Sepotong Cerita Korban Lapindo, Mereka Mengadu ke PWI

Bantenekspose.com – Masih Ingat Soal Lumpur Lapindo? Banjir lumpur panas Sidoarjo, juga dikenal dengan sebutan Lumpur  Lapindo  (Lula)...

Bantenekspose.com – Masih Ingat Soal Lumpur Lapindo? Banjir lumpur panas Sidoarjo, juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo (Lula) atau Lumpur Sidoarjo (Lusi), adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak tanggal 29 Mei 2006.

Bagaimana nasib warga yang terkenda dampak?  Ternyata hingga kini, masih ada warga yang belum mendapatkan ganti rugi atas asset tanah mereka yang terendam.

Lima korban lumpur Sidoarjo asal desa Besuki, Kecamatan Jabon ini terus perjuangkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi atas aset tanah dan bangunannya yang terendam lumpur panas.

Kelima korban lumpur itu, Thoyib Bahri bersama empat korban lainnya, Wahib, M. Ekdar, Zakki (Faisol), Hj. Muthmainnah /Agung. 

Mereka mendesak agar pemerintah membayar ganti-rugi tanah warga yang sebelumnya diserahkan kepada pemerintah. 

Hal itu sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2007, Jo nomor 48 tahun 2008 dan peraturan Badan Pelaksana BPLS nomor 41/PRT/P/2008, yang mana mewajibkan kepada masyarakat disekitar area semburan lumpur supaya menyerahkan tanahnya untuk digunakan sebagai kolam penampungan lumpur, termasuk 7 bidang tanah. 

Hingga kini, pembayaran ganti tanah seluas 17 hektar yakni sekitar Rp.17,1 miliar belum terlaksana. "Sampai saat ini kita belum mendapatkan ganti rugi," kata Thoyib kordinator warga saat mendatangi Balai Wartawan PWI Kab. Sidoarjo Jalan A Yani 18A Sidoarjo Senin (17/9/2018).

Dia menambahkan, keputusan pemerintah mengenai penyerahan tanah tersebut didasarkan atas perbuatan hukum jual-beli dengan menggunakan APBN yang seharusnya sudah lunas sejak tahun 2010. "Kenyataannya pembayaran atas tanah kami sampai hari ini belum terlaksana," jelas Thoyib.

Lebih jauh Thoyib menjelaskan, berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk mendapatkan gantirugi tersebut. Tahun 2012, pihaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan (Tergugat I), Menteri PU RI, selaku dewan Pengarah BPLS (tergugat ISI), dan Kepala Badan Pelaksana BPLS (tergugat III). 

"Amar putusannya berbunyi, gugatan dikabulkan, dan tergugat II dan III diminta untuk membayar tanah darat seharga tanah pekarangan. Dan Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan hal yang sama. Yakni tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar tanah darat seharga tanah pekarangan. Hingga putusan Kasasi juga sama," ungkap dia. 

Tak sampai disitu, lima korban lumpur Sidoarjo juga pernah menemui Biro Hukum Kementerian PUPR. Disana mereka menjawab secara lisan bahwa akan dibayar, tapi perlu kehati-hatian dan upaya maksimal. Pihaknya merasa heran, sepuluh tahun memperjuangkan haknya untuk mendapat ganti rugi belum juga terbayarkan. 

"Bukankah usaha maksimal harusnya sudah mereka lakukan saat masih di pengadilan. Bahkan, saat ini, tergugat II yang juga merangkap tergugat III menguasakan kepada Kejaksaan Agung RI sebagai pengacara negara. Dan penyelesaiannya pun semakin sulit. Buktinya, kami berkirim surat sampai sekarang tidak ada tanggapan," tukas Thoyib. 

Maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor :27 k/PDT/2015. Jo, 248/PDT.6/2012/PNJKT.PST, para korban menuntut agar pemerintah membayar ganti rugi sesuai keputusan tersebut.

Para korban lumpur Sidoarjo itu menduga lamanya proses ganti-rugi oleh pemerintah disebabkan oleh ulah sekelompok oknum tim verifikasi BPLS. Pasalnya, menurut penuturan warga (korban), tim verifikasi BPLS sempat meminta sejumlah uang sebagai imbalan/fee sebesar 30 hingga 50 persen dari total nominal yang akan diterima korban lumpur. 

Permintaan itu dilakukan oleh oknum secara personal artinya masing-masing korban didatangi dan diminta sejumlah uang fee, jika ketujuh bidang tanah milik warga seluas 17 hektar ingin dibayar. "Namun secara tegas kami tolak. Kalau ke saya sendiri diminta 30 persen," tegasnya. 

Pihaknya sudah berkirim surat ke Ombudsman pusat. Bahkan dalam waktu dekat Ombudsman berencana mengunjungi lokasi dan bertemu para korban lumpur Sidoarjo. Mereka berharap pemerintah bisa segera menjalankan putusan Mahkamah Agung untuk membayar ganti rugi yang menjadi hak mereke berlima. 

Sekedar diketahui, dari lima korban warga lumpur Sidoarjo diantaranya, Thoyib Bahri dengan luasan tanah sebanyak 197 meter persegi. Wahib luasan tanah 1330 meter persegi, M. Ekdar dengan luasan tanah 1.550 meter persegi. Zakki / Faisol luasan tanah 4100 meter persegi, dan Hj. Muthmainnah / Agung dengan luasan tanah 8100 meter persegi. (red)

Sumber: Beritajatim com

Foto     : Lombokkita com