Ratusan Nelayan Tolak Penambangan Emas di Perairan Bayah

BantenEkspose.com -  Kegiatan penambang pasir sedot emas yang dilakukan PT Graha Makmur Coalindo (GMC) di perairan Bayah,  terletak antara 0...

BantenEkspose.com - Kegiatan penambang pasir sedot emas yang dilakukan PT Graha Makmur Coalindo (GMC) di perairan Bayah, terletak antara 0-15 mil dari garis pantai, ditolak ratusan masyarakat dan nelayan Bayah dan sekitarnya

Pantauan BantenEkspose.com, ratusan nelayan Bayah yang tergabung, mulai dari perkumpulan nelayan dan masyarakat pesisir pantai, mendandatangani penolakan perusahaan tambang pasir sedot emas PT GMC, yang telah diijinkan oleh Pemerintah Provinsi Banten

Sekretaris perkumpulan nelayan, Hedi kepada BantenEkspose.com mengatakan jumlah nelayan Bayah dan masyarakat, secara tertulis melakukan penolakan, hingga saat ini jumlahnya mencapai 230 orang.

"Saat ini yang baru membubuhkan tanda tangan penolakan ada 230 orang. Jumlah ini akan terus bertambah. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar musyawarah dan meminta Pemprov Banten, mencabut ijin yang telah diberikan," ujar Hedi, Selasa (29/12/2020)

Nelayan menolak, lanjut Hedi, karena aktivitas pertambangan tersebut akan berdampak pada keseharian masyarakat yang menggantungkan nasib kepada hasil tangkapan di perairan laut Bayah.

"kalau wilayah kami mencari nafkah diusik pertambangan, tentu akan merugikan," ucapnya.

Harus Dihentikan

Sementara itu, legislator PPP di DPRD Lebak, Musa Weliansyah, menegaskan bahwa keberadaan aktivitas pertambangan emas di perairan Bayah akan berdampak langsung terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.

"Wajar sekali, bila nelayan dan masyarakat pesisir menolak. Ini bukan soal investasi, tapi menyangkut hak hidup nelayan dan warga pesisir selatan Banten," ujar Musa

Selain itu, lanjut Musa, keberadaan kegiatan pertambangan di perairan Bayah saat ini menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Karenanya, ia meminta Gubernur Banten meninjau kembali perijinan yang telah diberikan oleh Pemprov Banten dan menghentikannya.

"HNSI memang menyetujui, tapi kan mereka bukan nelayan. Melainkan individu yang mengatasnamakan nelayan. Saya mensinyalir, ada kepentingan bisnis yang kental dibalik persetujuan organ HNSI. Faktanya, ratusan nelayan menolak. Mereka tak sepakat dengan HNSI," tandas Musa (odil)