Retribusi Lemah, Dewan Dorong Pemrov Banten Modernisasi Sistem

Bantenekspose.com -  Sumbangan sektor retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten terhitung masih rendah. Untuk mengata...

Bantenekspose.com - Sumbangan sektor retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten terhitung masih rendah. Untuk mengatasinya Pemprov perlu melakukan modernisasi sistem, dengan cara mengintegrasikan pelayanan sektor retribusi menjadi berbasis aplikasi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat, di Gedung DPRD Provinsi Banten, Selasa (17/12/2019).

Menurut Ade, sumbangan retribusi terhadap PAD Banten baik dari sektor pelayanan kesehatan dan lain-lain, terhitung masih belum signifikan. Sehingga PAD Banten masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). “Pendapatan retribusi memang menjadi sektor pendapatan yang terlemah,” katanya.

Sebagai solusi, ia mendorong moderanisasi dilakukan dengan cara mengemas pelayanan berkaitan retribusi dalam satu aplikasi. Contohnya aplikasi pesanan hotel milik perusahaan swasta yang sudah berkembang. Dimana aplikasi tersebut menyediakan layanan kepada masyarakat untuk mencari dan memesan hotel. Kemudian pembayarannya dilakukan secara transfer.

Ia memandang, Pemprov dapat membuat aplikasi serupa untuk mengintergrasikan aset, yang bisa menambah pendapatan sektor retribusi. Kemudian, aset tersebut ditampilkan disertai rincian tarif masing-masing. 

Misalnya pada jasa reklame milik pemprov di jalan provinsi. Aplikasi menampilkan reklame mana yang belum dan sudah disewa. Masyarakat yang akan menggunkan reklame tinggal klik dan melakukan pembayaran. Setelah itu, masyarakat bersangkutan diberikan voucher sebagai bukti pembayaran. 

"Nantinya voucher menjadi bukti, saat akan menggunakan reklame milik pemprov,” ujarnya.

Ade menilai, pola yang sama dapat dilakukan pada sektor lain, misalnya untuk layanan RSUD milik Pemprov, sewa alat berat di Dinas PUPR dan lain-lain. Menurutnya, selain lebih efisien penyediaan layanan tersebut, membuat pelayanan tak dilakukan secara langsung sehingga mengantisipasi adanya kebocoran pendapatan dari sektor retribusi.

“Tinggal bagaimana gubernur, mau atau enggak memperbaiki pendapatan dari sektor retribusi, Gampang sebenarnya tinggal komitmen dan perbaiki bareng sistemnya,” katanya. (SC)