Dualisme Organisasi, Antara Legitimasi dan Konspirasi

Belakangan ini ramai sekali di bicarakan baik di media massa atau pun dalam diskusi-diskusi baik lokal ataupun nasional tentang dualisme...

Belakangan ini ramai sekali di bicarakan baik di media massa atau pun dalam diskusi-diskusi baik lokal ataupun nasional tentang dualisme kepemimpinan atau kepengurusan, isu dualisme ini tidak hanya menerpa partai politik tetapi sudah mulai melebar kepada organisasi-organisasi, baik organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi kepemudan, dan bahkan isu dualisme (pecah kongsi) ini sudah menjadi trend dalam masa sekarang ini.

Disini kami akan membahas secara khusus kepada organisasi kepemudaan atau lebih di kenal dengan nama Komite Nasional Pemuda indonesia(KNPI). Perlu di ketahi bahwa KNPI pada masa sekarang ini terpecah menjadi dua, yang pertama adalah kubu Rifai Darus dan yang kedua adalah Kubu Fahd El Fauz Arafiq. Akibat adanya dualisme kepengurusan ini kedua organisasi kepemudaan ini ini sama- sama mengklaim mengantongi izin dari pemerintah, dan keduanya pun terus menyusun personalia melalui musda hingga ke daerah baik provinsi, kabupaten/kota dan PK. Organisasi kepemudaan ini kita ketahui bersama bahwa sangat kental dengan nuansa politik baik di tingkat nasional ataupun daerah.

Dalam tulisan ini kami tidak akan mengkaji dari aspek politik namun kami akan membedahnya dari aspek tinjauan hukum. Karena aspek hukum lebih mengedepankan legitimasi yang sah. Dalam tulisan ini pula kami akan menkaji secara studi plotik hukum, karena studi politik hukum sebenarnya juga merupakan ranah studi ketatanegaraan, karena antara politik dan hukum tata negara tidak dapat di pisahkan. Kalau kami boleh mengibaratkan, politik itu dagingnya sedangkan hukum tata Negara adalah tulang nya (kerangkanya).

Kecendrungan elite organisasi membuat tandingan bukan tanpa sebab dan merupakan keniscayaan dalam politik, sejatinya politik itu kekuasaan dan jabatan, jika politik itu kekuasaan, maka elite organisasi cendrung merebut jabatan tertinggi dan menyingkirkan rivalnya. Tapi sekali lagi kami tidak membahasnya dari sisi politik.

Permasalahan yang timbul adalah mengapa organisasi ini bisa terpecah dan mengakibatkan dualisme? Siapakah yang mempunyai legitimasi? Yang pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam tubuh organisasi tersebut. Pertanyaaan nya apakah cara-cara yang di lakukan ber etika dan konstitusional atau tidak? Dalam pembahasan di bawah kami akan urai kan jawabanya.

Tidak bisa di pungkiri KNPI menjadi medan magnet bagi “perkelahian” untuk memperebutkan struktur organisasinya sebagai jalan untuk meretas karir di bidang politik bagi elemen-elemen Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terlibat didalamnya. Karena itu KNPI lebih memperlihatkan watak sebagai organisasi kepemudaan yang pragmatis, miskin gagasan, dan kering nilai. Kondisi ini dimungkinkan karena memang struktur kekuasaan mengakui KNPI sebagai satu-satunya organisasi kepemudaan yang sah dan diakui.

Era Reformasi mewacanakan rejuvenasi KNPI atau penyegaran kembali peran KNPI di tengah realitas politik nasional. Rejuvenasi dilakukan tak lain karena situasi dan kondisi atau realitas obyektif internal dan eksternal yang dihadapi oleh KNPI telah mengalami perubahan signifikan dan mendasar dibanding yang dialami pada Orde Baru. Rejuvenasi ini akhirnya memaksa KNPI untuk independen dan kembali memposisikan pemuda sebagai mitra kritis pemerintah.Reformasi 1998 telah mengkoreksi hampir seluruh peran KNPI selama ini.

KNPI sekarang ini telah tumbuh menjadi organisasi kepemudaan yang mandiri dan pro aktif dalam pembangunan nasional dan daerah, dan mempunyai sumbangsih yang besar  membangun mental dan spiritual pemuda Indonesia. Namun sangat di sayangkan di tengah-tengah kedewasaan nya wadah pemuda ini di guncang dualisme kepengurusan, dan konflik pun merambat hingga ke dareah-daerah.

Penyebab Dualisme

Berikut akan kami uraikan penyebab terjadinya dualisme kepengurusan didalam legalitas KNPI Pusat antara M.Rifai Darus dengan Fahd El Fouz A Rafiq, masing-masing kubu ini mengaku kepengurusan yang sah dan mempunyai dasar hukum. Adapun kubu dari kubu M. Rifai Darus adalah mengacu kepada  Surat Penegasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal, 30 Oktober 2015, Nomor AHU2.AH.01.04-192, Perihal Keabsahan KNPI dengan Alamat Jl. HR. Rasuna Said, Komplek GEMA Kuningan, Jakarta Selatan, dinyatakan, Pengurus DPP KNPI  itu adalah Muhammad Rifai Darus (Ketua Umum),  Sirajuddin Abdul Wahab (Sekjen), dan Firman Baso (Bendum).

Sementara itu Dewan Pengawas/MPI adalah Ahmad Doli Kurnia (Ketua), Mustafa M. Radja (Sekretaris). Pemilihan ketua umum ini berlangsung pada kongres pemuda XIV di papua tahun 2015.  Atas dasar inilah KNPI rifai Darus tidak mau melepaskan jabatan nya sebagai ketua DPP KNPI. Sedangkan KNPI yang di ketuai oleh Fahd El Fouz a rafiq mengacu kepada SK Kemenkum HAM yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Nomor AHU-0012488.AH.01.07 tahun 2016 dan di tetapkan pada tanggal 02 Februari 2016 dan di tanda tangani oleh Plt Dijen Administrasi Hukum Umum . Dalam surat pengesahan tersebut tertuang bahwa kepengurusan yang sah yaitu, Ketua Fahd El Fouz Arafiq, Sekrertaris Cupli Risman, Bendahara Ahmad Syaukan dan Ketua MPI Taufan EN Rotorasiko.  

Sebagai Negara hukum ukuran yang sah dan legitimate adalah putusan hukum, surat keputusan Mentri Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), sebagai subjek TUN selama belum ada putusan yang baru maka Keptusan yang lama masih berlaku, begitupun sebaliknya ketika sudah ada keputusan yang baru maka surat keputusan yang lama sudah dianggap tidak berlaku (Lex posteriori derograt legi priori).

Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kepengurusan DPP KNPI hasil Kongres XIV KNPI di Papua. Yakni, menyangkut soal pelanggaran usia pengurus dan penetapan komposisi Majelis Pemuda Indonesia (MPI) yang melabrak komitmen dan pelibatan keterwakilan OKP. "KNPI itu wadah berhimpun OKP dan pemilik saham. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pelaksanaannya sesuai dengan AD dan ART organisasi. Ada permusyawaratan dan komitmen yang harus dipegang. Yang acuannya adalah AD dan ART," dan secara konstitusi organisasi KLB itu adalah sah. Pernyataan ini sangatlah rasional bila kita mengacu kepada UU No !7 th 2013 tentang ke ORMASAN, Bab XV tentang penyelesaian sengketa organisasi pasal 57 ayat 1 berbunyi “Dalam hal terjadi sengketa internal ormas, ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang di atur dalam AD dan ART” dan di lanjutkan dengan ayat 2 nya ”apabila penyelesaian sengketa sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa”.

Dalam pasal ini  jelas sekali bahwa AD dan ART adalah konstitusi tertinggi dari organisasi, maka bagi siapa saja yang melanggar konstitusi organisasi harus dengan ikhlas sadar di berikan sanksi sesuai dengan kadar kesalahanya. Dan peran pemerintah disini adalah hanya sebagai fasilitator dalam hal apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai.

Apabila upaya-upaya yang di lakukan tidak menghasilkan suatu keputusan maka dalam UU yang sama di sebutkan dalam pasal 58 ayat (1) bahwa “Dalam hal mediasi sebagaimana di maksud dalam pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa Ormas dapat di tempuh melalui pengadilan negri” dan kiranya ini adalah cara yang lebih santun dan elegant di banding menggunakan media dalam mengkonspirasi dan mengkontaminasi pemikiran pemuda harapan bangsa.

Fenomena lain dari perpecahan atau dualisme ini adalah kebingungan pengurus atau kader di daerah dalam menyikapi dan memastikan, yang manakah dari kepengurusan ganda itu yang paling shahih atau sah dari tinjauan hukum. Jawaban dari pertanyaan diatas tadi sudah bisa kita simpulkan dari uraian singkat ini, bahwa kepengurusan KNPI Fahd El Fouz A rafiq lah kepengurusan yang sah ditinjau dari  aspek hukum ataupun secara studi politik hukum, dan cara ini di lakukan secara ber etika dan konstitusional.

Penulis: H. Wahyudi
Wakil Sekretaris Bidang Hukum DPD KNPI Banten