Oleh : Ir. Jumadis Abda MM, MEng* Organisasi SP PLN adalah organisasi pekerja yang berada pada perusahaan milik negara. Organisasi ini a...
Organisasi SP PLN adalah organisasi pekerja yang berada pada perusahaan milik negara. Organisasi ini adalah organisasi besar dan strategis yang keberadaanya berada pada perusahaan yang sangat vital dan strategis bagi negara yakni PLN.
Seperti kita ketahui kelistrikan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 2 kelistrikan harus dikuasai oleh Negara. Mulai dari sisi hulu di pembangkit sampai ke sisi hilir di distribusi tenaga listriknya.
Karena begitu pentingnya bidang kelistrikan ini maka tidak boleh bagian-bagian dari sektor ini yang dikuasai secara orang per orang melalui perusahaan swasta. Karena menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu.
Bila kelistrikan nasional ini dikelola secara profesional sesuai dengan semangat landasan konstitusional tersebut di atas maka PLN sebagai perpanjangan tangan negara dan rakyat dalam sektor ini, dapat memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kelistrikan akan halnya energi lain merupakan pondasi ekonomi suatu bangsa. Bila listrik yang dihantarkan tersedia sampai ke seluruh rakyat Indonesia sampai kepelosok negeri, dalam jumlah yang cukup, andal dan tarif yang kompetitif bisa lebih murah dibandingkan dari negara- negara sekawasan maka ekonomi Indonesia akan menggeliat, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja dan tentu saja pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia.
Arah profesionalitas pengelolaan PLN sesungguhnya sudah terdapat di visi dan misi PLN sendiri. Visi PLN mengatakan "Diakui sebagai perusahaan kelas dunia, yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani". Demikian juga dengan misi PLN yang kalau kita ringkas intisarinya adalah menghadirkan listrik yang memuaskan stake holdernya, sebagai penggerak perekonomian untuk menciptakan kehidupan bangsa yang lebih baik.
Posisi strategis dan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh komponen masyarakat inilah sehingga wajar banyak pihak yang ingin 'terlibat dan menguasai' sektor ini. Kalau perlu masuknya mereka atas nama ketidakmampuan perusahaan negara dalam mengelola sektor ini. Seolah-olah PLN tidak mampu menghadirkan kebutuhan dasar ini. Oleh sebab itulah dimasa lalu sampai saat ini segelintir pihak yang perkepentingan mengkondisikan agar PLN seolah-olah tidak mampu mengelola kelistrikan ini. Seperti masih terjadinya pemadaman atau krisis listrik di banyak lokasi atau daerah di Indonesia. Tarif listrik yang semakin lama semakin tidak terkendali yang menyusahkan masyarakat dan lebih parah lagi terjadinya de-industrialisasi di Indonesia. Sudah banyak kasus de-industrialisasi ini karena harga listrik yang tidak kompetitif. Kalah bersaing dengan negara lain.
Salah satu cara yang paling mudah mengkondisikan PLN tersebut seolah-olah tidak mampu mengurus kelistrikan nasional ini adalah dengan menunjuk dan mengangkat manajemen puncak PLN yang tidak profesional juga.
Akhir-akhir ini kita malah terkaget-kaget ketiga manajemen PLN yang digaji oleh PLN justeru lebih banyak berperan untuk pihak yang ingin 'terlibat' dalam kelistrikan ini. Terutama di sektor pembangkit yang memberikan kepastian keuntungan yang tinggi. Justeru manajemen PLN yang bekerja memuluskan dan memperbesar 'peran' swasta itu malah dapat penghargaan (detik.com 24/11-2016). Padahal dengan melibatkan swasta dalam sektor strategis itu disamping tidak sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2 tersebut di atas juga semakin mengkerdilkan PLN sebagai perusahaan listrik negara yang bertentangan dengan visi PLN sendiri.
Di sinilah SP PLN merasa terpanggil untuk mengingatkan, mengoreksi dan meluruskan. SP PLN tidak ingin pengingkaran terhadap landasan konstitusional negara dan visi PLN akan membawa kesengsaraan kepada bangsa Indonesia. Kita khawatir dengan pengkhianatan terhadap konstitusi dan visi PLN tersebut maka semangat menghadirkan listrik yang cukup, andal dan harga yang kompetitif tadi justeru terjadi sebaliknya. Bila pembangkit dikuasai swasta atau perusahaan perorangan pasti harga listrik lebih mahal yang justeru menghancurkan ekonomi negara ini.
SP PLN hadir tidak saja berkonstribusi meningkatkan kinerja perusahaan yang juga berimbas kepada kesejahteraan pegawainya, namun lebih dari itu terpaksa harus terlibat untuk menjaga perusahaan ini dari kalangan internal yang tidak profesional yang bukan bekerja untuk PLN itu, maupun dari kalangan eksternal yang berusaha untuk mengintervensi PLN agar PLN dapat dijadikan sebagai bancakannya, mengaruk keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga merugikan PLN dan masyarakat Indonesia.
Mengingat peran yang terpaksa harus digeluti oleh SP PLN inilah, maka oleh sebab itu diperlukan organisasi yang kuat dan solid dan tidak mudah dipecah-pecah untuk diperlemah. Salah satu caranya adalah dengan 'workshop sosialisasi legal standing dan peran SP PLN memperkuat perusahaan' yang sampai ke seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke. Karena upaya pelemahan PLN baru bisa dilakukan dengan memperlemah SP PLN terlebih dahulu.
Apalagi upaya-upaya pelemahan itu sangat kasat mata terjadi. Salah satunya seperti yang dihembuskan dan dikampanyekan oleh manajemen PLN sendiri 'multi union labor'. Banyak-banyak-lah bikin organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PLN. Sepuluh orang bisa kok bikin Serikat Pekerja. Demikian kampanyenya yang dibungkus dalam road show "Pembinaan Hubungan Industrial". Menghabiskan biaya untuk kegiatan kontra produktif itu. Yang justeru hasilnya diharapkan SP PLN lemah sehingga sesama pegawai saling bergesekan sehingga tidak sempat lagi menjaga perusahaan milik negara ini. Tentu saja pada akhirnya PLN akan lebih mudah untuk dikuasai oleh kepentingan segelintir orang tersebut.
Beberapa suara dan aksi yang sudah dilakukan oleh SP PLN yang memberikan benefit karena perkuatan SP PLN dan peran SP PLN untuk meningkatkan kinerja PLN dan menjaga PLN.
Pertama dari penyelamatan realisasi pembangunan pipa gas Kepodang-Tambaklorok mampu memberikan penghematan kepada PLN sekitar Rp. 3 T/tahun. Yang oleh manajemen PLN terkatung-katung selama 6 tahun, karena tidak berani bersuara/melawan penguasa-pengusaha (pengpeng). Kedua harga PLTMH yang kita tolak keras karena berorientasi menguntungkan pihak tertentu melalui Permen ESDM. Sehingga kembali keharga dasar yang ditetapkan PLN. Ketiga yang terbaru penyelamatan kemungkinan kerugian PLN dalam program 35.000 MW. Kita bahkan sampai ke teman - teman KPK untuk berdiskusi dan pelaporkan untuk dicegah. Kalau tidak dikoreksi menjadi sekitar 20.000 MW saja maka Rp. 140 T/tahun kerugian PLN akibat over suplay (reserve margin 80%) dan take or pay.
Sekarang pemerintah sudah mulai mendengar SP PLN bahwa yang akan dibangun 19.700 MW. Persis sama dengan suara SP PLN. Berarti SP PLN telah menyelamatkan keuangan negara yang luar biasa besarnya.
Belum lagi kalau seandainya gas domestik diturunkan harganya seperti yang kita suarakan waktu aksi damai 21 April yang lalu di Istana Negara, ESDM dan Menko Maritim. Disamping bisa dinikmati oleh industri nasional maka bila gas untuk pembangkit PLN juga diturunkan maka sekitar Rp. 20 T / tahun penghematan PLN. Tarif listrik-pun bisa diturunkan sehingga semakin mengairahkan perekonomian nasional.
Semua itu harus berani kita akui adalah suara SP PLN bukan suara Direksi/ Manajemen PLN. Itu bisa dilakukan dengan kebersatuan kita termasuk melalui Workshop Sosialisasi Perkuatan sampai ke anggota di seluruh Indonesia.
Banyak lagi perjuangan yang lain yang butuh kebersamaan dan kebersatuan setiap anggota SP PLN untuk itu.
PR kita berikutnya yang masih berjalan dalam perjuangan dalam kelistrikan nasional kita adalah penyerahan sektor pembangunan pembangkit kepada swasta yang mengkhianati UUD 1945 pasal 33 ayat 2 itu.
Penyerahan ini justeru diakomodir oleh manajemen PLN. PLN bukan dibuat semakin besar dan bertumbuh kembang malah semakin kerdil yang kontradiktif dengan visi PLN.
SP PLN yang harus turun tangan untuk mencegah penyerahan ini ke swasta dan sekaligus perkedilan perusahaan ini. Yang nota bene dilakukan atau diakomodir oleh pejabat PLN yang justeru makan gaji oleh PLN. Tapi mereka rela mengkhianatinya.
Disamping itu perjuangan perkuatan internal juga perlu kita lakukan. Menolak upaya pelemahan PLN dari dalam dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat melanggar UU dan PKB, membuat PLN semakin kerdil dan kehilangan kompetensinya termasuk adanya udang dibalik batu untuk kepentingan pihak tertentu. Semua ini perlu kebersamaan setiap anggota SP PLN untuk bersuara demi perusahaan.
Itu sebagian dari keberhasilan PERKUATAN SP PLN UNTUK PERUSAHAAN. Banyak lagi yang lain. SP PLN bertekat untuk terus dan selalu memberikan konstribusinya yang positif untuk perusahaan demi kemashalatan orang banyak. Demi bangsa dan negara. Walau banyak tantangan termasuk upaya pelemahan SP PLN dan union busting serta kriminalisasi terhadap aktivisnya. Inilah perjuangan yang memerlukan pengorbanan.
Akhirnya kita dapat mengungkapkan sbb;
"Kita semua bisa melihat siapa yang melakukan pemborosan dan siapa yang berjuang untuk penghematan."
"Kita bisa melihat siapa yang bekerja untuk PLN dan siapa yang berkhianat kepada PLN.
* Penulis adalah Ketua Umum SP PLN
COMMENTS