Ini Kata Ketua DPRD Banten: Soal Gizi Buruk di Banten, Pemerintah Tidak Gagal

Bantenekspose.com - Persoalan gizi buruk balita di Provinsi Banten masih menjadi sorotan publik dan menjadi persoalan serius yang sedang...

Bantenekspose.com - Persoalan gizi buruk balita di Provinsi Banten masih menjadi sorotan publik dan menjadi persoalan serius yang sedang dihadapi masyarakat.

Menurut Asep Rahmatullah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, dari persoalan situasi dan kondisi seperti itu tidak bisa digeneralkan, karena program pemerintah baik dari pemerintah pusat hingga kabupaten / kota itu ada tentang penangan gizi buruk dalam konteks balita khususnya.

"itu kan ada di posyandu penyuluhan-penyuluhan seperti itu," kata dia kepada Bantenekspose.com saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (27/3/18).

Kalau masih saja ditemukan posisi gizi buruk, lanjut Asep, tidak bisa juga digeneralkan bahwa pemerintah gagal dalam menanggulangi konteks kesehatan, tapi bisa saja dari pola hidup yang bersangkutan yang memang juga tidak memahami tentang hidup sehat. Dia memaparkan biasanya kadang-kadang ada pembiaran, kalau memang ini sudah menjadi fenomena, misalnya dari satu desa itu ada seperti dinimika. Dinimika itu kan bukan karena apa? Tapi, akibat karena memang jangkauan, ketika pemerintah hadir dan sigap menanggulangi akan selesai juga.

"Tapi, kalau misalkan dari sekian ada satu, ada dua, itu akan kembali lagi ke persoalan bagaimana pemahaman dilingkungan keluarga tersebut terhadap konteks kesehatan," paparnya.

Dijelaskan Asep, persoalan gizi buruk ini ada faktornya seperti perawatan ataupun hal-hal yang lainnya. Karena, disetiap desa ada yang namanya posyandu, faktor gizi buruk itu mungkin saja faktor kurang pemahamannya orang tua terhadap konteks perawatan anak atau hal yang lainnya.

"Tapi ini menjadi satu catatan khsusunya di sektor kesehatan, gizi buruk tersebut menjadi PR semua, baik dinas kesehatan tingkat kabupaten / kota maupun provinsi untuk penangan perosalan konteks tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, kata Asep, gizi buruk itu tidak bisa digeneralkan, bahwa hal ini kadang-kadang komunikasi juga yang masih lemah. Sehingga mengakibatkan apalagi posisinya sampai meninggal, tidak ditangani oleh pihak rumah sakit atau penyuluh kesehatannya.

"Oleh karena itu, semua staceholder yang ada yang memiliki liding sektor disitu ya bekerja, anggarannya sudah disiapkan, tinggal pengimplementasian dari kerja-kerja itu seperti apa," pungkasnya. (emde)