Di Negara-negara Ini Hizbut Tahrir Dilarang

Bantenekspose.com - Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik Islam Internasional  yang mengusung gerakan pendirian negara Islam (khila...

Bantenekspose.com - Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik Islam Internasional  yang mengusung gerakan pendirian negara Islam (khilafah) secara global. Di Indonesia sendiri ia berbentuk ormas dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Berikut negara-negara yang melarang Hizbut Tahrir:

1.        Bangladesh melarang pada tahun 22 Oktober 2009, karena mengancam kehidupan damai di negara itu

2.        Mesir melarang pada 1974, setelah dianggap terlibat upaya kudeta dari sekelompok anggota militer

3.        Kazakhstan melarang pada 2005

4.        Pakistan melarang pada 2003

5.        Rusia melarang pada 1999 sebagai “Organisasi Kriminal”, dan pada tahun 2003 sebagai “Organisasi Teroris”

6.        Tajikistan melarang pada 2001

7.        Kirigistan melarang pada 2004, secara umum Hizbut Tahrir dilarang di negara2 Asia Tengah

8.        China melarangnya dan menjulukinya sebagai “teroris”

9.        Di Malaysia, pada 17 September 2015 Komite Fatwa Negara Bagian Selangor menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok menyimpang, dan mengatakan siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah akan menghadapi hukum

10.     Di Denmark, kegiatannya menolak lembaga2 demokratis membuatnya beberapa kali bermasalah dengan hukum

11.     Di Perancis dan Spanyol pada 2008 HT dianggap organisasi illegal dan pihak berwenang mengawasinya dengan ketat.

12.     Jerman melarangnya pada 2006 oleh mahkamah agung karena dianggap anti-semit

13.     Suriah melarangnya antara 1998-1999

14.     Di Turki, HT secara resmi dilarang, namun tetap beroperasi. Pada 2009 polisi Turki menahan 200 orang karena diduga menjadi anggota HT

15.     Pemerintah Libya era Muammar Qaddafi menganggap HT adalah organisasi yang menimbulkan kegelisahan

16.     Dinegara asalnya, Yordania, HT sampai sekarang masih menjadi organisasi terlarang

17.     Di Arab Saudi, HT dilarang, kritik tajam HT terhadap sistem pemerintahan Arab Saudi terus dilontarkan hingga sekarang

18.     Pada 2007, perdana menteri negara bagian New South Wales-Australia berusaha melarang HT, namun dihalangi oleh Jaksa Agung atas nama demokrasi

19.     Pemerintah Tunisia telah meminta pengadilan militer untuk melarang HT karena dianggap merusak ketertiban umum

20.     Indonesia, sejak 8 Mei 2017 pemerintah Indonesia menegaskan ikut melarang Hizbut Tahrir melalui Konferensi Pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

(de/rangkuman berbagai sumber)