kami fraksi Nasdem agar dinas terkait terutama Perkim itu harus benar-benar mendata perumahan-perumahan yang ada di kota serang ini. Kasihan masyarakat, apalagi di Kota Serang ini kebanyakan perumahannya yang bersubsidi. Artinya, untuk masyarakat kelas bawah - menengah. Kami pikir kalau perumahannya berbentuk cluster dan sebagainya itukan fasilitasnya sudah benar-benar tersedia," imbuhnya.

Makanya, lanjut Jumhadi, jangan sampai pemerintah daerah itu hanya sebatas memeberikan izin saja kepada pihak pengembang, dengan perizinan yang snagat mudah. Disitu ada syarat-syaratnya ketika pengembang mau mengajukan perizinan atau mengembangkan perumahan, misal berapa luas wilayahnya? Artinya, dari luas wilayah itu ada fasilitas umumnya (PSU), baik ruang terbuka hijau (RTH), TPU (Tempat Pemakaman Umum) dan sebagainya.

"Kadang-kadang, itu diabaikan oleh pihak pengembang. Makanya fraksi Nasdem menekankan kepada pemerintah agar memberikan sanksi yang berat. Di Perda Nomor 11 Tahun 2011 itu ada sanksi minimal 100 juta dan maksimal 500 juta. Sebetulnya, itu sanksi yang sangat berat. Bahkan, sanksi yang ada pun tak pernah diterapkan," ungkap pria asal Walantaka, Kota Serang ini.

Kendati demikian, tambah dia, selama ini menimbulkan dampak negatif, misal ketika Pemkot Serang ingin mengajukan pembangunan jalan itu tidak mungkin di perumahan dan permukiman, terutama yang di komplek. Kalau pengembang tidak menyerahkan, itu tidak bisa dibangun oleh Pemkot Serang jalan tersebut, karena belum ada penyerahan aset.

"Ini juga kami Komisi IV selalu menekankan agar ketika ada pengembang yang nakal itu diberikan sanksi saja. Kasihan masyarakat, mereka sudah bertahun-tahun disana akan tetapi di komplek kondisi jalannya memprihatinkan," ucap Jumhadi.

Sementara itu, Wakil Wlaikota Serang H. Subadri Usuludin mengungkapkan, sesungguhnya itinya sama, mereka pun sangat menyetujui terkait dengan hal tadi, namun butuh jawaban dari fraksi Partai Nasdem, karena memang dalam peraturannya begitu. Sekarang (fraksi Nasdem), nanti Kamis besok tanggapannya giliran Pemerintah Kota Serang.

Maka, sambung dia, selaku Pemerintah Kota Serang sangat menghargai. Tapi, disamping menghargai juga turut berterimakasih bahwa teman-teman di DPRD pun sama pemikirannya, yaitu kepengen bahwa PSU semua proferty (perusahaan perumahan), agar diserahkan setelah mereka selesai membangun.

"Kan, nanti hari kamis kita jawab. Karena memang secara peraturannya kaya gitu, sekarang mereka (F - Nasdem) terus kamis tanggapan kita," ungkap Badri sapaan akrab Subadri.

Disinggung selama ini sudah ada Perda yang mengatur hal tersebut, namun dinilai pengawasannya yang belum maksimal. Ia menyebutkan, mungkin karena dari batang tubuhnya kurang bisa mengatur atau bertindak. Maka dipandang perlu dibuatkan Peraturan Daerah yang lebih tegas lagi.

"Menurut data, dari 142 baru 31 yang menyerahkan. Kan itu benar-benar kelewatan, saya rasa. Maka harapannya, ini kan baru pandangan-pandangan saja tinggal nanti Pansus (panitia khusus) sama tim eksistensi kita yang menggodog peraturan dibatang tubuhnya pasal per pasalnya nanti, biar manfaatnya lebih-lebih buat masyarakat Kota Serang," pungkas mantan Ketua DPRD Kota Serang itu. (emde)